Benih Bersertifikat, Kunci Produktivitas Sawit Rakyat
Penggunaan benih bersertifikat krusial dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat di Indonesia. Sayangnya, saat ini masih banyak petani sawit swadaya yang menggunakan benih palsu atau tidak jelas sumbernya. Hal ini terjadi karena kurangnya penyuluhan terhadap petani sawit yang rata-rata berpengetahuan minim ihwal budidaya kelapa sawit.
Pada 2018, produksi tandan buah segar (TBS) dan inti Indonesia mencapai 48,68 juta ton dari total luas lahan 14,3 juta hektare. Dari total ini, perkebunan sawit swadaya menyumbang 16,89 juta ton. Sementara itu, perkebunan sawit berkontribusi 29,39 juta ton dan perkebunan nasional 2,49 juta ton.
Jika melihat rerata produktivitas TBS, perkebunan sawit swadaya jauh di bawah dua jenis perkebunan sawit lainnya. Data statistik kelapa sawit 2018, rata-rata produktivitas tandan buah segar (TBS) kebun rakyat di Indonesia hanya 3,16 ton/hektare/tahun. Angka itu lebih rendah dari produktivitas nasional yang mencapai 3,6 ton/hektare/tahun. Sementara perkebunan swasta sendiri menghasilkan sekitar 3,94 ton/hektare/tahun.
Selain umur tanaman yang sudah tua (di atas 25 tahun), rendahnya produktivitas sawit rakyat juga disebabkan oleh benih yang tidak berkualitas. Survei dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit mengungkap, peredaran benih sawit palsu marak di kalangan petani. Akses yang mudah dan harga murah jadi iming-iming.
Survei itu juga menjabarkan berbagai faktor yang mendorong petani membeli benih palsu: 37% ditipu, 14% murah, 20% tidak tahu cara membeli benih bersertifikat, 12% rumitnya syarat pembelian benih legal, 10% tidak tahu tempat pembelian benih resmi, dan 4% jauhnya lokasi kantor produsen dan tidak memahami keunggulan benih bersertifikat. Padahal, jika petani swadaya menggunakan benih bersertifikat, produktivitasnya bisa meningkat signifikan hingga 8,45 ton/hektare. Ini jelas bisa meningkatkan kesejahteraan petani swadaya sekaligus menyumbang lebih banyak devisa negara. Namun, untuk mengubah status quo ini tentu membutuhkan komitmen dari pemerintah.