Skema Registrasi Sawit Rakyat Swadaya Melalui STDB

Saat ini keberadaan kebun sawit yang dikelola petani swadaya belum teridentifikasi secara komprehensif. Padahal, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 5,7 juta hektare, atau 41 persen dari total luas perkebunan sawit nasional. 

Pendataan sawit rakyat penting sebab berpengaruh dalam kebijakan yang nantinya diambil pemerintah. Contohnya, masih banyak kebun sawit milik petani swadaya di dalam kawasan hutan yang memerlukan penyelesaian. Peremajaan sawit juga penting untuk mendorong produktivitas kebun sawit swadaya, serta dasar untuk mendorong legalitas dan verifikasi lahan pekebun swadaya.

Salah satu solusi untuk masalah ini adalah skema registrasi Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Pertanian yang telah ada dan diurus di bawah wewenang bupati/wali kota. Sasarannya, kebun swadaya yang luasnya di bawah 25 hektare. Dengan adanya STDB, kebun kelapa sawit milik petani swadaya bisa didata secara faktual dan terintegrasi secara nasional. Selain itu, manfaat bagi petani juga sangat besar. Petani dapat memperoleh berbagai bantuan termasuk bantuan pupuk dan benih, program peremajaan, pembinaan dan pemberdayaan, serta peningkatan produktivitas. 

Data dan informasi terkait STDB

STDB bagi pekebun meliputi beberapa keterangan terkait kebun dan pengelolanya: nama pemilik, tempat/tanggal lahir, nomor Kartu Tanda Penduduk dan alamat, data kebun (lokasi/titik koordinat kebun), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektare per tahun, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/tumpang sari), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral dan gambut), tahun tanam, serta jenis usaha lain di dalam kebun. 

Dikutip dari portal resmi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berikut adalah contoh persyaratan untuk registrasi STDB: 

Persyaratan 

  • Surat Permohonan (asli)
  • Fotokopi KTP/ surat keterangan domisili
  • Surat keterangan kepemilikan kebun dari kepala desa (asli)
  • Fotokopi bukti kepemilikan tanah (SHM/SKT)
  • Surat keterangan asal-usul benih/ sertifikat benih 
  • Surat pernyataan penjualan/ penyerahan benih (asli)
  • Sketsa lokasi kebun 
  • Surat pernyataan memiliki sebidang tanah/ kebun (asli)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

  • Pemohon menyampaikan berkas permohonan 
  • Pemohon menerima peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat 
  • Pemohon menerima penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan 

Keseluruhan proses di atas membutuhkan waktu selama enam (6) hari. Pemohon STDB juga tidak perlu khawatir soal biaya registrasi sebab proses ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Hambatan 

Walau demikian, proses mendapatkan STDB bukan tanpa hambatan. SIAR (2020) mencatat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemetaan, pendataan, serta penerbitan STDB. Salah satunya adalah belum adanya norma, standar, prinsip dan kriteria yang menjadi acuan umum untuk penerbitan. 

Selain itu, minimnya program dan pembiayaan dari pemerintah; banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki layanan penerbitan STDB; dan tidak terintegrasinya data secara keseluruhan menjadi isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Kendala di atas kemudian menyulitkan petani swadaya untuk mengakses pelayanan STDB. Padahal jika dimudahkan, manfaatnya sangat besar bukan hanya bagi petani kecil, namun juga untuk mendorong terwujudnya pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Penetapan Harga Jual TBS di Indonesia Belum Berpihak Pada Petani Swadaya

Penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia masih tidak merata. Sebab, kebijakan yang ada saat ini baru mengatur harga di level pabrik kelapa sawit milik perusahaan. Akibatnya, petani swadaya tercekik.  

Jika dikelompokkan, ada tiga macam harga berdasarkan tipe pekebun. Ada harga untuk TBS dari pekebun afiliasi pabrik pengelolaan kelapa sawit; petani plasma mitra perusahaan; dan petani swadaya. Kelompok terakhir, yang merupakan petani kecil dengan rerata luas kebun 2 hektare paling dirugikan. 

Mekanisme penentuan harga TBS kelapa sawit diatur dalam Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Dalam beleid itu ada berbagai aspek yang dihitung di dalam rumus penetapan harga TBS, seperti harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit sesuai realisasi penjualan ekspor dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya. Harga TBS kelapa sawit ditetapkan minimal sekali sebulan berdasarkan dua aspek tersebut oleh dinas perkebunan setempat.  

Namun yang paling penting disorot adalah harga pembelian TBS hanya merujuk pada harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit. Akibatnya, pabrik seolah menjadi penentu dan hanya menguntungkan kebun afiliasi ataupun petani plasma yang bermitra dengan perusahaan. 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat, wilayah sentra kelapa sawit seperti Pulau Kalimantan, harga rata-rata TBS yang diterima petani swadaya yang tidak bermitra dengan perusahaan berkisar Rp 800 – Rp 1.100 per kilogram. Bandingkan dengan harga TBS di kelompok petani plasma mitra perusahaan yang dihargai lebih mahal di kisaran Rp 1.500 per kilogram. 

Perbedaan harga itu tentu tidak adil dan menekan petani. Salah satu akar masalahnya, pabrik membeli TBS petani swadaya melalui pengepul. Akibatnya ada ongkos yang terpotong dan tidak masuk ke kantong petani. Jika dikurangi dengan biaya produksi yang mencapai Rp 600 per kilogram, petani mendapatkan profit yang begitu tipis. 

Jika kondisi ini berlanjut, petani swadaya tidak akan pernah sejahtera. Karena itu, sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah membuat kebijakan harga yang adil dan tidak merugikan petani swadaya.

Tantangan Petani Sawit Swadaya Seputar Registrasi STDB

Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) amat penting untuk petani sawit swadaya. Dokumen ini bersifat wajib dan menjamin legalitas kepemilikan kebun.  bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit yang mengelola lahan di bawah 25 hektare.

Namun, meski regulasi yang mengatur STDB telah terbit sejak 2018 lalu, pelaksanaan di lapangan masih minim. Banyak faktor yang menjadi kendala; mulai dari lemahnya pendataan hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya daerah. Kesiapan pemerintah dan kapasitas perangkat daerah penting dan harus ditingkatkan karena berhubungan dengan pelayanan kepada petani sawit swadaya yang ingin mendaftar STDB secara mandiri. 

Kendala terkait pengurusan surat ini juga terjadi di level petani. Sebenarnya, animo di tingkat masyarakat untuk memperoleh STDB tinggi. Betapa tidak, surat ini berpeluang menjadi solusi untuk mendapatkan harga yang layak seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat. 

Selain itu, dokumen STDB juga dapat memudahkan petani menjual hasil panen ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Pembinaan dari pemerintah dan akses terhadap bibit bersertifikat dan subsidi pupuk juga terbuka jika petani swadaya memperoleh dokumen ini. 

Walau begitu, petani swadaya tak serta-merta dapat mendaftarkan kebunnya ke instansi terkait. Seringkali usaha petani terhambat di level kepengurusan dan administrasi. Selain pendampingan yang minim dari pemerintah, petani swadaya juga dipersulit untuk mengurus administrasi yang menjadi prasyarat mendapatkan STDB. Di beberapa daerah, STDB bahkan disalahgunakan oknum tertentu untuk memeras petani

Berbagai kendala ini berujung tak lain pada data dan informasi yang tidak komprehensif terkait petani kelapa sawit dan kebun mereka. Padahal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi petani sawit kecil. Pemerintah harus tangkas mengatasi masalah ini, agar regulasi ke depan tidak salah sasaran.

Mengapa Harga Tandan Buah Segar Volatil?

siar.or.id Pontianak  – Hingga saat ini, harga tandan buah segar (TBS) cenderung tidak stabil. Hal ini karena belum adanya skema penetapan harga yang jelas dan disetujui oleh semua pihak, termasuk petani sawit swadaya. Sering kali harga TBS berubah-ubah sehingga cenderung merugikan petani kecil. 

Sebagai contoh, harga TBS periode 13-19 Januari 2021 di Provinsi Riau naik 5,69 persen menjadi Rp2.297,95 per kilogram. Kondisi ini jauh berbeda dengan tahun lalu, kala harga TBS anjlok ke angka Rp400 per kilogram akibat pandemi. 

Banyak pasal yang mempengaruhi volatilitas harga TBS. Selain faktor seperti pandemi dan harga minyak mentah di pasar global, ada perkara lain terutama jika dikaitkan dengan petani sawit swadaya. 

Saat ini Dinas Perkebunan setempat merupakan pihak yang menetapkan harga. Namun harga itu berlaku bagi pabrik pengolahan kelapa sawit milik perusahaan, dan tidak mencakup harga TBS yang diproduksi petani sawit swadaya. 

Akibatnya, harga di rantai pasok pun tidak merata. Petani terpaksa  menghadapi rantai pasok yang lebih panjang dengan menjual ke tengkulak atau perantara. Selain karena minimnya fasilitas pengangkutan ke pabrik kelapa sawit, mayoritas petani sawit rakyat dengan luas kebun di bawah 25 hektare tidak tergabung di dalam koperasi atau lembaga resmi. 

Padahal, hal ini diatur di dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Beleid ini mengatur, perusahaan dapat membeli TBS sawit petani hanya melalui kelembagaan. Jika petani tidak termasuk di dalam sebuah lembaga, ini berarti petani tidak dapat menjual langsung hasil produksinya kepada perusahaan. 

Kelembagaan juga menjadi persyaratan jika petani ingin mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan itu berupa pupuk bersubsidi, bibit yang bersertifikat, dan program peremajaan sawit rakyat. Tiga hal ini secara langsung berhubungan dengan harga TBS milik petani sawit karena berhubungan dengan produktivitas dan kualitas produksi. Terakhir, kelembagaan juga wajib jika petani sawit swadaya ingin mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar dapat berdaya saing meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri

 

Peluang dan Tantangan Harga TBS Petani Sawit Swadaya di Indonesia

siar.or.id Pontianak – Luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil—disebut dengan petani sawit swadaya—di Indonesia mencapai 5,8 juta hektare. Angka itu setara dengan 41 persen dari total luas perkebunan nasional. Meski begitu, petani sawit swadaya masih mengalami berbagai masalah. Salah satunya, harga tandan buah segar (TBS) yang rendah. 

 

Hal itu disebabkan oleh lemahnya posisi tawar petani lantaran harga TBS mengikuti ketetapan pabrik pengolahan sawit. Akibatnya, petani terpaksa menjual ke tengkulak. Pada 2017, Serikat Petani Kelapa Sawit menyurvei 10 ribu petani sawit swadaya di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Hasilnya, 73% responden memilih menjual ke tengkulak. Seringkali, hasil penjualan ke tengkulak begitu murah sehingga hanya cukup menutup ongkos produksi dan upah pemanen, dan menyisakan nominal sedikit untuk kehidupan sehari-hari. Jika kondisi berlanjut, petani sawit swadaya tidak akan pernah sejahtera, apalagi meningkatkan produktivitas kebunnya. 

 

Kondisi ini berpeluang berubah dengan adanya skema registrasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/OT.140/0/2013 terkait budidaya pekebun sawit. Skema ini berlaku bagi petani dengan luas kebun di bawah 25 hektare. 

 

Ada beberapa alasan mengapa STDB menguntungkan petani. Skema ini mendorong peningkatan mutu kelapa sawit karena menjamin legalitas administrasi kebun sawit rakyat. Selain itu, STDB juga mengatur posisi lahan, kualitas bibit, pemeliharaan hingga hasil panen. Apabila telah terdaftar, petani dapat menjual TBS ke pabrik perusahaan pemegang sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

 

Sertifikat ISPO mengikuti standar yang ditetapkan oleh Roundtable Sustainable Palm Oil. Peraturan termutakhir dari pemerintah, yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang ISPO, mewajibkan semua tipe perkebunan kelapa sawit, termasuk pekebun kecil, mengantongi sertifikat ini. Dokumen ini seolah menjadi penanda sawit ramah lingkungan dan tidak merusak hutan. 

 

Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO, pekebun harus memiliki legalitas lahan yang jelas. Sementara saat ini sebagian besar kebun sawit swadaya berada di dalam kawasan hutan. Sisanya, walau di luar kawasan hutan, masih  menghadapi berbagai kompleksitas, seperti tidak adanya jaminan lahan bebas konflik, dokumen kepemilikan tidak memadai, dan kemungkinan tumpang susun dengan penggunaan lain (Auriga, 2019). Kondisi ini tentu menyulitkan bagi petani sawit swadaya. 

 

Pemerintah mewajibkan agar semua pekebun memilikinya lima tahun ke depan. Namun, dengan kompleksitas yang dihadapi petani sawit swadaya, butuh lebih dari sekedar peraturan untuk mencapai nama sawit berkelanjutan. Pemerintah harus mengakomodir dan mencari solusi agar petani sawit swadaya di Indonesia dapat sejahtera. 

 

Dukungan Penuh; DKP3 Sekadau Siap Terbitkan Pengajuan STDB.

siar.or.id Sekadau – Direktorat Jendral perkebunan Kementerian Pertanian mengeluarkan instrumen penertiban perkebunan rakyat yang diatur dalam Permentan 98 Tahun 2013 dan Perdirjenbun 105 Tahun 2018. Instrumen inilah yang menjadi panduan dalam mendata sebaran kebun sawit rakyat swadaya untuk proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya.

Dalam hal ini, SIAR telah malakukan pemetaan dan pendataan di Kabupaten Sekadau tepatnya di Kecamatan Sekadau Hilir untuk mendata sebaran petani sawit rakyat swadaya yang dalam prosesnya akan di dorong ke DKP3 untuk menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Kepala Bidang Perkebunan DKP3 Irfan Nurpatria menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan dan bersedia mengeluarkan STDB dengan catatan proses pemetaan dan pendataan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian.
“ Apabila proses pemetaan dan pendataan sesuai instrumen dalam Permentan 98 Tahun 2013 dan Perdirjenbun 105 Tahun 2018 tidak ada alasan kami untuk menolak dukumen STDB yang teman-teman ajukan,” kata Irfan.

Kami selaku Dinas terkait lanjut Irfan, sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang membantu dalam proses pemetaan dan pendataan hingga sampai pada tahap pengajuan STDB. Tambahan sumber daya yang rekan-rekan lakukan sangat membantu kami dalam proses percepatan peberbitan Surat Tanda Daftar Budidaya.

Singlum selaku Project Manager SIAR mengatakan, proses pemetaan dan pendataan untuk Desa Sungai Kunyit, Peniti, Sungai Ringin dan Selalong hingga saat ini sudah di lakukan pemetaan dan pendataan.
“Tahap pengajuan dokumen STDB yang sudah masuk di DKP3 untuk sejumlah 481 persil lengkap dengan data pemilik kebun dan informasi terkait kebun. jumlah ini akan terus bertambah,” kata Singlum.

Dengan Benih Bersertifikat, Produktifitas Meningkat.

Sekadau, Siar.or.id  Bibit sawit yang bersertifikat menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktifitas Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit rakyat swadaya. Maka dari itu Dinas Ketahan Pangan Pertanian Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau  melalui Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan memberi arahan kepada petani rakyat swadaya untuk mendapatkan benih dengan kualitas baik dan tentunya bersertifikat.

Rahim kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mengatakan, berkaitan dengan benih sawit yang lazimnya tidak sembarang benih dapat disalurkan kepada petani. Selain itu pula tidak semua orang bisa menjadi penangkar benih sawit, untuk menjadi penangkar benih seseorang harus memiliki izin usaha produksi benih.

“Sebagai dinas yang bergerak di bidang perkebunan, kami merekomendasikan kepada petani-petani jika ingin mendapakan bibit yang baik dan bersertifikat tempatnya di PPS Parindu. Kita sebagai dinas teknis akan siap untuk mengawal petani ke sumber benih dan merekomendasikan benih yang baik untuk petani yang memesan bibit sawit di sumbernya,” kata Rahim saat memberikan keterangan kepada tim SIAR.

Asal muasal benih ini menjadi syarat yang mutlak untuk mengajukan STDB. Apabila bibit yang di tanam tidak memiliki legalitas, proses STDB akan tetap di keluarkan dengan cacatan benih tidak jelas.

Dalam perjalannya kata Rahim, bagi petani yang menanam benih tidak jelas kedapannya akan kita sampaikan kepada pemerintah agar di kemudian hari dapat diganti dengan benih yang bersertifikat.

“Kerena 5 tahun yang lalu penjual benih yang tidak ada legalitas begitu marak di Sekadau, untuk saat ini sudah kita tertibkan dan masyarakat ketika ada yang menjual benih yang tidak ada legalitasnya sudah tidak mau membilinya,” kata Rahim.

Minat Petani Sawit Rakyat Swadaya Tinggi untuk Mendapatkan STDB

Sekadau, Siar.or.id  –  Norman, Sekretaris Desa Gonis Tekam mempersoalkan permasalahan petani terkait  bibit yang dibeli kurang bagus. 

“Seperti pengalaman saya ada beli bibit kepada yang biasa, ada yang keliling jual bibit dari 100 lebih yang disemai hanya 80 lebih saja yang tumbuh dan yang lainnya mati. Kemudian soal pupuk yang mahal, biaya perawatan dan jalan dari kebun untuk membawa buah keluar itu yang sulit,” kata Norman ketika mengeluhkan persoalan petani sawit rakyat swadaya dalam mengelola kebun.

Keluhan petani yang disampaikan oleh Norman adalah keluhan dari banyak petani sawit rakyat swadaya. Akses untuk mendapatkan bibit yang bersertifikat dan harga pupuk yang mudah dijangkau menjadi beban tersendiri yang dihadapi oleh petani-petani rakyat swadaya. Minimnya perhatian dan pemberdayaan yang diberikan akhirnya petani-petani sawit rakyat swadaya ini mengelola kebun berdasarkan pengetahuan lokal yang didapat dari teman-teman petani sawit rakyat lainnya. 

Untuk mengakomodir permasalahan yang ada di sektor sawit rakyat swadaya, Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dengan No 105/Kpts/Pi.400/2/2018. Dalam keputusan ini sebagai bentuk penegasan terkait Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Minat petani sawit rakyat swadaya untuk mendapatkan STDB begitu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dukungan petani sawit rakyat swadaya menyambut baik kegitan pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh SIAR di Kabupaten Sekadau, tepatnya di 14 Desa di Kecamatan Sekadau Hilir.

“Kalau begitu, Kegiatan pemetaan dan pendataan  ini sangat baik, apalagi nanti data kebun sawit mandiri kami mengaksesnya,” kata Norman dalam kegiatan sosialisasi pendataan dan pemetaan di kantor desa Gonis Tekam beberapa waktu lalu.

Percepatan STDB, SIAR Petakan 14 Desa di Sekadau Hilir

Sekadau , siar.or.id   –   Pendataan dan pemetaan kebun sawit rakyat swadaya yang dilakukan SIAR di Kabupaten Sekadau tepatnya di Kecamatan Sekadau Hilir yang terdiri dari 14 desa hingga saat ini masih terlaksana.

Setidaknya ada 4 desa yang sudah dilakukan pendataan dan pemetaan seraban kebun sawit rakyat swdaya. Desa tersebut adalah Selalong, Sungai Ringin, Peniti dan Sungai Kunyit.

Sedangkan untuk saat ini, proses pemetaan sedang berlangsung di desa Tapang Semadak, Gonis Tekam, Bokak Semumbun, Merapi dan Mungguk.

Jelani selaku kepala desa Selalong mengatakan proses pemetaan dan pendataan ini sebagai langkah untuk kita mendata sebaran petani sawit rakyat  swadaya di desa Selalong.

“Saya sudah mengintruksikan kepada kadus- kadus untuk membantu teman-teman SIAR mengumpulkan data terkait kebun sawit rakyat swadaya di desa Selalong. Karena depannya data ini akan kembali ke desa dan perani sawit swadaya itu sendiri,” kata Jelani di ruang kerjanya.

Pendataan dan pemetaan yang dilakukan ini adalah untuk mendaftarkan kebun sawit rakyat swadaya untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Rahim selaku Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mengatakan, Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kabupaten Sekadau sangat menyambut baik kegiatan ini yang pada prinsipnya untuk membantu masyarakat.

“Makanya dengan adanya pendataan dari tim SIAR ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan database yang benar, baik terhadap kebun sawit swadaya masyarakat,” kata Rahim.

Theresia Kepala Desa Tapang Semadak menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan kebun petani rakyat swadaya. Bahkan intruksi diturnkan langsung kepada dusun-dusun untuk mengakomodir lahan petani sawit rakyat swadaya agar terdata dan bias di daftarkan dan mendapat STDB.

Sawit Rakyat Tidak Masuk Anggaran Publik, Anang Nugroho: Kita Perjuangkan

SIAR.OR.ID Pontianak – Perkebunan sawit rakyat swadaya menjadi isu nasional yang terus disuarakan oleh masyarakat sipil untuk menuju tata kelola sawit yang adil dan berkelanjutan untuk petani sawit swadaya. Belum ada data dan informasi (by name, by address, by spatial) menjadikan pengembangan dan kebijakan industri sawit tidak merangkul petani-petani kecil secara baik, kontribusi petani swadaya terhadap produktivitas sawit nasional begitu besar. Untuk memenuhi data dan informasi (by name, by address, by spatial) hal yang harus dilakukan adalah pemetaan dan pendataan pekebun sawit rakyat swadaya.

Tanto Supranto dari KEHATI program SPOS Indonesia mengatakan, pendataan dan pemetaan sawit rakyat swadaya sedang dilakukan oleh beberapa mitra KEHATI di beberapa Provinsi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Timur dan Provinsi lainnya. “Hal ini dilakukan untuk mempercepat pendataan dan pemetaan sawit rakyat swadaya,” kata Tanto saat melakukan telekonferans via zoom beberapa waktu lalu.

Anang Nugroho Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas mengatakan, kita kehilangan narasi dimana seharusnya sawit rakyat ditempatkan. Akibatnya apa yang terjadi? sawit rakyat tidak masuk dalam anggaran publik. “Pada saat ini kami sedang menyusun RPJM 2020-2024, narasi atau terminology sawit rakyat harus kita perjuangkan dalam RPJM ini,” kata Anang saat telekonferans bersama mitra kerja KEHATI.

Namun dalam pelaksaan pemetaan dan pendataan yang dilakukan oleh mitra kerja KEHATI di beberapa daerah, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki pelayanan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan ada juga yang menempatkan sistem penerbitan STD-B dalam sistem pelayanan perizinan. Sehingga pekebun mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan STD-B.

Selain kendala regulasi penerbitan STD-B, hal lain adalah tidak adanya norma, standar, prinsip, kriteria (NSPK) yang menjadi acuan secara umum untuk melakukan proses pemetaan dan pendataan.

Wiko Saputra Peneliti SIAR mengatakan, tidak adanya norma dan standar umum yang dipegang dalam proses pemetaan dan pendataan sehingga kedepannya hal ini perlu adanya standar yang bisa disepakati bersama terkait pemetaan dan pendataan.

“Selain itu pula perlu adanya sistem yang terintegrasi dari pendataan, pemetaan dan penerbitan STD-B,” kata Wiko saat menyampaikan meterinya pada telekonferans beberapa waktu lalu.