“Kelapa Sawit: Mengapa Harus Ada Masyarakat yang Sadar dan Memperhatikan Isu Penting Ini?”
Oleh : Muhardi Juliansyah – Peneliti SIAR
Pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jika ditelisik beberapa tahun belakangan sebelum era modernisasi terjadi perkembangan pengolahan industri kelapa sawit dilakukan secara tradisional dan dalam skala kecil di daerah-daerah tertentu. Kelapa sawit sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dulu, terutama di daerah asalnya yaitu Afrika Barat dan Tengah. Namun, pada masa itu produksi kelapa sawit masih bersifat subsisten, artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan permintaan global yang semakin besar, industri kelapa sawit berkembang pesat dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti dengan dampak negatif seperti deforestasi, konflik sosial, dan masalah sosial lainnya.
Rasanya tidak berlebihan ketika masyarakat Indonesia masih memiliki stereotip jahat terhadap tata kelola dan industri kelapa sawit, asbabun nuzul-nya dengan melihat pertumbuhan dampak negatif seperti praktik deforestasi, konflik sosial, kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi sejak tahun 1980 dan pada tahun 2018 Indonesia tercatat sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia dengan total ekspor CPO sebesar 43 juta ton. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri fraksinasi/rafinasi (terutama industri minyak goreng), lemak khusus (cocoa butter substitute), margarine/shortening, oleochemical, dan sabun mandi (Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut Sayer et al. (2012), ekspansi kelapa sawit menyebabkan deforestasi pada wilayah hutan hujan tropis yang berdampak luas pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Dampak sosial akibat ekspansi kelapa sawit yang masif mengakibatkan munculnya konflik (Amalia et al., 2019; Hidayah et al., 2016; Ishak et al., 2017; Prabowo et al., 2017).
Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa dari 144 konflik agraria yang terjadi di kawasan perkebunan sepanjang tahun 2018, sebanyak 83 kasus atau 57,64% merupakan konflik pada perkebunan kelapa sawit (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018). Aktor yang berkonflik didominasi oleh warga dan korporasi (Abram et al., 2017; Nugraha & Suteki, 2018; Fahrimal & Safpuriyadi, 2018). Hal ini juga sejalan dengan Ruslan (2014) yang menyatakan bahwa potensi “konflik” antara perusahaan dan masyarakat lokal sangat terbuka dan akan terus membesar. Terlebih mengenai isu lingkungan dimana perluasan lahan perkebunan kelapa sawit pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan menjadi Hak Guna Usaha (HGU) yang juga menyasar pada pada lahan gambut. Sehingga akan menyebabkan degradasi lahan dan mengalami penurunan produktivitas. Pembakaran lahan pada saat deforestasi juga akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berakibat meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Hal ini membuat panas matahari terperangkap di bumi sehingga kondisi mengalami pemanasan secara global. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, akan menyebabkan krisis iklim dan pemanasan global.
Sisi lain yang tidak kalah penting adalah tata kelola yang masih berantakan membuat industri kelapa sawit di indonesia menjadi buah bibir di kalangan masyarakatnya sendiri, mulai dari kelangkaan, harga yang mahal, dan kasus korupsi menyelimuti proses pengelolaan tanaman primadona ini, miris melihat fenomena ini, mengingat di indonesia sendiri merupakan negara dengan luas perkebunan sawit terbesar di dunia.
Perlukah masyarakat sipil memperhatikan isu kelapa sawit saat ini?
Di Indonesia, masuknya industri kelapa sawit pada awalnya terkait dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nabati dan memperkuat ekonomi nasional. Namun dalam perkembangannya, industri kelapa sawit dianggap sebagai salah satu sektor yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan pemicu konflik sosial di daerah-daerah sentra perkebunan kelapa sawit.
Penyebab utamanya adalah praktik destruktif dan tidak berkelanjutan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pembukaan hutan alam, pembakaran lahan, konversi lahan gambut hingga penggunaan pestisida beracun mewarnai ekspansi dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut memicu terjadinya degradasi hutan-lahan dan kerusakan ekosistem yang mengakibatkan bencana ekologis serta penurunan kualitas tanah dan air, sehingga mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
Selain itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit juga telah memicu konflik sosial di beberapa daerah, terutama terkait dengan pembebasan lahan, hak atas tanah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap dampak kelapa sawit pada lingkungan. Sebagai konsumen, kita harus menyadari bahwa produk-produk yang mengandung kelapa sawit telah memicu kerusakan lingkungan di banyak daerah. Kita perlu memilih produk yang berasal dari perkebunan sawit berkelanjutan, yang dihasilkan dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Masyarakat sipil juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mengedukasi masyarakat sekitar tentang dampak kelapa sawit pada lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran dan perhatian pada isu ini, kita dapat bersama-sama membangun kesadaran kolektif tentang kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan menciptakan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Kerja-kerja dalam mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mengambil tanggung jawab atas dampak kelapa sawit pada lingkungan. Pemerintah harus lebih ketat dalam memberlakukan regulasi dan mengawasi kegiatan perkebunan sawit, sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Dalam kesimpulan, meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap dampak kelapa sawit pada lingkungan adalah penting bagi masyarakat sipil. Dengan memilih produk yang ramah lingkungan, mendorong pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab, serta mengedukasi masyarakat sekitar, kita dapat memastikan bahwa industri kelapa sawit dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlangsungan lingkungan.
Pendampingan dan edukasi kepada petani swadaya dapat membantu meningkatkan kualitas produksi kelapa sawit secara berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi petani tentang prinsip-prinsip praktik keberlanjutan dalam produksi kelapa sawit, seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan seperti yang telah dirumuskan dalam prinsip dan kriteria ISPO dan RSPO.
Selain itu, pendampingan dapat membantu petani dalam mengembangkan sistem manajemen kebun kelapa sawit yang lebih efektif dan berkelanjutan, seperti penerapan sistem agroforestri dan integrasi budidaya ternak di lahan kelapa sawit. Dengan demikian, pendampingan ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi kelapa sawit secara berkelanjutan.
Pentingnya peran masyarakat sipil memperhatikan isu kelapa sawit saat ini dengan mengedukasi dan pendampingan kepada petani swadaya juga terlihat dari kebijakan pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan produksi kelapa sawit secara berkelanjutan. Namun, upaya ini belum cukup efektif tanpa dukungan dari masyarakat sipil, khususnya dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada petani swadaya.
Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengembangkan program pendampingan dan edukasi kepada petani swadaya dalam produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Perihal lain seperti advokasi kasus perkebunan kelapa sawit menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat Indonesia merupakan salah satu pemimpin global produksi kelapa sawit yang menimbulkan sejumlah dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun hak asasi manusia (Elsam). Meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pembelaan dan advokasi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu para aktivis untuk memiliki pemahaman mengenai hak asasi manusia serta mekanismenya baik di tingkat Internasional, regional dan nasional sehingga dapat digunakan dalam memfasilitasi masyarakat dalam mengakses keadilan, termasuk penggunaan mekanisme ISPO dan RSPO.
Pendampingan dan edukasi kepada petani swadaya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi dampak negatif dari industri kelapa sawit. Dalam mengatasi masalah ini, peran masyarakat sipil sangatlah krusial dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada petani swadaya. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengembangkan program pendampingan dan edukasi kepada petani swadaya dalam produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.
Penjabaran diatas akan terlihat sebagai omong kosong jika tidak disertai langkah konkret yang dilakukan dalam edukasi dan pendampingan kepada petani swadaya untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi dampak negatif dari industri kelapa sawit. Beberapa hal yang masih diperlukan tindak lanjut dan perencanaan dalam upaya-upaya perbaikan tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia:
- Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan
Industri kelapa sawit dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, terutama di wilayah-wilayah di mana perkebunan kelapa sawit dikembangkan. Masyarakat sipil dapat memperhatikan isu kelapa sawit dan memastikan bahwa industri ini dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan.
- Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan industri kelapa sawit penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan lingkungan dipertimbangkan dalam pengembangan industri tersebut. Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait industri kelapa sawit.
- Mempengaruhi Kebijakan dan Praktik Industri
Masyarakat sipil dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik industri kelapa sawit melalui kampanye, aksi advokasi, dan pengawasan. Dengan memperhatikan isu kelapa sawit dan mengadvokasi praktik-praktik industri yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, masyarakat sipil dapat mempengaruhi perusahaan dan pemerintah untuk memperhatikan isu-isu terkait kelapa sawit.
- Memperkuat Hak dan Perlindungan Masyarakat
Industri kelapa sawit dapat mempengaruhi hak dan perlindungan masyarakat, terutama dalam hal hak atas tanah dan lingkungan yang sehat. Masyarakat sipil dapat memperhatikan isu kelapa sawit dan memperjuangkan hak dan perlindungan masyarakat yang terdampak oleh pengembangan industri kelapa sawit. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat memperkuat hak dan perlindungan masyarakat dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam pengembangan industri kelapa sawit.
