Skema Registrasi Sawit Rakyat Swadaya Melalui STDB

Saat ini keberadaan kebun sawit yang dikelola petani swadaya belum teridentifikasi secara komprehensif. Padahal, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 5,7 juta hektare, atau 41 persen dari total luas perkebunan sawit nasional. 

Pendataan sawit rakyat penting sebab berpengaruh dalam kebijakan yang nantinya diambil pemerintah. Contohnya, masih banyak kebun sawit milik petani swadaya di dalam kawasan hutan yang memerlukan penyelesaian. Peremajaan sawit juga penting untuk mendorong produktivitas kebun sawit swadaya, serta dasar untuk mendorong legalitas dan verifikasi lahan pekebun swadaya.

Salah satu solusi untuk masalah ini adalah skema registrasi Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Pertanian yang telah ada dan diurus di bawah wewenang bupati/wali kota. Sasarannya, kebun swadaya yang luasnya di bawah 25 hektare. Dengan adanya STDB, kebun kelapa sawit milik petani swadaya bisa didata secara faktual dan terintegrasi secara nasional. Selain itu, manfaat bagi petani juga sangat besar. Petani dapat memperoleh berbagai bantuan termasuk bantuan pupuk dan benih, program peremajaan, pembinaan dan pemberdayaan, serta peningkatan produktivitas. 

Data dan informasi terkait STDB

STDB bagi pekebun meliputi beberapa keterangan terkait kebun dan pengelolanya: nama pemilik, tempat/tanggal lahir, nomor Kartu Tanda Penduduk dan alamat, data kebun (lokasi/titik koordinat kebun), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektare per tahun, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/tumpang sari), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral dan gambut), tahun tanam, serta jenis usaha lain di dalam kebun. 

Dikutip dari portal resmi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berikut adalah contoh persyaratan untuk registrasi STDB: 

Persyaratan 

  • Surat Permohonan (asli)
  • Fotokopi KTP/ surat keterangan domisili
  • Surat keterangan kepemilikan kebun dari kepala desa (asli)
  • Fotokopi bukti kepemilikan tanah (SHM/SKT)
  • Surat keterangan asal-usul benih/ sertifikat benih 
  • Surat pernyataan penjualan/ penyerahan benih (asli)
  • Sketsa lokasi kebun 
  • Surat pernyataan memiliki sebidang tanah/ kebun (asli)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

  • Pemohon menyampaikan berkas permohonan 
  • Pemohon menerima peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat 
  • Pemohon menerima penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan 

Keseluruhan proses di atas membutuhkan waktu selama enam (6) hari. Pemohon STDB juga tidak perlu khawatir soal biaya registrasi sebab proses ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Hambatan 

Walau demikian, proses mendapatkan STDB bukan tanpa hambatan. SIAR (2020) mencatat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemetaan, pendataan, serta penerbitan STDB. Salah satunya adalah belum adanya norma, standar, prinsip dan kriteria yang menjadi acuan umum untuk penerbitan. 

Selain itu, minimnya program dan pembiayaan dari pemerintah; banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki layanan penerbitan STDB; dan tidak terintegrasinya data secara keseluruhan menjadi isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Kendala di atas kemudian menyulitkan petani swadaya untuk mengakses pelayanan STDB. Padahal jika dimudahkan, manfaatnya sangat besar bukan hanya bagi petani kecil, namun juga untuk mendorong terwujudnya pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Penetapan Harga Jual TBS di Indonesia Belum Berpihak Pada Petani Swadaya

Penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia masih tidak merata. Sebab, kebijakan yang ada saat ini baru mengatur harga di level pabrik kelapa sawit milik perusahaan. Akibatnya, petani swadaya tercekik.  

Jika dikelompokkan, ada tiga macam harga berdasarkan tipe pekebun. Ada harga untuk TBS dari pekebun afiliasi pabrik pengelolaan kelapa sawit; petani plasma mitra perusahaan; dan petani swadaya. Kelompok terakhir, yang merupakan petani kecil dengan rerata luas kebun 2 hektare paling dirugikan. 

Mekanisme penentuan harga TBS kelapa sawit diatur dalam Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Dalam beleid itu ada berbagai aspek yang dihitung di dalam rumus penetapan harga TBS, seperti harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit sesuai realisasi penjualan ekspor dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya. Harga TBS kelapa sawit ditetapkan minimal sekali sebulan berdasarkan dua aspek tersebut oleh dinas perkebunan setempat.  

Namun yang paling penting disorot adalah harga pembelian TBS hanya merujuk pada harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit. Akibatnya, pabrik seolah menjadi penentu dan hanya menguntungkan kebun afiliasi ataupun petani plasma yang bermitra dengan perusahaan. 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat, wilayah sentra kelapa sawit seperti Pulau Kalimantan, harga rata-rata TBS yang diterima petani swadaya yang tidak bermitra dengan perusahaan berkisar Rp 800 – Rp 1.100 per kilogram. Bandingkan dengan harga TBS di kelompok petani plasma mitra perusahaan yang dihargai lebih mahal di kisaran Rp 1.500 per kilogram. 

Perbedaan harga itu tentu tidak adil dan menekan petani. Salah satu akar masalahnya, pabrik membeli TBS petani swadaya melalui pengepul. Akibatnya ada ongkos yang terpotong dan tidak masuk ke kantong petani. Jika dikurangi dengan biaya produksi yang mencapai Rp 600 per kilogram, petani mendapatkan profit yang begitu tipis. 

Jika kondisi ini berlanjut, petani swadaya tidak akan pernah sejahtera. Karena itu, sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah membuat kebijakan harga yang adil dan tidak merugikan petani swadaya.

Tantangan Petani Sawit Swadaya Seputar Registrasi STDB

Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) amat penting untuk petani sawit swadaya. Dokumen ini bersifat wajib dan menjamin legalitas kepemilikan kebun.  bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit yang mengelola lahan di bawah 25 hektare.

Namun, meski regulasi yang mengatur STDB telah terbit sejak 2018 lalu, pelaksanaan di lapangan masih minim. Banyak faktor yang menjadi kendala; mulai dari lemahnya pendataan hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya daerah. Kesiapan pemerintah dan kapasitas perangkat daerah penting dan harus ditingkatkan karena berhubungan dengan pelayanan kepada petani sawit swadaya yang ingin mendaftar STDB secara mandiri. 

Kendala terkait pengurusan surat ini juga terjadi di level petani. Sebenarnya, animo di tingkat masyarakat untuk memperoleh STDB tinggi. Betapa tidak, surat ini berpeluang menjadi solusi untuk mendapatkan harga yang layak seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat. 

Selain itu, dokumen STDB juga dapat memudahkan petani menjual hasil panen ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Pembinaan dari pemerintah dan akses terhadap bibit bersertifikat dan subsidi pupuk juga terbuka jika petani swadaya memperoleh dokumen ini. 

Walau begitu, petani swadaya tak serta-merta dapat mendaftarkan kebunnya ke instansi terkait. Seringkali usaha petani terhambat di level kepengurusan dan administrasi. Selain pendampingan yang minim dari pemerintah, petani swadaya juga dipersulit untuk mengurus administrasi yang menjadi prasyarat mendapatkan STDB. Di beberapa daerah, STDB bahkan disalahgunakan oknum tertentu untuk memeras petani

Berbagai kendala ini berujung tak lain pada data dan informasi yang tidak komprehensif terkait petani kelapa sawit dan kebun mereka. Padahal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi petani sawit kecil. Pemerintah harus tangkas mengatasi masalah ini, agar regulasi ke depan tidak salah sasaran.

Mengapa Harga Tandan Buah Segar Volatil?

siar.or.id Pontianak  – Hingga saat ini, harga tandan buah segar (TBS) cenderung tidak stabil. Hal ini karena belum adanya skema penetapan harga yang jelas dan disetujui oleh semua pihak, termasuk petani sawit swadaya. Sering kali harga TBS berubah-ubah sehingga cenderung merugikan petani kecil. 

Sebagai contoh, harga TBS periode 13-19 Januari 2021 di Provinsi Riau naik 5,69 persen menjadi Rp2.297,95 per kilogram. Kondisi ini jauh berbeda dengan tahun lalu, kala harga TBS anjlok ke angka Rp400 per kilogram akibat pandemi. 

Banyak pasal yang mempengaruhi volatilitas harga TBS. Selain faktor seperti pandemi dan harga minyak mentah di pasar global, ada perkara lain terutama jika dikaitkan dengan petani sawit swadaya. 

Saat ini Dinas Perkebunan setempat merupakan pihak yang menetapkan harga. Namun harga itu berlaku bagi pabrik pengolahan kelapa sawit milik perusahaan, dan tidak mencakup harga TBS yang diproduksi petani sawit swadaya. 

Akibatnya, harga di rantai pasok pun tidak merata. Petani terpaksa  menghadapi rantai pasok yang lebih panjang dengan menjual ke tengkulak atau perantara. Selain karena minimnya fasilitas pengangkutan ke pabrik kelapa sawit, mayoritas petani sawit rakyat dengan luas kebun di bawah 25 hektare tidak tergabung di dalam koperasi atau lembaga resmi. 

Padahal, hal ini diatur di dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Beleid ini mengatur, perusahaan dapat membeli TBS sawit petani hanya melalui kelembagaan. Jika petani tidak termasuk di dalam sebuah lembaga, ini berarti petani tidak dapat menjual langsung hasil produksinya kepada perusahaan. 

Kelembagaan juga menjadi persyaratan jika petani ingin mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan itu berupa pupuk bersubsidi, bibit yang bersertifikat, dan program peremajaan sawit rakyat. Tiga hal ini secara langsung berhubungan dengan harga TBS milik petani sawit karena berhubungan dengan produktivitas dan kualitas produksi. Terakhir, kelembagaan juga wajib jika petani sawit swadaya ingin mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar dapat berdaya saing meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri

 

Peluang dan Tantangan Harga TBS Petani Sawit Swadaya di Indonesia

siar.or.id Pontianak – Luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil—disebut dengan petani sawit swadaya—di Indonesia mencapai 5,8 juta hektare. Angka itu setara dengan 41 persen dari total luas perkebunan nasional. Meski begitu, petani sawit swadaya masih mengalami berbagai masalah. Salah satunya, harga tandan buah segar (TBS) yang rendah. 

 

Hal itu disebabkan oleh lemahnya posisi tawar petani lantaran harga TBS mengikuti ketetapan pabrik pengolahan sawit. Akibatnya, petani terpaksa menjual ke tengkulak. Pada 2017, Serikat Petani Kelapa Sawit menyurvei 10 ribu petani sawit swadaya di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Hasilnya, 73% responden memilih menjual ke tengkulak. Seringkali, hasil penjualan ke tengkulak begitu murah sehingga hanya cukup menutup ongkos produksi dan upah pemanen, dan menyisakan nominal sedikit untuk kehidupan sehari-hari. Jika kondisi berlanjut, petani sawit swadaya tidak akan pernah sejahtera, apalagi meningkatkan produktivitas kebunnya. 

 

Kondisi ini berpeluang berubah dengan adanya skema registrasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/OT.140/0/2013 terkait budidaya pekebun sawit. Skema ini berlaku bagi petani dengan luas kebun di bawah 25 hektare. 

 

Ada beberapa alasan mengapa STDB menguntungkan petani. Skema ini mendorong peningkatan mutu kelapa sawit karena menjamin legalitas administrasi kebun sawit rakyat. Selain itu, STDB juga mengatur posisi lahan, kualitas bibit, pemeliharaan hingga hasil panen. Apabila telah terdaftar, petani dapat menjual TBS ke pabrik perusahaan pemegang sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

 

Sertifikat ISPO mengikuti standar yang ditetapkan oleh Roundtable Sustainable Palm Oil. Peraturan termutakhir dari pemerintah, yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang ISPO, mewajibkan semua tipe perkebunan kelapa sawit, termasuk pekebun kecil, mengantongi sertifikat ini. Dokumen ini seolah menjadi penanda sawit ramah lingkungan dan tidak merusak hutan. 

 

Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO, pekebun harus memiliki legalitas lahan yang jelas. Sementara saat ini sebagian besar kebun sawit swadaya berada di dalam kawasan hutan. Sisanya, walau di luar kawasan hutan, masih  menghadapi berbagai kompleksitas, seperti tidak adanya jaminan lahan bebas konflik, dokumen kepemilikan tidak memadai, dan kemungkinan tumpang susun dengan penggunaan lain (Auriga, 2019). Kondisi ini tentu menyulitkan bagi petani sawit swadaya. 

 

Pemerintah mewajibkan agar semua pekebun memilikinya lima tahun ke depan. Namun, dengan kompleksitas yang dihadapi petani sawit swadaya, butuh lebih dari sekedar peraturan untuk mencapai nama sawit berkelanjutan. Pemerintah harus mengakomodir dan mencari solusi agar petani sawit swadaya di Indonesia dapat sejahtera. 

 

Dukungan Penuh; DKP3 Sekadau Siap Terbitkan Pengajuan STDB.

siar.or.id Sekadau – Direktorat Jendral perkebunan Kementerian Pertanian mengeluarkan instrumen penertiban perkebunan rakyat yang diatur dalam Permentan 98 Tahun 2013 dan Perdirjenbun 105 Tahun 2018. Instrumen inilah yang menjadi panduan dalam mendata sebaran kebun sawit rakyat swadaya untuk proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya.

Dalam hal ini, SIAR telah malakukan pemetaan dan pendataan di Kabupaten Sekadau tepatnya di Kecamatan Sekadau Hilir untuk mendata sebaran petani sawit rakyat swadaya yang dalam prosesnya akan di dorong ke DKP3 untuk menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Kepala Bidang Perkebunan DKP3 Irfan Nurpatria menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan dan bersedia mengeluarkan STDB dengan catatan proses pemetaan dan pendataan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian.
“ Apabila proses pemetaan dan pendataan sesuai instrumen dalam Permentan 98 Tahun 2013 dan Perdirjenbun 105 Tahun 2018 tidak ada alasan kami untuk menolak dukumen STDB yang teman-teman ajukan,” kata Irfan.

Kami selaku Dinas terkait lanjut Irfan, sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang membantu dalam proses pemetaan dan pendataan hingga sampai pada tahap pengajuan STDB. Tambahan sumber daya yang rekan-rekan lakukan sangat membantu kami dalam proses percepatan peberbitan Surat Tanda Daftar Budidaya.

Singlum selaku Project Manager SIAR mengatakan, proses pemetaan dan pendataan untuk Desa Sungai Kunyit, Peniti, Sungai Ringin dan Selalong hingga saat ini sudah di lakukan pemetaan dan pendataan.
“Tahap pengajuan dokumen STDB yang sudah masuk di DKP3 untuk sejumlah 481 persil lengkap dengan data pemilik kebun dan informasi terkait kebun. jumlah ini akan terus bertambah,” kata Singlum.

Dengan Benih Bersertifikat, Produktifitas Meningkat.

Sekadau, Siar.or.id  Bibit sawit yang bersertifikat menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktifitas Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit rakyat swadaya. Maka dari itu Dinas Ketahan Pangan Pertanian Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau  melalui Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan memberi arahan kepada petani rakyat swadaya untuk mendapatkan benih dengan kualitas baik dan tentunya bersertifikat.

Rahim kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mengatakan, berkaitan dengan benih sawit yang lazimnya tidak sembarang benih dapat disalurkan kepada petani. Selain itu pula tidak semua orang bisa menjadi penangkar benih sawit, untuk menjadi penangkar benih seseorang harus memiliki izin usaha produksi benih.

“Sebagai dinas yang bergerak di bidang perkebunan, kami merekomendasikan kepada petani-petani jika ingin mendapakan bibit yang baik dan bersertifikat tempatnya di PPS Parindu. Kita sebagai dinas teknis akan siap untuk mengawal petani ke sumber benih dan merekomendasikan benih yang baik untuk petani yang memesan bibit sawit di sumbernya,” kata Rahim saat memberikan keterangan kepada tim SIAR.

Asal muasal benih ini menjadi syarat yang mutlak untuk mengajukan STDB. Apabila bibit yang di tanam tidak memiliki legalitas, proses STDB akan tetap di keluarkan dengan cacatan benih tidak jelas.

Dalam perjalannya kata Rahim, bagi petani yang menanam benih tidak jelas kedapannya akan kita sampaikan kepada pemerintah agar di kemudian hari dapat diganti dengan benih yang bersertifikat.

“Kerena 5 tahun yang lalu penjual benih yang tidak ada legalitas begitu marak di Sekadau, untuk saat ini sudah kita tertibkan dan masyarakat ketika ada yang menjual benih yang tidak ada legalitasnya sudah tidak mau membilinya,” kata Rahim.

Minat Petani Sawit Rakyat Swadaya Tinggi untuk Mendapatkan STDB

Sekadau, Siar.or.id  –  Norman, Sekretaris Desa Gonis Tekam mempersoalkan permasalahan petani terkait  bibit yang dibeli kurang bagus. 

“Seperti pengalaman saya ada beli bibit kepada yang biasa, ada yang keliling jual bibit dari 100 lebih yang disemai hanya 80 lebih saja yang tumbuh dan yang lainnya mati. Kemudian soal pupuk yang mahal, biaya perawatan dan jalan dari kebun untuk membawa buah keluar itu yang sulit,” kata Norman ketika mengeluhkan persoalan petani sawit rakyat swadaya dalam mengelola kebun.

Keluhan petani yang disampaikan oleh Norman adalah keluhan dari banyak petani sawit rakyat swadaya. Akses untuk mendapatkan bibit yang bersertifikat dan harga pupuk yang mudah dijangkau menjadi beban tersendiri yang dihadapi oleh petani-petani rakyat swadaya. Minimnya perhatian dan pemberdayaan yang diberikan akhirnya petani-petani sawit rakyat swadaya ini mengelola kebun berdasarkan pengetahuan lokal yang didapat dari teman-teman petani sawit rakyat lainnya. 

Untuk mengakomodir permasalahan yang ada di sektor sawit rakyat swadaya, Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dengan No 105/Kpts/Pi.400/2/2018. Dalam keputusan ini sebagai bentuk penegasan terkait Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Minat petani sawit rakyat swadaya untuk mendapatkan STDB begitu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dukungan petani sawit rakyat swadaya menyambut baik kegitan pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh SIAR di Kabupaten Sekadau, tepatnya di 14 Desa di Kecamatan Sekadau Hilir.

“Kalau begitu, Kegiatan pemetaan dan pendataan  ini sangat baik, apalagi nanti data kebun sawit mandiri kami mengaksesnya,” kata Norman dalam kegiatan sosialisasi pendataan dan pemetaan di kantor desa Gonis Tekam beberapa waktu lalu.

Percepatan STDB, SIAR Petakan 14 Desa di Sekadau Hilir

Sekadau , siar.or.id   –   Pendataan dan pemetaan kebun sawit rakyat swadaya yang dilakukan SIAR di Kabupaten Sekadau tepatnya di Kecamatan Sekadau Hilir yang terdiri dari 14 desa hingga saat ini masih terlaksana.

Setidaknya ada 4 desa yang sudah dilakukan pendataan dan pemetaan seraban kebun sawit rakyat swdaya. Desa tersebut adalah Selalong, Sungai Ringin, Peniti dan Sungai Kunyit.

Sedangkan untuk saat ini, proses pemetaan sedang berlangsung di desa Tapang Semadak, Gonis Tekam, Bokak Semumbun, Merapi dan Mungguk.

Jelani selaku kepala desa Selalong mengatakan proses pemetaan dan pendataan ini sebagai langkah untuk kita mendata sebaran petani sawit rakyat  swadaya di desa Selalong.

“Saya sudah mengintruksikan kepada kadus- kadus untuk membantu teman-teman SIAR mengumpulkan data terkait kebun sawit rakyat swadaya di desa Selalong. Karena depannya data ini akan kembali ke desa dan perani sawit swadaya itu sendiri,” kata Jelani di ruang kerjanya.

Pendataan dan pemetaan yang dilakukan ini adalah untuk mendaftarkan kebun sawit rakyat swadaya untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Rahim selaku Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mengatakan, Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kabupaten Sekadau sangat menyambut baik kegiatan ini yang pada prinsipnya untuk membantu masyarakat.

“Makanya dengan adanya pendataan dari tim SIAR ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan database yang benar, baik terhadap kebun sawit swadaya masyarakat,” kata Rahim.

Theresia Kepala Desa Tapang Semadak menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan kebun petani rakyat swadaya. Bahkan intruksi diturnkan langsung kepada dusun-dusun untuk mengakomodir lahan petani sawit rakyat swadaya agar terdata dan bias di daftarkan dan mendapat STDB.

Pedoman Penertiban STD-B

Kementrian Pertanian Direktorat Jendral  Perkebunan Mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dengan No 105/Kpts/Pi.400/2/2018. Dalam keputusan ini sebagai bentuk penegasan terkait Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Pendataan tersebut dalam rangka penyeragaman bentuk dan tatacara pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan oleh bupati/walikota perlu disusun pedoman penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Adapun yang melatar belakangi keluarnya keputusan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dengan No 105/Kpts/Pi.400/2/2018 adalah Rekomendasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sektor Perkebunan Sawit dan Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit untuk mempercepat inventarisasi data Pekebun dan mempercepat proses surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B).

Peta foto udara perkebunan sawit masyarakat di Kab Ketapang. Kec Air Upas dan Manis Mata

Perkebunan yang merupakan salah satu sub sektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan perkebunan berbagai tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada saat ini luas seluruh areal perkebunan di Indonesia mencakup 23,8 juta ha (statistik perkebunan angka tetap tahun 2015), dan sekitar 42% di antaranya merupakan usaha yang dilakukan oleh para Pekebun dengan luas areal kurang dari 25 hektar. Keberadaan Pekebun tersebut belum teridentifikasi secara komprehensif sesuai dengan data faktual, sehingga perlu mendapatkan perhatian pembinaan, antara lain melalui konsolidasi data dan registrasi.

Untuk memperoleh data tentang areal yang diusahakan oleh Pekebun yang luasnya kurang dari 25 ha, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sesuai ketentuan pasal 5 dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Pendaftaran Pekebun tidak termasuk kegiatan perizinan usaha, namun demikian bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran usaha di wilayah kerjanya mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui status, tingkat produktivitas, kepemilikan tanah, data teknis kebun dan berbagai informasi penting lainnya sesuai lampiran I Peraturan Menteri Pertanian yang bersangkutan. Beberapa Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya untuk mengkonsolidasikan data Pekebun dan mendaftarkan mereka. Di samping mengacu pada peraturan yang telah ada, contoh dan pengalaman yang sudah ada dari berbagai daerah itu menjadi petikan pelajaran bagi pengembangan panduan ini dengan harapan semua daerah akan mendorong langkah yang lebih pro-aktif untuk mengkonsolidasikan data Pekebun secara sistematis menuju penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Dengan demikian, keberadaan panduan ini, diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk sesuai kewenangannya secara aktif melakukan kegiatan pendaftaran dan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Panduan ini menjadi rujukan nasional bagi semua Pemerintah Daerah dalam proses mengkonsolidasikan data Pekebun secara lengkap dan menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD- B) secara tepat agar terjadi konsistensi dan harmonisasi data dan informasi Pekebun di tingkat nasional maupun di daerah yang bersangkutan. Pendaftaran ini diperlukan agar berbagai kegiatan pemberdayaan maupun program lainnya yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk Pekebun bisa terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara baik sesuai dengan kondisi faktual Pekebun.

Pengertian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun. Pada formulir Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) memuat berbagai keterangan yaitu keterangan pemilik mencakup nama, tempat/tanggal lahir, nomor KTP dan alamat, data kebun yang mencakup lokasi/titik koordinat kebun (desa/kecamatan), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektar/thn, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/campuran dengan tanaman), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral + gambut), tahun tanam dan usaha lain di lahan kebun.

B. Maksud dan Tujuan Keputusan Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) bagi Pekebun, dengan tujuan untuk: a. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan; b. membantu Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran; c. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun; d. membantu Kelembagaan Petani dan/Kelembagan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun; e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (good agriculture practices) di level Pekebun; f. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berlanjutan.

C. Ruang Lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi: a. tata cara penerbitan STD-B; b. pendanaan; c. insentif; d. pelaporan kemajuan; e. peralihan hak usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi perkebunan; f. pengelolaan informasi dan data.

D. Pengertian Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

c. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

d. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

e. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

f. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

g. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. h. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

Prinsip pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan STD-B yaitu: a. berkeadilan; b. perlindungan dan pemberdayaan; c. dilaksanakan secara mudah dan cepat; d. transparansi dan akuntabilitas;dan e. berkelanjutan.

Tata cara penerbitan STD-B yaitu: a. sosialisasi dan persiapan; b. pendataan; c. verifikasi; d. pemeriksaan lapangan dan pemetaan; dan e. penerbitan STD-B;

1. Sosialisasi dan Persiapan. Sosialisasi dan persiapan pendataan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya berbentuk workshop, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan akan menjelaskan pedoman penerbitan STD-B, alur proses pelaksanaan dan mekanisme pendatan lengkap dengan menjelaskan cara pengisian form pendataan kebun rakyat.

Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa kegiatan pendataan, pendaftaran, dan penerbitan STD-B bukan merupakan kegiatan pemberian izin usaha dan tidak dipungut biaya serta tugas pendaftaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan pemerintah. Selain itu, sosialisasi juga perlu mengajak Perusahaan Perkebunan agar secara aktif terlibat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat tersedianya data Pekebun yang menjadi bagian dalam mata rantai pasok Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan. Selanjutnya, dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan melaksanakan persiapan pendataan di daerah masing-masing.

Hasil Pendataan Kebun sawit mandiri yang dilakukan oleh SIAR di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Dalam rangka mendukung proses pendataan, bupati/walikota dapat memimpin sosialisasi kepada petugas kabupaten/kota yang menangani perkebunan, Camat/Kepala Desa/Lurah, kepala dusun setempat, perwakilan Organisasi Tani atau Gabungan Organisasi Tani (GAPOKTAN) serta Perkebunan Besar Swasta (PBS) untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pendataan dan pendaftaran.

Sejalan dengan proses sosialisasi maka langkah-langkah persiapan yang dilakukan bersamaan dengan atau segera setelah proses sosialisasi yaitu:

a. Peningkatan kapasitas Tim Pendataan STD-B Petugas dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan yang akan melaksanakan sosialisasi dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang pemetaan, penggunaan alat bantu yang digunakan, teknis budidaya perkebunan dan pemahaman terhadap ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, pertanahan dan kehutanan. Pembekalan tersebut dapat dilakukan oleh instansi terkait maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Tahapan pembekalan akan diatur oleh dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas dalam wilayah masing-masing.

b. Pembentukan Tim Pendataan Bupati/walikota membentuk Tim Pendataan yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan pendataan. Koordinator Tim Pendataan yaitu kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota beranggotakan kepala desa/lurah yang sekaligus menyelenggarakan proses pendataan secara teknis di lapangan. Selanjutnya Tim Pendataan membuat rencana kerja pendataan sesuai target yang diminta dan waktu beserta tahapannya. Dalam merancang rencana kerja tersebut, Tim Pendataan wajib mempertimbangkan masukan dari pemerintahan desa.

2. Pendataan Pendataan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pendataan di tingkat desa, yang terdiri dari: perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota menjadi supervisor bagi tim pendataan di tingkat desa.

Pendataan menggunakan pendekatan sensus yang mendata semua Pekebun rakyat tanpa membedakan lokasi dan status kebun dengan menggunakan form pendataan sebagaimana dimaksud dalam format 1. Form pendataan diisi dengan kode kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam format 2.

Langkah teknis pendataan bisa dilakukan melalui dua cara: (1) perangkat desa mengumpulkan semua Pekebun di satu tempat, kemudian kepada masing-masing Pekebun dibagikan form pendataan untuk untuk diisi dengan dipandu oleh tim pendataan, atau (2) tim pendataan mengunjungi tempat tinggal Pekebun mewawancarainya langsung sesuai dengan form pendataan.

Data-data yang sudah dikumpulkan oleh tim pendataan di tingkat desa dijadikan buku database kepemilikan usaha perkebunan pada wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Database tersebut menjadi pegangan bagi pemerintah desa untuk menyusun RTRW Desa dan program pembangunan desa.

Semua form pendataan yang sudah selesai diisi oleh tim pendataan diserahkan kepada petugas (supervisor) di dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota. Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota sudah menyiapkan sistem informasi database Pekebun rakyat dan STD-B. Isian yang ada di dalam form pendataan dimasukan ke dalam sistem tersebut. Sistem ini langsung terkoneksi dengan database pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Verifikasi

Data hasil survei yang telah diintegrasikan ke dalam database di masing- masing kabupaten/kota diverifikasi untuk menentukan lokasi kebun berada di dalam kawasan hutan, kawasan lindung, atau di luar kawasan- kawasan tersebut.

Dalam rangka mendukung proses verifikasi maka bupati/walikota membentuk Tim Verifikasi Data lintas sektoral yang terdiri dari: a. dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota, sekaligus sebagai koordinator Tim; b. balai pemantapan kawasan hutan; c. dinas yang melaksanakan urusan di bidang penataan ruang; d. badan perencanaan pembangunan daerah; e. kantor pertanahan; f. camat; g. kepala desa; h. organisasi masyarakat sipil.

Tim verifikasi bertugas: a. memvalidasi data dan informasi lahan Pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya; b. melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan; c. melaporkan hasil verifikasi kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan untuk diproses penerbitan STD-B.

Verifikasi dilakukan dengan membuat overlay antara peta daerah administrasi desa dengan peta kawasan hutan yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. \

Melalui proses verfikasi juga dilakukan klasifikasi Pekebun rakyat yang terdiri dari: klasifikasi berdasarkan luas area yang diusahakan (0-4 hektare, 4-10 hektare dan 10-25 hektare), klasifikasi berdasarkan status kepemilikan lahan (diusahakan sendiri atau diusahakan oleh orang lain), klasifikasi berdasarkan jenis tanah (gambut, mineral dan campuran).

Pekebun yang status kepemilikan dan lokasi lahannya sudah clean and clear (CnC) akan dijadikan target prioritas penerbitan STD-B.

4. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan

Data-data kebun rakyat yang sudah diverifikasi selanjutnya dilakukan pemetaan oleh tim verifikasi lintas sektoral. Pada tahap ini, tim verifikasi ditambahkan dengan perwakilan dari perangkat kecamatan dan perangkat desa, sesuai lokasi yang akan dipetakan. Pemetaan dilakukan sesuai dengan standar pemetaan BPN dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala peta adalah 1: 2.000 dengan membent.uk polygon.

Jika proses pemetaan melibatkan atau diinisiasi oleh pihak ketiga maka pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) pihak ketiga memuat perencanaan dengan pihak kabupaten/kota terkait lokasi dan metode pemetaan (standar BPN dan BIG), dan (2) berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kabupaten/kota melalui dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

5. Penerbitan STD-B

Data dan peta yang sudah dihasilkan, selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud dalam format 3. Data-data yang diperlukan untuk penerbitan STD-B diambil dari database yang telah tersedia, termasuk peta yang dilampirkan sebagai persyaratan dalam pendaftaran.

Setelah semua data yang diminta dalam formulir STD-B diisi dan dilampirkan peta, Bupati/Walikota menerbitkan STD-B, selambat- lambatnya 5 hari sejak semua formulir dinyatakan lengkap. Dalam hal penandatanganan STD-B, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kabupaten/Kota dianjurkan untuk membuat STD-B elektronik (e-STDB) untuk memudahkan pemutakhiran data dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, seperti hilang atau rusak, pada STD-B yang sudah diserahkan ke Pemerintah Desa dan Pekebun.

Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan menyerahkan STD-B yang sudah diterbitkan kepada pemerintah desa, selambat- lambatnya 5 hari sejak STD-B tersebut diterbitkan. Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan menyimpan arsip STD-B dalam bentuk catatan elektronik.

Salinan asli STD-B diserahkan Pemerintah Desa kepada Pekebun selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sejak STD-B diterima dari Dinas terkait. Pemerintah desa menjadikan salinan STD-B sebagai dokumen arsip kepemilikan usaha budidaya tanaman perkebunan di daerah administrasinya.

STDB berakhir dalam hal ini adalah

1. perubahan kepemilikan;

2. perubahan jenis tanaman;

 3. perubahan luas;

4. tanahnya musnah;dan/atau

5. tidak diusahakan sesuai peruntukannya

Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

3. Badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; atau

4. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendataan dan pendaftaran Pekebun merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah. Pekebun berhak mendapatkan layanan pendataan dan pendaftaran STD-B tanpa dikenakan biaya apapun. Insentif kepada Pekebun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah

Pelaporan kemajuan pelaksanaan STD-B oleh bupati/walikota disampaikan ke gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan STD-B dan permasalahannya.

Informasi dan data yang dihimpun oleh Tim Pendataan, inisiatif Pekebun, dan pihak independen disimpan dalam sistem informasi perkebunan. STD-B serta informasi dan data pendukung disimpan dalam sistem informasi perkebunan. Semua informasi dan data wajib dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.