Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Industri perkebunan kelapa sawit selalu dikaitkan dengan praktek tidak berkelanjutan yang merusak lingkungan. Deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, hingga pelanggaran terhadap hak masyarakat adat adalah contoh dari banyaknya masalah yang menyertai produk turunan kelapa sawit. 

Dan kini, muncullah istilah kelapa sawit berkelanjutan. Hingga saat ini, definisi yang paling umum dan diterima publik adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berdiri pada 2004. Asosiasi nirlaba ini mempromosikan pengurangan deforestasi, pelestarian biodiversitas, dan penghargaan terhadap masyarakat adat di negara penghasil sawit. Aspek kerusakan lingkungan juga turut ditekankan oleh RSPO. 

Pada 2011, Pemerintah Indonesia mengadopsi standar ini dengan menerbitkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awalnya mekanisme ini hanya bagi perusahaan. Namun peraturan terbaru dari pemerintah mewajibkan semua pekebun untuk memiliki sertifikasi ISPO. 

Idealnya, pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan itu dilakukan dengan praktek-praktek ramah lingkungan. Contohnya, tidak melakukan land clearing di hutan alam, tidak menyebabkan deforestasi, tidak merusak lingkungan seperti pengeringan gambut dan seterusnya. Namun, hingga saat ini pemberitaan media maupun laporan kelompok masyarakat sipil masih menemukan adanya pelanggaran terhadap standar ini. 

Implementasi mekanisme ISPO sendiri masih menemui sejumlah kendala. Skema ini dikritisi karena dianggap tidak mengadopsi standar seketat RSPO dan kurang transparan, bahkan dianggap sebagai formalitas untuk memoles image di pasar internasional. 

Pekerjaan rumah pemerintah dan parapihak yang relevan memang masih banyak, kalau bicara soal pewujudan kelapa sawit berkelanjutan ini. Pertanyaannya, mulai dari mana dulu nih? 

Tantangan Pengetahuan Budi Daya Kelapa Sawit Petani Swadaya

Petani sawit swadaya di Indonesia pada umumnya belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang budi daya kelapa sawit yang baik. Hal ini karena kaum petani tidak mendapat pembinaan dan pendampingan yang memadai. Sensus pertanian mengungkap, petani yang pernah menerima penyuluhan hanya 8% dan 77% sama sekali tidak menerima bantuan. 

Minimnya pengetahuan terhadap pengelolaan sawit yang baik ini berpengaruh signifikan. Pemahaman soal pupuk, misalnya. Di Riau, ada kelompok petani yang tidak pernah mendengar atau mendapatkan penyuluhan tentang pupuk kompos ataupun jenis anorganik. Padahal, pengetahuan ini penting karena terkait dengan pemeliharaan kebun sawit. 

Ada juga petani yang tidak mengetahui tentang bibit yang baik dan berkualitas. Seperti halnya kesehatan tanah dan pupuk, bibit unggul itu nantinya akan menentukan kualitas dan produktivitas tandan buah segar kala musim panen. Rendahnya produktivitas itu berpengaruh terhadap pendapatan petani, diluar penetapan harga sepihak oleh pihak perusahaan. Sayangnya, masih banyak petani yang tidak menyadari hal ini. 

Akar permasalahan ini tidak melulu salah petani. Justru, kondisi ini membutuhkan intervensi dari pemerintah. Petani membutuhkan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan petani. Jangan lupa, subsidi pupuk dan bibit yang berkualitas juga harusnya menjadi hal yang wajib. 

Selain masalah di atas, petani sawit swadaya juga masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama soal legalitas lahan ataupun bukti kepemilikan legal dari kebun sawit. Padahal legalitas menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bukti sawit yang berkelanjutan. Kalau tidak diselesaikan, bagaimana sawit rakyat bisa bersaing?

Apa Itu Keterlacakan dalam Rantai Pasok Kelapa Sawit?

Kelapa sawit di Indonesia seperti buah simalakama. Komoditas ini diklaim sebagai salah satu sumber devisa namun juga berkelindan dengan berbagai masalah lingkungan dan sosial, seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, dan konflik agraria. 

Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk mengembangkan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satunya adalah memastikan traceability atau keterlacakan dalam rantai pasok kelapa sawit. Dengan aspek ini, sumber komoditas kelapa sawit diyakini dapat lebih transparan dan dapat dilacak. Ini juga untuk memastikan bahwa tandan buah segar (TBS) diproduksi secara legal dan tidak terimplikasi konflik lingkungan atau sosial.  

Secara umum, traceability didefinisikan sebagai kemampuan untuk menelusuri sesuatu, seperti sejarah, lokasi, atau benda melalui identifikasi yang direkam atau terdokumentasi. Bila bicara konteks rantai pasok komoditas, International Organization for Standardization (ISO) mendeskripsikan keterlacakan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menelusuri asal/sumber, distribusi, lokasi, dan aplikasi dari sebuah produk atau material di sepanjang rantai pasok. 

Secara umum, rantai pasok kelapa sawit dimulai dari perkebunan kelapa sawit dan berakhir menjadi berbagai produk olahan kelapa sawit. Proses ini dimulai dari penjemputan TBS dari kebun kelapa sawit setiap 10-12 hari menuju pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dalam waktu 24 jam. Di PKS, tandan buah segar disterilkan dan diolah menjadi crude palm oil (CPO). Olahan ini kemudian dibawa ke kilang minyak, yang lalu ditransportasikan ke lokasi manufaktur. Proses akhirnya adalah aktivitas manufaktur yang menggunakan minyak kelapa sawit dalam berbagai produk dari makanan, sabun, hingga biofuel. 

Ada dua mekanisme terkait pemanenan TBS. Skema pertama tergolong mudah dilacak, di mana perusahaan memanen kelapa dari kebun inti dan kebun plasma mitra perusahaan. Sementara itu mekanisme kedua cukup bermasalah karena melibatkan pihak ketiga (sering disebut pengepul atau tengkulak). Di sini, perusahaan membeli dari kebun swadaya milik petani kecil dan sumber lainnya, namun dipasok oleh tengkulak. 

Melacak sumber kelapa sawit melalui perantara tidaklah mudah. Di lapangan, seringkali pengepul mencampur tandan buah segar dari berbagai sumber sebelum dibawa ke pabrik. Selain itu, mekanisme pemanenan TBS ini juga sulit dilacak karena sebagian besar aktivitas jual-beli antara pengepul dan petani tidak tercatat.

Pentingnya Percepatan Pendataan Sawit Rakyat

Pemerintah Indonesia telah merampungkan data tutupan sawit secara nasional. Namun, data tersebut belum memilah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya secara spesifik, terutama petani kecil dengan luas kebun di bawah 25 hektare. 

Padahal, baseline data yang komprehensif mengenai sawit rakyat krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah. Program pemerintah seperti peremajaan sawit rakyat untuk peningkatan produktivitas pun bisa tepat sasaran. Sebagai catatan, saat ini terdapat sekitar 2,8 juta hektare sawit rakyat yang membutuhkan replanting

Data dari Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia mencapai 5,7 hektare. Angka tersebut setara dengan 41% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional yakni sekitar 16 juta hektare. Luas tersebut, jika didata secara integratif, berpeluang untuk meningkatan devisa negara dan juga meningkatkan kesejahteraan petani kecil. 

Tak hanya itu, program pemerintah seperti pengurusan dan penerbitan Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB), pengurusan dan penguatan kelembagaan petani sawit rakyat, serta pembinaan petani dapat berjalan. 

Karena itu pula, percepatan pendataan dan pemetaan sawit rakyat penting untuk dilakukan. Bila hal ini terwujud, cita-cita untuk menyejahterakan petani menjadi niscaya. 

Database Sawit Rakyat Nihil, Dampaknya Apa Saja?

Ketika kita bicara tentang sawit rakyat, persoalan data selalu mengerucut. Walau pemerintah telah menetapkan luas kebun kelapa sawit yang dikelola petani swadaya di angka 5,7 juta hektare, faktanya data spasial (by name, by address) beresolusi tinggi dan berskala nasional hingga kini masih nihil. 

Kondisi ini bukan tanpa konsekuensi. Ketiadaan satu data atau satu peta yang valid terhadap kebun-kebun swadaya di seluruh Indonesia salah satunya berdampak pada program peremajaan sawit rakyat (PSR). Kementerian Pertanian (2020) menyebut potensi PSR seluas 2,78 juta hektare, yang didominasi oleh kebun plasma dan swadaya seluas 2,27 juta hektare. Pemerintah sendiri menargetkan program peremajaan sawit rakyat. Program ini tentu sulit berjalan bahkan salah sasaran jika data minim. 

Ketiadaan basis data juga krusial terhadap pengambilan kebijakan. Contohnya, keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Dikutip oleh Mongabay Indonesia, Yayasan Kehati mengungkap perkebunan sawit di dalam kawasan hutan ada di hampir seluruh provinsi Indonesia. 

Analisis citra satelit dan drone yang disandingkan dengan data peta kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun memperlihatkan tutupan sawit yang berada di kawasan hutan. Klasifikasinya adalah suaka alam seluas 115.000 hektare, hutan lindung 174.000 hektare, hutan produksi terbatas 454.000 hektare, hutan produksi 1,4 juta hektare, dan hutan produksi konversi 1,2 juta hektare. Jika ditotal, luasnya mencapai 3,4 juta hektare. Dari total tersebut, 1,2 juta hektare merupakan kebun milik petani swadaya (Auriga Nusantara). 

Pemerintah tidak dapat mencari solusi jika tidak melakukan identifikasi dan pemetaan sawit rakyat secara menyeluruh. Jangan sampai regulasi yang diterbitkan malah menyulitkan atau bahkan merugikan petani sawit swadaya karena salah data atau misinformasi. Bisa berabe nanti.

SIAR Hadirkan Peta Persil Petani Sawit Rakyat Swadaya di Sistem Informasi Geospasial

siar.or.id Sekadau  –Pemkab Sekadau bersama Sustainable and Innovative Areal Management Research (SIAR) didukung SPOS-Indonesia melaunching portal sistem informasi dan database sawit rakyat swadaya di Mess Pemda, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Senin, 8 Maret 2021.

Portal sistem informasi dan database sawit rakyat swadaya ini dirancang agar data terkait sebaran sawit rakyat swadaya dapat diakses semua pihak.

Erlangga Rizky Ananta selaku Direktur SIAR mengatakan Selama ini, kebijakan bergantung pada data tabular saja. Untuk itu, SIAR menginisiasi portal sistem informasi dan database sawait rakyat swadaya lewat bantuan SPOS-Indonesia membuat portal tersebut.

“Jadi, bisa dipertanggungjawabkan secara parsial. Ada peta persilnya ada atributnya, yang isinya itu status kepemilikan lahan, status lahan dan bagaimana pengelolaannya,” kata Erlangga.

Selain menghimpun sebaran petani sawit rakyat swadaya portal ini dirancang untuk mendukung penerbitan STD-B, proses verifikasi dapat dilakukan oleh instasi terkait melalui sistem sehingga diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi agar percepatan penerbitan STD-B berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Paulus Yohanes selaku Asisten 2 Sekda Sekadau dalam sambutannya mengatakan, saya  mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada SIAR dan SPOS Indonesia atas keberlanjutan program ini, yang mana sinegritas Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah sendiri sangat diperlukan demi kesejahteraan petani sawit rakyat swadaya

“ Kita berharap dengan adanya program ini, lahan sawit rakyat swadaya terdata dengan maksimal, yang akan sangat membantu dalam hal legalitas lahan”, kata Paulus Yohanes.

Skema Registrasi Sawit Rakyat Swadaya Melalui STDB

Saat ini keberadaan kebun sawit yang dikelola petani swadaya belum teridentifikasi secara komprehensif. Padahal, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 5,7 juta hektare, atau 41 persen dari total luas perkebunan sawit nasional. 

Pendataan sawit rakyat penting sebab berpengaruh dalam kebijakan yang nantinya diambil pemerintah. Contohnya, masih banyak kebun sawit milik petani swadaya di dalam kawasan hutan yang memerlukan penyelesaian. Peremajaan sawit juga penting untuk mendorong produktivitas kebun sawit swadaya, serta dasar untuk mendorong legalitas dan verifikasi lahan pekebun swadaya.

Salah satu solusi untuk masalah ini adalah skema registrasi Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Pertanian yang telah ada dan diurus di bawah wewenang bupati/wali kota. Sasarannya, kebun swadaya yang luasnya di bawah 25 hektare. Dengan adanya STDB, kebun kelapa sawit milik petani swadaya bisa didata secara faktual dan terintegrasi secara nasional. Selain itu, manfaat bagi petani juga sangat besar. Petani dapat memperoleh berbagai bantuan termasuk bantuan pupuk dan benih, program peremajaan, pembinaan dan pemberdayaan, serta peningkatan produktivitas. 

Data dan informasi terkait STDB

STDB bagi pekebun meliputi beberapa keterangan terkait kebun dan pengelolanya: nama pemilik, tempat/tanggal lahir, nomor Kartu Tanda Penduduk dan alamat, data kebun (lokasi/titik koordinat kebun), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektare per tahun, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/tumpang sari), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral dan gambut), tahun tanam, serta jenis usaha lain di dalam kebun. 

Dikutip dari portal resmi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berikut adalah contoh persyaratan untuk registrasi STDB: 

Persyaratan 

  • Surat Permohonan (asli)
  • Fotokopi KTP/ surat keterangan domisili
  • Surat keterangan kepemilikan kebun dari kepala desa (asli)
  • Fotokopi bukti kepemilikan tanah (SHM/SKT)
  • Surat keterangan asal-usul benih/ sertifikat benih 
  • Surat pernyataan penjualan/ penyerahan benih (asli)
  • Sketsa lokasi kebun 
  • Surat pernyataan memiliki sebidang tanah/ kebun (asli)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

  • Pemohon menyampaikan berkas permohonan 
  • Pemohon menerima peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat 
  • Pemohon menerima penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan 

Keseluruhan proses di atas membutuhkan waktu selama enam (6) hari. Pemohon STDB juga tidak perlu khawatir soal biaya registrasi sebab proses ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Hambatan 

Walau demikian, proses mendapatkan STDB bukan tanpa hambatan. SIAR (2020) mencatat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemetaan, pendataan, serta penerbitan STDB. Salah satunya adalah belum adanya norma, standar, prinsip dan kriteria yang menjadi acuan umum untuk penerbitan. 

Selain itu, minimnya program dan pembiayaan dari pemerintah; banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki layanan penerbitan STDB; dan tidak terintegrasinya data secara keseluruhan menjadi isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Kendala di atas kemudian menyulitkan petani swadaya untuk mengakses pelayanan STDB. Padahal jika dimudahkan, manfaatnya sangat besar bukan hanya bagi petani kecil, namun juga untuk mendorong terwujudnya pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Penetapan Harga Jual TBS di Indonesia Belum Berpihak Pada Petani Swadaya

Penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia masih tidak merata. Sebab, kebijakan yang ada saat ini baru mengatur harga di level pabrik kelapa sawit milik perusahaan. Akibatnya, petani swadaya tercekik.  

Jika dikelompokkan, ada tiga macam harga berdasarkan tipe pekebun. Ada harga untuk TBS dari pekebun afiliasi pabrik pengelolaan kelapa sawit; petani plasma mitra perusahaan; dan petani swadaya. Kelompok terakhir, yang merupakan petani kecil dengan rerata luas kebun 2 hektare paling dirugikan. 

Mekanisme penentuan harga TBS kelapa sawit diatur dalam Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Dalam beleid itu ada berbagai aspek yang dihitung di dalam rumus penetapan harga TBS, seperti harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit sesuai realisasi penjualan ekspor dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya. Harga TBS kelapa sawit ditetapkan minimal sekali sebulan berdasarkan dua aspek tersebut oleh dinas perkebunan setempat.  

Namun yang paling penting disorot adalah harga pembelian TBS hanya merujuk pada harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit. Akibatnya, pabrik seolah menjadi penentu dan hanya menguntungkan kebun afiliasi ataupun petani plasma yang bermitra dengan perusahaan. 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat, wilayah sentra kelapa sawit seperti Pulau Kalimantan, harga rata-rata TBS yang diterima petani swadaya yang tidak bermitra dengan perusahaan berkisar Rp 800 – Rp 1.100 per kilogram. Bandingkan dengan harga TBS di kelompok petani plasma mitra perusahaan yang dihargai lebih mahal di kisaran Rp 1.500 per kilogram. 

Perbedaan harga itu tentu tidak adil dan menekan petani. Salah satu akar masalahnya, pabrik membeli TBS petani swadaya melalui pengepul. Akibatnya ada ongkos yang terpotong dan tidak masuk ke kantong petani. Jika dikurangi dengan biaya produksi yang mencapai Rp 600 per kilogram, petani mendapatkan profit yang begitu tipis. 

Jika kondisi ini berlanjut, petani swadaya tidak akan pernah sejahtera. Karena itu, sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah membuat kebijakan harga yang adil dan tidak merugikan petani swadaya.

Tantangan Petani Sawit Swadaya Seputar Registrasi STDB

Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) amat penting untuk petani sawit swadaya. Dokumen ini bersifat wajib dan menjamin legalitas kepemilikan kebun.  bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit yang mengelola lahan di bawah 25 hektare.

Namun, meski regulasi yang mengatur STDB telah terbit sejak 2018 lalu, pelaksanaan di lapangan masih minim. Banyak faktor yang menjadi kendala; mulai dari lemahnya pendataan hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya daerah. Kesiapan pemerintah dan kapasitas perangkat daerah penting dan harus ditingkatkan karena berhubungan dengan pelayanan kepada petani sawit swadaya yang ingin mendaftar STDB secara mandiri. 

Kendala terkait pengurusan surat ini juga terjadi di level petani. Sebenarnya, animo di tingkat masyarakat untuk memperoleh STDB tinggi. Betapa tidak, surat ini berpeluang menjadi solusi untuk mendapatkan harga yang layak seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat. 

Selain itu, dokumen STDB juga dapat memudahkan petani menjual hasil panen ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Pembinaan dari pemerintah dan akses terhadap bibit bersertifikat dan subsidi pupuk juga terbuka jika petani swadaya memperoleh dokumen ini. 

Walau begitu, petani swadaya tak serta-merta dapat mendaftarkan kebunnya ke instansi terkait. Seringkali usaha petani terhambat di level kepengurusan dan administrasi. Selain pendampingan yang minim dari pemerintah, petani swadaya juga dipersulit untuk mengurus administrasi yang menjadi prasyarat mendapatkan STDB. Di beberapa daerah, STDB bahkan disalahgunakan oknum tertentu untuk memeras petani

Berbagai kendala ini berujung tak lain pada data dan informasi yang tidak komprehensif terkait petani kelapa sawit dan kebun mereka. Padahal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi petani sawit kecil. Pemerintah harus tangkas mengatasi masalah ini, agar regulasi ke depan tidak salah sasaran.

Mengapa Harga Tandan Buah Segar Volatil?

siar.or.id Pontianak  – Hingga saat ini, harga tandan buah segar (TBS) cenderung tidak stabil. Hal ini karena belum adanya skema penetapan harga yang jelas dan disetujui oleh semua pihak, termasuk petani sawit swadaya. Sering kali harga TBS berubah-ubah sehingga cenderung merugikan petani kecil. 

Sebagai contoh, harga TBS periode 13-19 Januari 2021 di Provinsi Riau naik 5,69 persen menjadi Rp2.297,95 per kilogram. Kondisi ini jauh berbeda dengan tahun lalu, kala harga TBS anjlok ke angka Rp400 per kilogram akibat pandemi. 

Banyak pasal yang mempengaruhi volatilitas harga TBS. Selain faktor seperti pandemi dan harga minyak mentah di pasar global, ada perkara lain terutama jika dikaitkan dengan petani sawit swadaya. 

Saat ini Dinas Perkebunan setempat merupakan pihak yang menetapkan harga. Namun harga itu berlaku bagi pabrik pengolahan kelapa sawit milik perusahaan, dan tidak mencakup harga TBS yang diproduksi petani sawit swadaya. 

Akibatnya, harga di rantai pasok pun tidak merata. Petani terpaksa  menghadapi rantai pasok yang lebih panjang dengan menjual ke tengkulak atau perantara. Selain karena minimnya fasilitas pengangkutan ke pabrik kelapa sawit, mayoritas petani sawit rakyat dengan luas kebun di bawah 25 hektare tidak tergabung di dalam koperasi atau lembaga resmi. 

Padahal, hal ini diatur di dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Beleid ini mengatur, perusahaan dapat membeli TBS sawit petani hanya melalui kelembagaan. Jika petani tidak termasuk di dalam sebuah lembaga, ini berarti petani tidak dapat menjual langsung hasil produksinya kepada perusahaan. 

Kelembagaan juga menjadi persyaratan jika petani ingin mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan itu berupa pupuk bersubsidi, bibit yang bersertifikat, dan program peremajaan sawit rakyat. Tiga hal ini secara langsung berhubungan dengan harga TBS milik petani sawit karena berhubungan dengan produktivitas dan kualitas produksi. Terakhir, kelembagaan juga wajib jika petani sawit swadaya ingin mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar dapat berdaya saing meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri