Mengapa Harga Tandan Buah Segar Volatil?

siar.or.id Pontianak  – Hingga saat ini, harga tandan buah segar (TBS) cenderung tidak stabil. Hal ini karena belum adanya skema penetapan harga yang jelas dan disetujui oleh semua pihak, termasuk petani sawit swadaya. Sering kali harga TBS berubah-ubah sehingga cenderung merugikan petani kecil. 

Sebagai contoh, harga TBS periode 13-19 Januari 2021 di Provinsi Riau naik 5,69 persen menjadi Rp2.297,95 per kilogram. Kondisi ini jauh berbeda dengan tahun lalu, kala harga TBS anjlok ke angka Rp400 per kilogram akibat pandemi. 

Banyak pasal yang mempengaruhi volatilitas harga TBS. Selain faktor seperti pandemi dan harga minyak mentah di pasar global, ada perkara lain terutama jika dikaitkan dengan petani sawit swadaya. 

Saat ini Dinas Perkebunan setempat merupakan pihak yang menetapkan harga. Namun harga itu berlaku bagi pabrik pengolahan kelapa sawit milik perusahaan, dan tidak mencakup harga TBS yang diproduksi petani sawit swadaya. 

Akibatnya, harga di rantai pasok pun tidak merata. Petani terpaksa  menghadapi rantai pasok yang lebih panjang dengan menjual ke tengkulak atau perantara. Selain karena minimnya fasilitas pengangkutan ke pabrik kelapa sawit, mayoritas petani sawit rakyat dengan luas kebun di bawah 25 hektare tidak tergabung di dalam koperasi atau lembaga resmi. 

Padahal, hal ini diatur di dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Beleid ini mengatur, perusahaan dapat membeli TBS sawit petani hanya melalui kelembagaan. Jika petani tidak termasuk di dalam sebuah lembaga, ini berarti petani tidak dapat menjual langsung hasil produksinya kepada perusahaan. 

Kelembagaan juga menjadi persyaratan jika petani ingin mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan itu berupa pupuk bersubsidi, bibit yang bersertifikat, dan program peremajaan sawit rakyat. Tiga hal ini secara langsung berhubungan dengan harga TBS milik petani sawit karena berhubungan dengan produktivitas dan kualitas produksi. Terakhir, kelembagaan juga wajib jika petani sawit swadaya ingin mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar dapat berdaya saing meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri

 

Peluang dan Tantangan Harga TBS Petani Sawit Swadaya di Indonesia

siar.or.id Pontianak – Luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil—disebut dengan petani sawit swadaya—di Indonesia mencapai 5,8 juta hektare. Angka itu setara dengan 41 persen dari total luas perkebunan nasional. Meski begitu, petani sawit swadaya masih mengalami berbagai masalah. Salah satunya, harga tandan buah segar (TBS) yang rendah. 

 

Hal itu disebabkan oleh lemahnya posisi tawar petani lantaran harga TBS mengikuti ketetapan pabrik pengolahan sawit. Akibatnya, petani terpaksa menjual ke tengkulak. Pada 2017, Serikat Petani Kelapa Sawit menyurvei 10 ribu petani sawit swadaya di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Hasilnya, 73% responden memilih menjual ke tengkulak. Seringkali, hasil penjualan ke tengkulak begitu murah sehingga hanya cukup menutup ongkos produksi dan upah pemanen, dan menyisakan nominal sedikit untuk kehidupan sehari-hari. Jika kondisi berlanjut, petani sawit swadaya tidak akan pernah sejahtera, apalagi meningkatkan produktivitas kebunnya. 

 

Kondisi ini berpeluang berubah dengan adanya skema registrasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/OT.140/0/2013 terkait budidaya pekebun sawit. Skema ini berlaku bagi petani dengan luas kebun di bawah 25 hektare. 

 

Ada beberapa alasan mengapa STDB menguntungkan petani. Skema ini mendorong peningkatan mutu kelapa sawit karena menjamin legalitas administrasi kebun sawit rakyat. Selain itu, STDB juga mengatur posisi lahan, kualitas bibit, pemeliharaan hingga hasil panen. Apabila telah terdaftar, petani dapat menjual TBS ke pabrik perusahaan pemegang sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

 

Sertifikat ISPO mengikuti standar yang ditetapkan oleh Roundtable Sustainable Palm Oil. Peraturan termutakhir dari pemerintah, yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang ISPO, mewajibkan semua tipe perkebunan kelapa sawit, termasuk pekebun kecil, mengantongi sertifikat ini. Dokumen ini seolah menjadi penanda sawit ramah lingkungan dan tidak merusak hutan. 

 

Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO, pekebun harus memiliki legalitas lahan yang jelas. Sementara saat ini sebagian besar kebun sawit swadaya berada di dalam kawasan hutan. Sisanya, walau di luar kawasan hutan, masih  menghadapi berbagai kompleksitas, seperti tidak adanya jaminan lahan bebas konflik, dokumen kepemilikan tidak memadai, dan kemungkinan tumpang susun dengan penggunaan lain (Auriga, 2019). Kondisi ini tentu menyulitkan bagi petani sawit swadaya. 

 

Pemerintah mewajibkan agar semua pekebun memilikinya lima tahun ke depan. Namun, dengan kompleksitas yang dihadapi petani sawit swadaya, butuh lebih dari sekedar peraturan untuk mencapai nama sawit berkelanjutan. Pemerintah harus mengakomodir dan mencari solusi agar petani sawit swadaya di Indonesia dapat sejahtera. 

 

Dukungan Penuh; DKP3 Sekadau Siap Terbitkan Pengajuan STDB.

siar.or.id Sekadau – Direktorat Jendral perkebunan Kementerian Pertanian mengeluarkan instrumen penertiban perkebunan rakyat yang diatur dalam Permentan 98 Tahun 2013 dan Perdirjenbun 105 Tahun 2018. Instrumen inilah yang menjadi panduan dalam mendata sebaran kebun sawit rakyat swadaya untuk proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya.

Dalam hal ini, SIAR telah malakukan pemetaan dan pendataan di Kabupaten Sekadau tepatnya di Kecamatan Sekadau Hilir untuk mendata sebaran petani sawit rakyat swadaya yang dalam prosesnya akan di dorong ke DKP3 untuk menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Kepala Bidang Perkebunan DKP3 Irfan Nurpatria menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan dan bersedia mengeluarkan STDB dengan catatan proses pemetaan dan pendataan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian.
“ Apabila proses pemetaan dan pendataan sesuai instrumen dalam Permentan 98 Tahun 2013 dan Perdirjenbun 105 Tahun 2018 tidak ada alasan kami untuk menolak dukumen STDB yang teman-teman ajukan,” kata Irfan.

Kami selaku Dinas terkait lanjut Irfan, sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang membantu dalam proses pemetaan dan pendataan hingga sampai pada tahap pengajuan STDB. Tambahan sumber daya yang rekan-rekan lakukan sangat membantu kami dalam proses percepatan peberbitan Surat Tanda Daftar Budidaya.

Singlum selaku Project Manager SIAR mengatakan, proses pemetaan dan pendataan untuk Desa Sungai Kunyit, Peniti, Sungai Ringin dan Selalong hingga saat ini sudah di lakukan pemetaan dan pendataan.
“Tahap pengajuan dokumen STDB yang sudah masuk di DKP3 untuk sejumlah 481 persil lengkap dengan data pemilik kebun dan informasi terkait kebun. jumlah ini akan terus bertambah,” kata Singlum.

Dengan Benih Bersertifikat, Produktifitas Meningkat.

Sekadau, Siar.or.id  Bibit sawit yang bersertifikat menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktifitas Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit rakyat swadaya. Maka dari itu Dinas Ketahan Pangan Pertanian Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau  melalui Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan memberi arahan kepada petani rakyat swadaya untuk mendapatkan benih dengan kualitas baik dan tentunya bersertifikat.

Rahim kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mengatakan, berkaitan dengan benih sawit yang lazimnya tidak sembarang benih dapat disalurkan kepada petani. Selain itu pula tidak semua orang bisa menjadi penangkar benih sawit, untuk menjadi penangkar benih seseorang harus memiliki izin usaha produksi benih.

“Sebagai dinas yang bergerak di bidang perkebunan, kami merekomendasikan kepada petani-petani jika ingin mendapakan bibit yang baik dan bersertifikat tempatnya di PPS Parindu. Kita sebagai dinas teknis akan siap untuk mengawal petani ke sumber benih dan merekomendasikan benih yang baik untuk petani yang memesan bibit sawit di sumbernya,” kata Rahim saat memberikan keterangan kepada tim SIAR.

Asal muasal benih ini menjadi syarat yang mutlak untuk mengajukan STDB. Apabila bibit yang di tanam tidak memiliki legalitas, proses STDB akan tetap di keluarkan dengan cacatan benih tidak jelas.

Dalam perjalannya kata Rahim, bagi petani yang menanam benih tidak jelas kedapannya akan kita sampaikan kepada pemerintah agar di kemudian hari dapat diganti dengan benih yang bersertifikat.

“Kerena 5 tahun yang lalu penjual benih yang tidak ada legalitas begitu marak di Sekadau, untuk saat ini sudah kita tertibkan dan masyarakat ketika ada yang menjual benih yang tidak ada legalitasnya sudah tidak mau membilinya,” kata Rahim.

Minat Petani Sawit Rakyat Swadaya Tinggi untuk Mendapatkan STDB

Sekadau, Siar.or.id  –  Norman, Sekretaris Desa Gonis Tekam mempersoalkan permasalahan petani terkait  bibit yang dibeli kurang bagus. 

“Seperti pengalaman saya ada beli bibit kepada yang biasa, ada yang keliling jual bibit dari 100 lebih yang disemai hanya 80 lebih saja yang tumbuh dan yang lainnya mati. Kemudian soal pupuk yang mahal, biaya perawatan dan jalan dari kebun untuk membawa buah keluar itu yang sulit,” kata Norman ketika mengeluhkan persoalan petani sawit rakyat swadaya dalam mengelola kebun.

Keluhan petani yang disampaikan oleh Norman adalah keluhan dari banyak petani sawit rakyat swadaya. Akses untuk mendapatkan bibit yang bersertifikat dan harga pupuk yang mudah dijangkau menjadi beban tersendiri yang dihadapi oleh petani-petani rakyat swadaya. Minimnya perhatian dan pemberdayaan yang diberikan akhirnya petani-petani sawit rakyat swadaya ini mengelola kebun berdasarkan pengetahuan lokal yang didapat dari teman-teman petani sawit rakyat lainnya. 

Untuk mengakomodir permasalahan yang ada di sektor sawit rakyat swadaya, Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dengan No 105/Kpts/Pi.400/2/2018. Dalam keputusan ini sebagai bentuk penegasan terkait Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Minat petani sawit rakyat swadaya untuk mendapatkan STDB begitu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dukungan petani sawit rakyat swadaya menyambut baik kegitan pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh SIAR di Kabupaten Sekadau, tepatnya di 14 Desa di Kecamatan Sekadau Hilir.

“Kalau begitu, Kegiatan pemetaan dan pendataan  ini sangat baik, apalagi nanti data kebun sawit mandiri kami mengaksesnya,” kata Norman dalam kegiatan sosialisasi pendataan dan pemetaan di kantor desa Gonis Tekam beberapa waktu lalu.

Percepatan STDB, SIAR Petakan 14 Desa di Sekadau Hilir

Sekadau , siar.or.id   –   Pendataan dan pemetaan kebun sawit rakyat swadaya yang dilakukan SIAR di Kabupaten Sekadau tepatnya di Kecamatan Sekadau Hilir yang terdiri dari 14 desa hingga saat ini masih terlaksana.

Setidaknya ada 4 desa yang sudah dilakukan pendataan dan pemetaan seraban kebun sawit rakyat swdaya. Desa tersebut adalah Selalong, Sungai Ringin, Peniti dan Sungai Kunyit.

Sedangkan untuk saat ini, proses pemetaan sedang berlangsung di desa Tapang Semadak, Gonis Tekam, Bokak Semumbun, Merapi dan Mungguk.

Jelani selaku kepala desa Selalong mengatakan proses pemetaan dan pendataan ini sebagai langkah untuk kita mendata sebaran petani sawit rakyat  swadaya di desa Selalong.

“Saya sudah mengintruksikan kepada kadus- kadus untuk membantu teman-teman SIAR mengumpulkan data terkait kebun sawit rakyat swadaya di desa Selalong. Karena depannya data ini akan kembali ke desa dan perani sawit swadaya itu sendiri,” kata Jelani di ruang kerjanya.

Pendataan dan pemetaan yang dilakukan ini adalah untuk mendaftarkan kebun sawit rakyat swadaya untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Rahim selaku Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mengatakan, Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kabupaten Sekadau sangat menyambut baik kegiatan ini yang pada prinsipnya untuk membantu masyarakat.

“Makanya dengan adanya pendataan dari tim SIAR ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan database yang benar, baik terhadap kebun sawit swadaya masyarakat,” kata Rahim.

Theresia Kepala Desa Tapang Semadak menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan kebun petani rakyat swadaya. Bahkan intruksi diturnkan langsung kepada dusun-dusun untuk mengakomodir lahan petani sawit rakyat swadaya agar terdata dan bias di daftarkan dan mendapat STDB.

Sawit Rakyat Tidak Masuk Anggaran Publik, Anang Nugroho: Kita Perjuangkan

SIAR.OR.ID Pontianak – Perkebunan sawit rakyat swadaya menjadi isu nasional yang terus disuarakan oleh masyarakat sipil untuk menuju tata kelola sawit yang adil dan berkelanjutan untuk petani sawit swadaya. Belum ada data dan informasi (by name, by address, by spatial) menjadikan pengembangan dan kebijakan industri sawit tidak merangkul petani-petani kecil secara baik, kontribusi petani swadaya terhadap produktivitas sawit nasional begitu besar. Untuk memenuhi data dan informasi (by name, by address, by spatial) hal yang harus dilakukan adalah pemetaan dan pendataan pekebun sawit rakyat swadaya.

Tanto Supranto dari KEHATI program SPOS Indonesia mengatakan, pendataan dan pemetaan sawit rakyat swadaya sedang dilakukan oleh beberapa mitra KEHATI di beberapa Provinsi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Timur dan Provinsi lainnya. “Hal ini dilakukan untuk mempercepat pendataan dan pemetaan sawit rakyat swadaya,” kata Tanto saat melakukan telekonferans via zoom beberapa waktu lalu.

Anang Nugroho Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas mengatakan, kita kehilangan narasi dimana seharusnya sawit rakyat ditempatkan. Akibatnya apa yang terjadi? sawit rakyat tidak masuk dalam anggaran publik. “Pada saat ini kami sedang menyusun RPJM 2020-2024, narasi atau terminology sawit rakyat harus kita perjuangkan dalam RPJM ini,” kata Anang saat telekonferans bersama mitra kerja KEHATI.

Namun dalam pelaksaan pemetaan dan pendataan yang dilakukan oleh mitra kerja KEHATI di beberapa daerah, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki pelayanan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan ada juga yang menempatkan sistem penerbitan STD-B dalam sistem pelayanan perizinan. Sehingga pekebun mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan STD-B.

Selain kendala regulasi penerbitan STD-B, hal lain adalah tidak adanya norma, standar, prinsip, kriteria (NSPK) yang menjadi acuan secara umum untuk melakukan proses pemetaan dan pendataan.

Wiko Saputra Peneliti SIAR mengatakan, tidak adanya norma dan standar umum yang dipegang dalam proses pemetaan dan pendataan sehingga kedepannya hal ini perlu adanya standar yang bisa disepakati bersama terkait pemetaan dan pendataan.

“Selain itu pula perlu adanya sistem yang terintegrasi dari pendataan, pemetaan dan penerbitan STD-B,” kata Wiko saat menyampaikan meterinya pada telekonferans beberapa waktu lalu.

Petakan Sawit Rakyat Swadaya di Manis Mata

SIAR.OR.ID Ketapang – Pemetaan dan pendataan sebaran sawit rakyat swadaya yang dilakukan di 4 desa di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang. Dalam kegiatan ini,  4 desa tersebut adalah desa Asam Besar, Danau Buntar, Bukit Gajah dan Lembah Mukti. Proses pemetaan dilakukan menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) dengan hasil citra orthomosaic 1:100 cm/pixcel. Dengan hasil demikian dapat memudahkan melihat objek serta sebaran sawit rakyat swadaya yang tersebar di 4 desa

Mamang Robertus sekalu kepada desa Asam Besar menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan yang dilakukan. Menurutnya sudah sepatutnya sebaran sawit rakyat swadaya di data dan masuk dalam proleknas yang harus dibahas dengan serius. ” diakui atau tidak kehadiran petani sawit swadaya menyumbang produksi sawit Indonesia secara keseluruhan. Sebab, di setiap wilayah yang di bebani oleh korporasi perkebunan kelapa sawit selalu di sekitarannya sebaran sawit masyarat ada,” kata Mamang.

Mamang menjelaskan bahwa petani sawit swadaya sangat rentan terhadap legalitas lahan yang dikelolanya. walau secara adat dan sepengatahuan warga sekitar, lahan itu miliknya. Namun ketika dihadapkan pada persoalan hukum dan peraturan pemerintah masyarakat tak punya legalitas yang dapat dijadikan bukti. maka, untuk menyelesaikan persoalan tersebut Mamang berinisiatif untuk melakukan pengukuran lahan petani sawit swadaya agar legalitas lahan dan hak atas tanah dapat dikelola dan dimanfaatkan masyarakat secara mandiri.

“Hingga saat ini untuk desa Asam Besar proses pengukuran sudah dikalukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tinggal menunggu penerbitan sertifikat,” kata Mamang.

dari haril pemetaan dan pendataan  sebaran sawit rakyat swadaya di Kecamatan Manis Mata yang terdiri dari 4 desa, total luasan sawit rakyat swadaya yang dapat di cover seluas 1.625,17 hektar dengan jumlah persil 1.390. 

Dengan rincian sebagai beriku

No

Kabupaten/Kecamatan

Desa

Koperasi/ Bumdes

Luas areal akuisisi (orthophoto)

Formulir

diisi

Data atribut terisi (Parsel)

Luas persil (Ha)

1

Manis Mata

Asam Besar

BumDes

8.412,99

136

233

366,04

2

Manis Mata

Danau Buntar

Koperasi MJL

5.627,14

128

102

323,70

3.

Manis Mata

Lembah Mukti (SP 10)

Koperasi Karya Jaya

1.293,56

200

442

449,73

4

Manis Mata

Bukit Gajah (SP 7)

Koperasi Budhi Asih

3.108,42

489

613

485,70

TOTAL

18.442,11

1.053

1.390

1.625,17

Table: Hasil Pendataan sawit rakyat swadaya di Kec Manis Mata. Sumber SIAR 2020

Tahapan pertama yang dilakukan dalam identifikasi dan pendataan adalah dengan membagikan formulir kuesioner kepada para pemilik kebun sawit. Formulir kuesioner terdiri dari  data kepemilikan kebun, status lahan, produktivitas, rantai pasok, dan manajemen pengelolaan perkebunan berdasarkan Prinsip dan Kriteria (PnC) RSPO. Formulir kuesioner ini  diadopsi dari formulir Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian dan kemudian dikombinasikan dengan 4 (empat) PnC RSPO sebagai dasar analisis kriteria praktik dan pengelolaan perkebunan sawit swadaya. Setelah kusioner diisi tahapan selanjutnya adalah operator GIS akan didampingi oleh masyarakat dalam memverifikasi batas-batas kepemilikan di orthomosaic hasil pemetaan menggunakan WTA. 

Foto: Salah satu masyarakat yang menunjukan batas kebun miliknya ke Operator GIS

 

Pentingnya Pemetaan Kebun Sawit Masyarakat

Proses Pemetaan Sawit Rakyat Swadaya

SIAR.OR.ID Pontianak  –  Pemetaan dan pendataan sawit rakyat swadaya dipandang sangat penting dikarenakan pemerintah belum ada data valid (by name by address) mengenai sawit rakyat. Selain itu pula, belum ada data berbasis spasial keberadaan sawit rakyat dengan resolusi tinggi (1:100) dan masih banyak sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan dan perlu instrumen penyelesaiannya  (Perpes 88/2017). Ditambah lagi, banyak sawit rakyat yang sudah tua dan perlu peremajaan sehingga data perkebunan sawit swadaya menjadi penting untuk mengakomodir kepentingan petani sawit swadaya. Intervensi kebijakan yang dapat didorong untuk legalitas lahan dan terverifikasinya tamanan sawit rakyat swadaya dengan mendorong dinas perkebunan untuk menerbitkan STD-B

Hambatan dalam melakukan pemetaan pendataan dan penerbitan STD-B adalah tidak adanya norma, standar, prinsip dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan secara umum untuk pendataan pemetaan dan penerbitan STDB, minimnya program dan pembiayaan dari pemerintah, banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki pelayanan penerbitan STD-B dan ada juga yang menempatkan sistem penerbitan STD-B dalam sistem perizinan (PTSP). Sehingga pekebun mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan STD-B, kemudian hambatan lain tidak adanya sistem yang terintegrasi dari pemetaan, pendataan dan penerbitan STD-B.

Manfaat pemetaan, pendataan dan penerbitan STD-B adalah agar terjadi konsistensi dan harmonisasi data pekebun baik di pusat dan daerah, dapat digunakan sebagai kelangkapan persyaratan untuk memproses perolehan sertifikasi perkebunan berkelanjutan, dapat digunakan sebagai data dasar dalam proses sertifikasi tanah di luar kawasan hutan, serta dapat digunakan sebagai data pendukung untuk program reforma agraria baik terhadap sawit eksisting di dalam Kawasan hutan maupun di tanah terlantar, manfaat lainya dapat digunakan sebagai salah satu data pendukung penyusunan tata ruang wilayah.

Pengelolaan data dan informasi serta pemutakhiran data dapat dilakukan untuk melihat perkembangan perubahan pengolahaan perkebunan sawit rakyat dengan adanya pendataan dan pemetaan sawit rakyat yang terintegrasi akan memudahkan dilakukan pemutakhiran data, pemutakhiran data dilakukan secara periodik sekali dalam tiga tahun untuk mendata perkembangan pembukaan lahan baru oleh perkebunan sawit rakyat maupun alih fungsi lahan perkebunan sawit rakyat, pemerintah membangun e-STDB dan system informasi kebun rakyat yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Luas Tutupan Hutan Berkurang dan Laju Deforestasi di Kabupaten Landak

SIAR.OR.ID Landak – Sejak tahun 1990 hingga 2018 luas tutupan hutan alam di kabupaten Landak, Kalimantan Barat menunjukan tren yang terus menurun. Pada tahun 1990 Kabupaten Landak memiliki tutupan hutan seluas 188,792 ha atau sekitar 23 % dari wilayah kabupaten. Luas hutan terus menurun di tahun 2000, proporsi tutupan hutan terhadap luas kabupaten menjadi sekitar 21 % dan terus menurun di tahun 2011 menjadi 17 %.  Hingga tahun 2018 tersisa sekitar 11 % tutupan hutan yang mengcover wilayah kabupaten Landak. Dalam tiga dekade terakhir lebih dari setengah luas hutan alam di kab. Landak hilang dan berubah wajah, di tahun 2018 hanya sekitar 90,703 ha hutan alam tersisa.

Foto: Perkebunan kelapa sawit yang bergandengan dengan cagar alam di Mandor

Berdasarkan luasan tersebut, pada tahun 2018 sebaran hutan alam lebih banyak berada di kawasan hutan. Sekitar 82 %  atau seluas 74.009 ha tutupan hutan alam berada di kawasan hutan dan 18 % sisanya seluas 16.694 ha berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain/APL). Di kawasan hutan, berdasarkan fungsinya hutan alam terluas berada di kawasan suaka alam dengan peruntukan cagar alam yaitu seluas 37.743 ha atau 42 % dari total luas hutan alam di kab. Landak. Hutan lindung (HL) merupakan kawasan hutan dengan tutupan hutan terluas kedua yaitu 19.793 ha atau (22%), diikuti hutan produksi tetap seluas 14.671 ha (16%) dan hutan produksi terbatas seluas 1.802 ha

Berbanding terbalik dengan tren tutupan hutan, luas perkebunan sawit di kab. Landak menunjukan tren yang terus naik setiap tahun. Angka luas perkebunan sawit tercatat seluas 22.161 ha di tahun 2000 dan terus naik hingga tahun 2018 seluas 106.352 ha. Hampir 80 persen atau seluas ekspansi perkebunan sawit terjadi setelah tahun 2000. Di tahun 2000-2015 tutupan hutan alam masih lebih luas dibanding perkebunan sawit, namun sejak tahun 2016, seiring dengan cepatnya ekspansi perkebunan sawit dan semakin berkurangnya luas hutan menjadikan perkebunan sawit lebih luas dari hutan alam.

Laju deforestasi 1990 – 2018 di Kabupaten Landak

Sejak tahun 1990 sampai dengan 2018 telah terjadi deforestasi seluas 100.806 ha di kab. Landak, Kalimantan Barat. Dalam tiga dekade terakhir, deforestasi pada periode 2011-2018 menjadi yang tertinggi diantara dua periode sebelumnya yaitu seluas 49.396 ha atau sekitar 49 % dari total luas deforestasi. Sementara tahun 2000-2011 menjadi periode dengan angka deforestasi tertinggi kedua dengan luas deforestasi mencapai 36.697 ha atau sekitar 36 %. Tahun 1990-2000 menjadi periode dengan angka deforestasi terendah yaitu seluas 14.713 ha atau sekitar 14 %.

Tren laju deforestasi secara keseluruhan menunjukan adanya empat titik puncak dalam 3 dekade. Masing-masing satu titik puncak terjadi di periode 1990-2000 (periode 1) dan 2000-2011 (periode 2), sementara dua titik puncak terjadi di periode 2011-2018 (periode 3). Pada periode 1 puncak deforestasi terjadi antara 1990-1996 yaitu seluas 10.857 ha, kemudian turun menjadi 3.856 ha di tahun 1996-2000. Selanjutnya di periode 2, puncak deforestasi terjadi antara tahun 2006-2009 yaitu seluas 15,392 ha. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2003-2006 dan 2000-2003 masing-masing 1.998 ha dan 9.527 ha dan turun di tahun 2009-2011 seluas 9.780 ha. Angka pucak deforestasi pada periode 2 lebih besar dibanding total deforestasi periode 1 dan terjadi peningkatan dua kali lipat total deforestasi di periode 2 dibanding periode 1.

menjadi puncak tertinggi kejadian deforestasi dalam 3 dekade terakhir antara tahun 2012-2013 seluas 18.456 ha. Selanjutnya angka deforestasi turun di tahun 2013-2014 menjadi 1.092 ha, kemudian kembali naik di tahun 2014-2015 seluas 7.633 ha dan terus naik mencapai puncak kedua seluas 8.140 ha di 2015-2016 dan kembali turun di 2016-2017 menjadi 2.775 ha. Total deforestasi di periode 3 naik menjadi 3 kali lipat dibanding periode 1 dan sekaligus menjadi periode dengan total deforestasi tertinggi diantara 2 periode sebelumnya.

Deforestasi dan Ekspansi Sawit

Ekspansi perkebunan sawit dimulai sejak tahun 2008 dengan laju ekspansi yang terus naik setiap tahun hingga puncaknya di tahun 2011 dan mulai turun di tahun-tahun beriutnya. Dalam 10 tahun terakhir (2008-2018) ekpansi perkebunan sawit menyumbang sebanyak 46 persen dari total deforestasi . Tertinggi di tahun 2011, dari total ekspansi sawit di tahun ini, sebanyak 70 persennya berasal dari penebangan hutan alam.