Sudah Saatnya Sawit Rakyat Remaja Lagi

Rata-rata usia tanaman kelapa sawit yang dikelola petani sawit swadaya di Indonesia sekitar 20-30 tahun. Artinya, kelapa sawit tersebut telah memasuki fase tua dan tidak lagi produktif. Pada usia tersebut, tanaman kelapa sawit hanya mampu memproduksi tandan buah segar 2,5 ton/hektare/tahun.  

Di fase umur ini pula, tanaman sudah harus menjalani program peremajaan sawit atau replanting. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat luas perkebunan sawit rakyat sebesar 6,72 juta hektare. Dari luas tersebut, potensi peremajaan sawit Kementerian Pertanian juga mencatat potensi peremajaan sawit rakyat seluas 2,78 hektare yang terbagi atas plasma dan swadaya 2,27 juta hektare; plasma PIRBUN 0,14 juta hektare; plasma PIR-Trans/PIR-KKPA 0,37 juta hektare.

Seyogyanya, program peremajaan krusial bagi petani sawit swadaya untuk meningkatkan produktivitas, dan dengan demikian mendorong kesejahteraan petani. Pemerintah sendiri sempat menargetkan replanting seluas 2,49 juta hektare dalam kurun 2017-2021. Namun, target itu berubah ke durasi waktu 13 tahun ke depan.

Sebaran perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan replanting dominan ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hingga 27 Mei 2020, realisasi peremajaan sawit rakyat 2017-2018 oleh Ditjen Perkebunan seluas 167.299 hektare dengan total dana Rp 3,4 triliun di 21 provinsi. Ini berada jauh di bawah target sebelumnya. Untuk dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan peremajaan sawit seluas 180.000 hektare (2021) dan 180.000 hektare (2022). 

Khusus untuk kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan tampaknya akan mengalami kendala. Pasalnya, hingga kini persoalan legalitas dan kepemilikan masih menghantui. Jika ingin program peremajaannya efektif dan merata, pemerintah juga harus mencari solusi agar sawit swadaya di dalam kawasan hutan tersebut dapat diakomodir.

Benih Bersertifikat, Kunci Produktivitas Sawit Rakyat

Penggunaan benih bersertifikat krusial dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat di Indonesia. Sayangnya, saat ini masih banyak petani sawit swadaya yang menggunakan benih palsu atau tidak jelas sumbernya. Hal ini terjadi karena kurangnya penyuluhan terhadap petani sawit yang rata-rata berpengetahuan minim ihwal budidaya kelapa sawit. 

Pada 2018, produksi tandan buah segar (TBS) dan inti Indonesia mencapai 48,68 juta ton dari total luas lahan 14,3 juta hektare. Dari total ini, perkebunan sawit swadaya menyumbang 16,89 juta ton. Sementara itu, perkebunan sawit berkontribusi 29,39 juta ton dan perkebunan nasional 2,49 juta ton. 

Jika melihat rerata produktivitas TBS, perkebunan sawit swadaya jauh di bawah dua jenis perkebunan sawit lainnya. Data statistik kelapa sawit 2018, rata-rata produktivitas tandan buah segar (TBS) kebun rakyat di Indonesia hanya 3,16 ton/hektare/tahun. Angka itu lebih rendah dari produktivitas nasional yang mencapai 3,6 ton/hektare/tahun. Sementara perkebunan swasta sendiri menghasilkan sekitar 3,94 ton/hektare/tahun. 

Selain umur tanaman yang sudah tua (di atas 25 tahun), rendahnya produktivitas sawit rakyat juga disebabkan oleh benih yang tidak berkualitas. Survei dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit mengungkap, peredaran benih sawit palsu marak di kalangan petani. Akses yang mudah dan harga murah jadi iming-iming. 

Survei itu juga menjabarkan berbagai faktor yang mendorong petani membeli benih palsu: 37% ditipu, 14% murah, 20% tidak tahu cara membeli benih bersertifikat, 12% rumitnya syarat pembelian benih legal, 10% tidak tahu tempat pembelian benih resmi, dan 4% jauhnya lokasi kantor produsen dan tidak memahami keunggulan benih bersertifikat. Padahal, jika petani swadaya menggunakan benih bersertifikat, produktivitasnya bisa meningkat signifikan hingga 8,45 ton/hektare. Ini jelas bisa meningkatkan kesejahteraan petani swadaya sekaligus menyumbang lebih banyak devisa negara. Namun, untuk mengubah status quo ini tentu membutuhkan komitmen dari pemerintah.

Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Industri perkebunan kelapa sawit selalu dikaitkan dengan praktek tidak berkelanjutan yang merusak lingkungan. Deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, hingga pelanggaran terhadap hak masyarakat adat adalah contoh dari banyaknya masalah yang menyertai produk turunan kelapa sawit. 

Dan kini, muncullah istilah kelapa sawit berkelanjutan. Hingga saat ini, definisi yang paling umum dan diterima publik adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berdiri pada 2004. Asosiasi nirlaba ini mempromosikan pengurangan deforestasi, pelestarian biodiversitas, dan penghargaan terhadap masyarakat adat di negara penghasil sawit. Aspek kerusakan lingkungan juga turut ditekankan oleh RSPO. 

Pada 2011, Pemerintah Indonesia mengadopsi standar ini dengan menerbitkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awalnya mekanisme ini hanya bagi perusahaan. Namun peraturan terbaru dari pemerintah mewajibkan semua pekebun untuk memiliki sertifikasi ISPO. 

Idealnya, pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan itu dilakukan dengan praktek-praktek ramah lingkungan. Contohnya, tidak melakukan land clearing di hutan alam, tidak menyebabkan deforestasi, tidak merusak lingkungan seperti pengeringan gambut dan seterusnya. Namun, hingga saat ini pemberitaan media maupun laporan kelompok masyarakat sipil masih menemukan adanya pelanggaran terhadap standar ini. 

Implementasi mekanisme ISPO sendiri masih menemui sejumlah kendala. Skema ini dikritisi karena dianggap tidak mengadopsi standar seketat RSPO dan kurang transparan, bahkan dianggap sebagai formalitas untuk memoles image di pasar internasional. 

Pekerjaan rumah pemerintah dan parapihak yang relevan memang masih banyak, kalau bicara soal pewujudan kelapa sawit berkelanjutan ini. Pertanyaannya, mulai dari mana dulu nih? 

Tantangan Pengetahuan Budi Daya Kelapa Sawit Petani Swadaya

Petani sawit swadaya di Indonesia pada umumnya belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang budi daya kelapa sawit yang baik. Hal ini karena kaum petani tidak mendapat pembinaan dan pendampingan yang memadai. Sensus pertanian mengungkap, petani yang pernah menerima penyuluhan hanya 8% dan 77% sama sekali tidak menerima bantuan. 

Minimnya pengetahuan terhadap pengelolaan sawit yang baik ini berpengaruh signifikan. Pemahaman soal pupuk, misalnya. Di Riau, ada kelompok petani yang tidak pernah mendengar atau mendapatkan penyuluhan tentang pupuk kompos ataupun jenis anorganik. Padahal, pengetahuan ini penting karena terkait dengan pemeliharaan kebun sawit. 

Ada juga petani yang tidak mengetahui tentang bibit yang baik dan berkualitas. Seperti halnya kesehatan tanah dan pupuk, bibit unggul itu nantinya akan menentukan kualitas dan produktivitas tandan buah segar kala musim panen. Rendahnya produktivitas itu berpengaruh terhadap pendapatan petani, diluar penetapan harga sepihak oleh pihak perusahaan. Sayangnya, masih banyak petani yang tidak menyadari hal ini. 

Akar permasalahan ini tidak melulu salah petani. Justru, kondisi ini membutuhkan intervensi dari pemerintah. Petani membutuhkan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan petani. Jangan lupa, subsidi pupuk dan bibit yang berkualitas juga harusnya menjadi hal yang wajib. 

Selain masalah di atas, petani sawit swadaya juga masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama soal legalitas lahan ataupun bukti kepemilikan legal dari kebun sawit. Padahal legalitas menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bukti sawit yang berkelanjutan. Kalau tidak diselesaikan, bagaimana sawit rakyat bisa bersaing?

Apa Itu Keterlacakan dalam Rantai Pasok Kelapa Sawit?

Kelapa sawit di Indonesia seperti buah simalakama. Komoditas ini diklaim sebagai salah satu sumber devisa namun juga berkelindan dengan berbagai masalah lingkungan dan sosial, seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, dan konflik agraria. 

Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk mengembangkan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satunya adalah memastikan traceability atau keterlacakan dalam rantai pasok kelapa sawit. Dengan aspek ini, sumber komoditas kelapa sawit diyakini dapat lebih transparan dan dapat dilacak. Ini juga untuk memastikan bahwa tandan buah segar (TBS) diproduksi secara legal dan tidak terimplikasi konflik lingkungan atau sosial.  

Secara umum, traceability didefinisikan sebagai kemampuan untuk menelusuri sesuatu, seperti sejarah, lokasi, atau benda melalui identifikasi yang direkam atau terdokumentasi. Bila bicara konteks rantai pasok komoditas, International Organization for Standardization (ISO) mendeskripsikan keterlacakan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menelusuri asal/sumber, distribusi, lokasi, dan aplikasi dari sebuah produk atau material di sepanjang rantai pasok. 

Secara umum, rantai pasok kelapa sawit dimulai dari perkebunan kelapa sawit dan berakhir menjadi berbagai produk olahan kelapa sawit. Proses ini dimulai dari penjemputan TBS dari kebun kelapa sawit setiap 10-12 hari menuju pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dalam waktu 24 jam. Di PKS, tandan buah segar disterilkan dan diolah menjadi crude palm oil (CPO). Olahan ini kemudian dibawa ke kilang minyak, yang lalu ditransportasikan ke lokasi manufaktur. Proses akhirnya adalah aktivitas manufaktur yang menggunakan minyak kelapa sawit dalam berbagai produk dari makanan, sabun, hingga biofuel. 

Ada dua mekanisme terkait pemanenan TBS. Skema pertama tergolong mudah dilacak, di mana perusahaan memanen kelapa dari kebun inti dan kebun plasma mitra perusahaan. Sementara itu mekanisme kedua cukup bermasalah karena melibatkan pihak ketiga (sering disebut pengepul atau tengkulak). Di sini, perusahaan membeli dari kebun swadaya milik petani kecil dan sumber lainnya, namun dipasok oleh tengkulak. 

Melacak sumber kelapa sawit melalui perantara tidaklah mudah. Di lapangan, seringkali pengepul mencampur tandan buah segar dari berbagai sumber sebelum dibawa ke pabrik. Selain itu, mekanisme pemanenan TBS ini juga sulit dilacak karena sebagian besar aktivitas jual-beli antara pengepul dan petani tidak tercatat.

Permasalahan dalam Rantai Pasok Sawit Rakyat

Rantai pasok kelapa sawit yang ideal seharusnya melibatkan mekanisme yang ringkas. Khusus untuk sawit rakyat, alurnya hanya ada tiga yakni petani swadaya, koperasi/kelompok tani, dan terakhir pabrik kelapa sawit (PKS). Sayangnya, kondisi di lapangan jauh berbeda dan menyulitkan petani kecil. 

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, rantai pasok saat ini beragam di berbagai daerah. Namun satu kemiripan dari banyaknya alur itu adalah selalu melibatkan perantara (bisa disebut tengkulak). 

Salah satu contoh rantai pasok yang ada saat ini, TBS dipanen dari kebun petani yang kemudian dikumpulkan koperasi/kelompok petani. Setelah itu TBS dijemput oleh agen kecil, yang mendistribusikannya ke agen besar, lalu ke pemegang DO (delivery order). Setelah itu barulah kemudian TBS sampai ke PKS. 

Rantai pasok ini tak hanya panjang, tapi juga merugikan petani. Pasalnya, setiap titik/pihak turut mengambil profit sepanjang rantai pasok. Ini jelas mengurangi berpengaruh pada harga dan mengurangi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh petani swadaya. 

Masalah tidak berhenti di situ. Kesejahteraan petani sawit rakyat menjadi taruhannya lantaran untung yang didapat tidak seberapa. Padahal, petani kecil juga harus menutup ongkos produksi, membayar upah pemanen, serta membutuhkan dana pemeliharaan kebun. Setelah dikurangi itu semua, berapa dana yang tersisa? Bisa jadi tidak cukup untuk menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera.

Pentingnya Sumber Pasokan Kelapa Sawit Terverifikasi

Saat ini Indonesia sedang getol mengampanyekan tentang sawit berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewajibkan sertifikasi sawit berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Indonesian sustainable palm oil (ISPO) melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. 

Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa kelapa sawit dan produk turunannya diproduksi sesuai dengan standar dan kebijakan ISPO. Sawit dianggap berkelanjutan jika nihil deforestasi, nihil pengembangan gambut, dan nihil eksploitasi (NDPE). Di sini lah kemudian mengapa transparansi rantai pasokan komoditas tersebut menjadi krusial. 

Rantai pasok kelapa sawit yang transparan seharusnya mudah untuk ditelusuri. Keterlacakan tersebut harus sampai di sumbernya yakni perkebunan kelapa sawit tempat tandan buah segar dipanen hingga manufakturnya. Cara termudah untuk memverifikasi sumber pasokan ini adalah melalui sertifikasi keberlanjutan ISPO. 

Verifikasi juga penting untuk memastikan bahwa kelapa sawit tersebut tidak berasal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Setiap tahun produksi minyak sawit global mencapai 58,84 juta ton, yang mana 85 persen dipasok oleh Indonesia dan Malaysia. 

Namun, komoditas kelapa sawit dari Indonesia disebut masih berkelindan dengan berbagai persoalan lingkungan, konflik sosial, dan praktik tidak berkelanjutan. Ini menjadi tantangan bagi semua pihak dalam mewujudkan sawit berkelanjutan yang diakui dunia. 

Tantangan lain terkait sumber pasokan yang terverifikasi ini berhubungan dengan kebun sawit swadaya yang dikelola oleh petani kecil dengan luasan di bawah 25 hektare. Saat ini, petani kecil kesulitan mengantar tandan buah segar ke pabrik kelapa sawit karena keterbatasan akses. Selain itu, perusahaan juga hanya boleh menerima kelapa sawit dari pekebun yang telah memiliki kelembagaan. Kondisi ini memaksa petani untuk menjual ke perantara/tengkulak. Model rantai pasok ini sulit untuk dilacak karena seringkali tengkulak mencampur TBS dari berbagai sumber. 

Selain itu, saat ini belum ada skema penyelesaian kebun sawit di dalam kawasan hutan, terutama sawit swadaya rakyat. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah jika ingin serius mewujudkan sawit berkelanjutan di Indonesia. 

Pentingnya Percepatan Pendataan Sawit Rakyat

Pemerintah Indonesia telah merampungkan data tutupan sawit secara nasional. Namun, data tersebut belum memilah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya secara spesifik, terutama petani kecil dengan luas kebun di bawah 25 hektare. 

Padahal, baseline data yang komprehensif mengenai sawit rakyat krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah. Program pemerintah seperti peremajaan sawit rakyat untuk peningkatan produktivitas pun bisa tepat sasaran. Sebagai catatan, saat ini terdapat sekitar 2,8 juta hektare sawit rakyat yang membutuhkan replanting

Data dari Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia mencapai 5,7 hektare. Angka tersebut setara dengan 41% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional yakni sekitar 16 juta hektare. Luas tersebut, jika didata secara integratif, berpeluang untuk meningkatan devisa negara dan juga meningkatkan kesejahteraan petani kecil. 

Tak hanya itu, program pemerintah seperti pengurusan dan penerbitan Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB), pengurusan dan penguatan kelembagaan petani sawit rakyat, serta pembinaan petani dapat berjalan. 

Karena itu pula, percepatan pendataan dan pemetaan sawit rakyat penting untuk dilakukan. Bila hal ini terwujud, cita-cita untuk menyejahterakan petani menjadi niscaya. 

Database Sawit Rakyat Nihil, Dampaknya Apa Saja?

Ketika kita bicara tentang sawit rakyat, persoalan data selalu mengerucut. Walau pemerintah telah menetapkan luas kebun kelapa sawit yang dikelola petani swadaya di angka 5,7 juta hektare, faktanya data spasial (by name, by address) beresolusi tinggi dan berskala nasional hingga kini masih nihil. 

Kondisi ini bukan tanpa konsekuensi. Ketiadaan satu data atau satu peta yang valid terhadap kebun-kebun swadaya di seluruh Indonesia salah satunya berdampak pada program peremajaan sawit rakyat (PSR). Kementerian Pertanian (2020) menyebut potensi PSR seluas 2,78 juta hektare, yang didominasi oleh kebun plasma dan swadaya seluas 2,27 juta hektare. Pemerintah sendiri menargetkan program peremajaan sawit rakyat. Program ini tentu sulit berjalan bahkan salah sasaran jika data minim. 

Ketiadaan basis data juga krusial terhadap pengambilan kebijakan. Contohnya, keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Dikutip oleh Mongabay Indonesia, Yayasan Kehati mengungkap perkebunan sawit di dalam kawasan hutan ada di hampir seluruh provinsi Indonesia. 

Analisis citra satelit dan drone yang disandingkan dengan data peta kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun memperlihatkan tutupan sawit yang berada di kawasan hutan. Klasifikasinya adalah suaka alam seluas 115.000 hektare, hutan lindung 174.000 hektare, hutan produksi terbatas 454.000 hektare, hutan produksi 1,4 juta hektare, dan hutan produksi konversi 1,2 juta hektare. Jika ditotal, luasnya mencapai 3,4 juta hektare. Dari total tersebut, 1,2 juta hektare merupakan kebun milik petani swadaya (Auriga Nusantara). 

Pemerintah tidak dapat mencari solusi jika tidak melakukan identifikasi dan pemetaan sawit rakyat secara menyeluruh. Jangan sampai regulasi yang diterbitkan malah menyulitkan atau bahkan merugikan petani sawit swadaya karena salah data atau misinformasi. Bisa berabe nanti.

Menyoal Data Spasial Sawit Rakyat

Hingga saat ini, persoalan data masih menghantui sawit rakyat swadaya di Indonesia. Persoalan data itu mencakup ketiadaan data berbasis spasial (by name, by address). Padahal, data dan informasi yang jelas dan komprehensif penting sebagai basis untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.

Kementerian Pertanian mencatat, total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,3 juta hektare. Dari luas tersebut, lahan yang dikelola petani swadaya adalah 5,8 juta hektare atau 40,62 persen dari total kebun sawit nasional. Namun, data spasial sawit rakyat secara nasional itu sendiri belum tersedia.  

Sawit rakyat yang dikelola secara mandiri oleh petani rata-rata memiliki luas di bawah 25 hektar. Pola kebunnya juga cenderung tidak seragam (bentuk dan struktur) serta umur tanaman yang tidak sama. Pola yang unik ini pula yang menjadi kendala dalam pemetaan sawit rakyat. 

Di Indonesia, kebun sawit swadaya tersebar di berbagai provinsi. Pemetaan melalui citra satelit oleh Auriga Nusantara (2020) memberikan gambaran luas indikatif berdasarkan provinsi. Tutupan perkebunan sawit rakyat terbesar ada di Pulau Sumatera (91%), menyusul Kalimantan (5%), Sulawesi (3%), serta lainnya (1%). 

Penyelesaian data sawit rakyat itu penting karena beberapa faktor. Jika informasi dan data jelas, peningkatan produktivitas sangat memungkinkan melalui program peremajaan sawit rakyat. Lewat pendataan spasial ini pula, berbagai kompleksitas yang menyangkut kebun sawit swadaya juga dapat dicari solusinya, seperti kebun di dalam kawasan hutan.

Keberadaan data juga penting untuk registrasi sawit rakyat melalui mekanisme Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan mendorong usaha budidaya sawit rakyat yang berkelanjutan.