Minat Petani Sawit Rakyat Swadaya Tinggi untuk Mendapatkan STDB

Sekadau, Siar.or.id  –  Norman, Sekretaris Desa Gonis Tekam mempersoalkan permasalahan petani terkait  bibit yang dibeli kurang bagus. 

“Seperti pengalaman saya ada beli bibit kepada yang biasa, ada yang keliling jual bibit dari 100 lebih yang disemai hanya 80 lebih saja yang tumbuh dan yang lainnya mati. Kemudian soal pupuk yang mahal, biaya perawatan dan jalan dari kebun untuk membawa buah keluar itu yang sulit,” kata Norman ketika mengeluhkan persoalan petani sawit rakyat swadaya dalam mengelola kebun.

Keluhan petani yang disampaikan oleh Norman adalah keluhan dari banyak petani sawit rakyat swadaya. Akses untuk mendapatkan bibit yang bersertifikat dan harga pupuk yang mudah dijangkau menjadi beban tersendiri yang dihadapi oleh petani-petani rakyat swadaya. Minimnya perhatian dan pemberdayaan yang diberikan akhirnya petani-petani sawit rakyat swadaya ini mengelola kebun berdasarkan pengetahuan lokal yang didapat dari teman-teman petani sawit rakyat lainnya. 

Untuk mengakomodir permasalahan yang ada di sektor sawit rakyat swadaya, Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dengan No 105/Kpts/Pi.400/2/2018. Dalam keputusan ini sebagai bentuk penegasan terkait Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Minat petani sawit rakyat swadaya untuk mendapatkan STDB begitu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dukungan petani sawit rakyat swadaya menyambut baik kegitan pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh SIAR di Kabupaten Sekadau, tepatnya di 14 Desa di Kecamatan Sekadau Hilir.

“Kalau begitu, Kegiatan pemetaan dan pendataan  ini sangat baik, apalagi nanti data kebun sawit mandiri kami mengaksesnya,” kata Norman dalam kegiatan sosialisasi pendataan dan pemetaan di kantor desa Gonis Tekam beberapa waktu lalu.

/0 Comments/by

Percepatan STDB, SIAR Petakan 14 Desa di Sekadau Hilir

Sekadau , siar.or.id   –   Pendataan dan pemetaan kebun sawit rakyat swadaya yang dilakukan SIAR di Kabupaten Sekadau tepatnya di Kecamatan Sekadau Hilir yang terdiri dari 14 desa hingga saat ini masih terlaksana.

Setidaknya ada 4 desa yang sudah dilakukan pendataan dan pemetaan seraban kebun sawit rakyat swdaya. Desa tersebut adalah Selalong, Sungai Ringin, Peniti dan Sungai Kunyit.

Sedangkan untuk saat ini, proses pemetaan sedang berlangsung di desa Tapang Semadak, Gonis Tekam, Bokak Semumbun, Merapi dan Mungguk.

Jelani selaku kepala desa Selalong mengatakan proses pemetaan dan pendataan ini sebagai langkah untuk kita mendata sebaran petani sawit rakyat  swadaya di desa Selalong.

“Saya sudah mengintruksikan kepada kadus- kadus untuk membantu teman-teman SIAR mengumpulkan data terkait kebun sawit rakyat swadaya di desa Selalong. Karena depannya data ini akan kembali ke desa dan perani sawit swadaya itu sendiri,” kata Jelani di ruang kerjanya.

Pendataan dan pemetaan yang dilakukan ini adalah untuk mendaftarkan kebun sawit rakyat swadaya untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Rahim selaku Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mengatakan, Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kabupaten Sekadau sangat menyambut baik kegiatan ini yang pada prinsipnya untuk membantu masyarakat.

“Makanya dengan adanya pendataan dari tim SIAR ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan database yang benar, baik terhadap kebun sawit swadaya masyarakat,” kata Rahim.

Theresia Kepala Desa Tapang Semadak menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan kebun petani rakyat swadaya. Bahkan intruksi diturnkan langsung kepada dusun-dusun untuk mengakomodir lahan petani sawit rakyat swadaya agar terdata dan bias di daftarkan dan mendapat STDB.

/0 Comments/by

Sawit Rakyat Tidak Masuk Anggaran Publik, Anang Nugroho: Kita Perjuangkan

SIAR.OR.ID Pontianak – Perkebunan sawit rakyat swadaya menjadi isu nasional yang terus disuarakan oleh masyarakat sipil untuk menuju tata kelola sawit yang adil dan berkelanjutan untuk petani sawit swadaya. Belum ada data dan informasi (by name, by address, by spatial) menjadikan pengembangan dan kebijakan industri sawit tidak merangkul petani-petani kecil secara baik, kontribusi petani swadaya terhadap produktivitas sawit nasional begitu besar. Untuk memenuhi data dan informasi (by name, by address, by spatial) hal yang harus dilakukan adalah pemetaan dan pendataan pekebun sawit rakyat swadaya.

Tanto Supranto dari KEHATI program SPOS Indonesia mengatakan, pendataan dan pemetaan sawit rakyat swadaya sedang dilakukan oleh beberapa mitra KEHATI di beberapa Provinsi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Timur dan Provinsi lainnya. “Hal ini dilakukan untuk mempercepat pendataan dan pemetaan sawit rakyat swadaya,” kata Tanto saat melakukan telekonferans via zoom beberapa waktu lalu.

Anang Nugroho Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas mengatakan, kita kehilangan narasi dimana seharusnya sawit rakyat ditempatkan. Akibatnya apa yang terjadi? sawit rakyat tidak masuk dalam anggaran publik. “Pada saat ini kami sedang menyusun RPJM 2020-2024, narasi atau terminology sawit rakyat harus kita perjuangkan dalam RPJM ini,” kata Anang saat telekonferans bersama mitra kerja KEHATI.

Namun dalam pelaksaan pemetaan dan pendataan yang dilakukan oleh mitra kerja KEHATI di beberapa daerah, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki pelayanan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan ada juga yang menempatkan sistem penerbitan STD-B dalam sistem pelayanan perizinan. Sehingga pekebun mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan STD-B.

Selain kendala regulasi penerbitan STD-B, hal lain adalah tidak adanya norma, standar, prinsip, kriteria (NSPK) yang menjadi acuan secara umum untuk melakukan proses pemetaan dan pendataan.

Wiko Saputra Peneliti SIAR mengatakan, tidak adanya norma dan standar umum yang dipegang dalam proses pemetaan dan pendataan sehingga kedepannya hal ini perlu adanya standar yang bisa disepakati bersama terkait pemetaan dan pendataan.

“Selain itu pula perlu adanya sistem yang terintegrasi dari pendataan, pemetaan dan penerbitan STD-B,” kata Wiko saat menyampaikan meterinya pada telekonferans beberapa waktu lalu.

/0 Comments/by

Petakan Sawit Rakyat Swadaya di Manis Mata

SIAR.OR.ID Ketapang – Pemetaan dan pendataan sebaran sawit rakyat swadaya yang dilakukan di 4 desa di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang. Dalam kegiatan ini,  4 desa tersebut adalah desa Asam Besar, Danau Buntar, Bukit Gajah dan Lembah Mukti. Proses pemetaan dilakukan menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) dengan hasil citra orthomosaic 1:100 cm/pixcel. Dengan hasil demikian dapat memudahkan melihat objek serta sebaran sawit rakyat swadaya yang tersebar di 4 desa

Mamang Robertus sekalu kepada desa Asam Besar menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan yang dilakukan. Menurutnya sudah sepatutnya sebaran sawit rakyat swadaya di data dan masuk dalam proleknas yang harus dibahas dengan serius. ” diakui atau tidak kehadiran petani sawit swadaya menyumbang produksi sawit Indonesia secara keseluruhan. Sebab, di setiap wilayah yang di bebani oleh korporasi perkebunan kelapa sawit selalu di sekitarannya sebaran sawit masyarat ada,” kata Mamang.

Mamang menjelaskan bahwa petani sawit swadaya sangat rentan terhadap legalitas lahan yang dikelolanya. walau secara adat dan sepengatahuan warga sekitar, lahan itu miliknya. Namun ketika dihadapkan pada persoalan hukum dan peraturan pemerintah masyarakat tak punya legalitas yang dapat dijadikan bukti. maka, untuk menyelesaikan persoalan tersebut Mamang berinisiatif untuk melakukan pengukuran lahan petani sawit swadaya agar legalitas lahan dan hak atas tanah dapat dikelola dan dimanfaatkan masyarakat secara mandiri.

“Hingga saat ini untuk desa Asam Besar proses pengukuran sudah dikalukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tinggal menunggu penerbitan sertifikat,” kata Mamang.

dari haril pemetaan dan pendataan  sebaran sawit rakyat swadaya di Kecamatan Manis Mata yang terdiri dari 4 desa, total luasan sawit rakyat swadaya yang dapat di cover seluas 1.625,17 hektar dengan jumlah persil 1.390. 

Dengan rincian sebagai beriku

No

Kabupaten/Kecamatan

Desa

Koperasi/ Bumdes

Luas areal akuisisi (orthophoto)

Formulir

diisi

Data atribut terisi (Parsel)

Luas persil (Ha)

1

Manis Mata

Asam Besar

BumDes

8.412,99

136

233

366,04

2

Manis Mata

Danau Buntar

Koperasi MJL

5.627,14

128

102

323,70

3.

Manis Mata

Lembah Mukti (SP 10)

Koperasi Karya Jaya

1.293,56

200

442

449,73

4

Manis Mata

Bukit Gajah (SP 7)

Koperasi Budhi Asih

3.108,42

489

613

485,70

TOTAL

18.442,11

1.053

1.390

1.625,17

Table: Hasil Pendataan sawit rakyat swadaya di Kec Manis Mata. Sumber SIAR 2020

Tahapan pertama yang dilakukan dalam identifikasi dan pendataan adalah dengan membagikan formulir kuesioner kepada para pemilik kebun sawit. Formulir kuesioner terdiri dari  data kepemilikan kebun, status lahan, produktivitas, rantai pasok, dan manajemen pengelolaan perkebunan berdasarkan Prinsip dan Kriteria (PnC) RSPO. Formulir kuesioner ini  diadopsi dari formulir Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian dan kemudian dikombinasikan dengan 4 (empat) PnC RSPO sebagai dasar analisis kriteria praktik dan pengelolaan perkebunan sawit swadaya. Setelah kusioner diisi tahapan selanjutnya adalah operator GIS akan didampingi oleh masyarakat dalam memverifikasi batas-batas kepemilikan di orthomosaic hasil pemetaan menggunakan WTA. 

Foto: Salah satu masyarakat yang menunjukan batas kebun miliknya ke Operator GIS

 

/0 Comments/by

Pentingnya Pemetaan Kebun Sawit Masyarakat

Proses Pemetaan Sawit Rakyat Swadaya

SIAR.OR.ID Pontianak  –  Pemetaan dan pendataan sawit rakyat swadaya dipandang sangat penting dikarenakan pemerintah belum ada data valid (by name by address) mengenai sawit rakyat. Selain itu pula, belum ada data berbasis spasial keberadaan sawit rakyat dengan resolusi tinggi (1:100) dan masih banyak sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan dan perlu instrumen penyelesaiannya  (Perpes 88/2017). Ditambah lagi, banyak sawit rakyat yang sudah tua dan perlu peremajaan sehingga data perkebunan sawit swadaya menjadi penting untuk mengakomodir kepentingan petani sawit swadaya. Intervensi kebijakan yang dapat didorong untuk legalitas lahan dan terverifikasinya tamanan sawit rakyat swadaya dengan mendorong dinas perkebunan untuk menerbitkan STD-B

Hambatan dalam melakukan pemetaan pendataan dan penerbitan STD-B adalah tidak adanya norma, standar, prinsip dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan secara umum untuk pendataan pemetaan dan penerbitan STDB, minimnya program dan pembiayaan dari pemerintah, banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki pelayanan penerbitan STD-B dan ada juga yang menempatkan sistem penerbitan STD-B dalam sistem perizinan (PTSP). Sehingga pekebun mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan STD-B, kemudian hambatan lain tidak adanya sistem yang terintegrasi dari pemetaan, pendataan dan penerbitan STD-B.

Manfaat pemetaan, pendataan dan penerbitan STD-B adalah agar terjadi konsistensi dan harmonisasi data pekebun baik di pusat dan daerah, dapat digunakan sebagai kelangkapan persyaratan untuk memproses perolehan sertifikasi perkebunan berkelanjutan, dapat digunakan sebagai data dasar dalam proses sertifikasi tanah di luar kawasan hutan, serta dapat digunakan sebagai data pendukung untuk program reforma agraria baik terhadap sawit eksisting di dalam Kawasan hutan maupun di tanah terlantar, manfaat lainya dapat digunakan sebagai salah satu data pendukung penyusunan tata ruang wilayah.

Pengelolaan data dan informasi serta pemutakhiran data dapat dilakukan untuk melihat perkembangan perubahan pengolahaan perkebunan sawit rakyat dengan adanya pendataan dan pemetaan sawit rakyat yang terintegrasi akan memudahkan dilakukan pemutakhiran data, pemutakhiran data dilakukan secara periodik sekali dalam tiga tahun untuk mendata perkembangan pembukaan lahan baru oleh perkebunan sawit rakyat maupun alih fungsi lahan perkebunan sawit rakyat, pemerintah membangun e-STDB dan system informasi kebun rakyat yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

/0 Comments/by

Luas Tutupan Hutan Berkurang dan Laju Deforestasi di Kabupaten Landak

SIAR.OR.ID Landak – Sejak tahun 1990 hingga 2018 luas tutupan hutan alam di kabupaten Landak, Kalimantan Barat menunjukan tren yang terus menurun. Pada tahun 1990 Kabupaten Landak memiliki tutupan hutan seluas 188,792 ha atau sekitar 23 % dari wilayah kabupaten. Luas hutan terus menurun di tahun 2000, proporsi tutupan hutan terhadap luas kabupaten menjadi sekitar 21 % dan terus menurun di tahun 2011 menjadi 17 %.  Hingga tahun 2018 tersisa sekitar 11 % tutupan hutan yang mengcover wilayah kabupaten Landak. Dalam tiga dekade terakhir lebih dari setengah luas hutan alam di kab. Landak hilang dan berubah wajah, di tahun 2018 hanya sekitar 90,703 ha hutan alam tersisa.

Foto: Perkebunan kelapa sawit yang bergandengan dengan cagar alam di Mandor

Berdasarkan luasan tersebut, pada tahun 2018 sebaran hutan alam lebih banyak berada di kawasan hutan. Sekitar 82 %  atau seluas 74.009 ha tutupan hutan alam berada di kawasan hutan dan 18 % sisanya seluas 16.694 ha berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain/APL). Di kawasan hutan, berdasarkan fungsinya hutan alam terluas berada di kawasan suaka alam dengan peruntukan cagar alam yaitu seluas 37.743 ha atau 42 % dari total luas hutan alam di kab. Landak. Hutan lindung (HL) merupakan kawasan hutan dengan tutupan hutan terluas kedua yaitu 19.793 ha atau (22%), diikuti hutan produksi tetap seluas 14.671 ha (16%) dan hutan produksi terbatas seluas 1.802 ha

Berbanding terbalik dengan tren tutupan hutan, luas perkebunan sawit di kab. Landak menunjukan tren yang terus naik setiap tahun. Angka luas perkebunan sawit tercatat seluas 22.161 ha di tahun 2000 dan terus naik hingga tahun 2018 seluas 106.352 ha. Hampir 80 persen atau seluas ekspansi perkebunan sawit terjadi setelah tahun 2000. Di tahun 2000-2015 tutupan hutan alam masih lebih luas dibanding perkebunan sawit, namun sejak tahun 2016, seiring dengan cepatnya ekspansi perkebunan sawit dan semakin berkurangnya luas hutan menjadikan perkebunan sawit lebih luas dari hutan alam.

Laju deforestasi 1990 – 2018 di Kabupaten Landak

Sejak tahun 1990 sampai dengan 2018 telah terjadi deforestasi seluas 100.806 ha di kab. Landak, Kalimantan Barat. Dalam tiga dekade terakhir, deforestasi pada periode 2011-2018 menjadi yang tertinggi diantara dua periode sebelumnya yaitu seluas 49.396 ha atau sekitar 49 % dari total luas deforestasi. Sementara tahun 2000-2011 menjadi periode dengan angka deforestasi tertinggi kedua dengan luas deforestasi mencapai 36.697 ha atau sekitar 36 %. Tahun 1990-2000 menjadi periode dengan angka deforestasi terendah yaitu seluas 14.713 ha atau sekitar 14 %.

Tren laju deforestasi secara keseluruhan menunjukan adanya empat titik puncak dalam 3 dekade. Masing-masing satu titik puncak terjadi di periode 1990-2000 (periode 1) dan 2000-2011 (periode 2), sementara dua titik puncak terjadi di periode 2011-2018 (periode 3). Pada periode 1 puncak deforestasi terjadi antara 1990-1996 yaitu seluas 10.857 ha, kemudian turun menjadi 3.856 ha di tahun 1996-2000. Selanjutnya di periode 2, puncak deforestasi terjadi antara tahun 2006-2009 yaitu seluas 15,392 ha. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2003-2006 dan 2000-2003 masing-masing 1.998 ha dan 9.527 ha dan turun di tahun 2009-2011 seluas 9.780 ha. Angka pucak deforestasi pada periode 2 lebih besar dibanding total deforestasi periode 1 dan terjadi peningkatan dua kali lipat total deforestasi di periode 2 dibanding periode 1.

menjadi puncak tertinggi kejadian deforestasi dalam 3 dekade terakhir antara tahun 2012-2013 seluas 18.456 ha. Selanjutnya angka deforestasi turun di tahun 2013-2014 menjadi 1.092 ha, kemudian kembali naik di tahun 2014-2015 seluas 7.633 ha dan terus naik mencapai puncak kedua seluas 8.140 ha di 2015-2016 dan kembali turun di 2016-2017 menjadi 2.775 ha. Total deforestasi di periode 3 naik menjadi 3 kali lipat dibanding periode 1 dan sekaligus menjadi periode dengan total deforestasi tertinggi diantara 2 periode sebelumnya.

Deforestasi dan Ekspansi Sawit

Ekspansi perkebunan sawit dimulai sejak tahun 2008 dengan laju ekspansi yang terus naik setiap tahun hingga puncaknya di tahun 2011 dan mulai turun di tahun-tahun beriutnya. Dalam 10 tahun terakhir (2008-2018) ekpansi perkebunan sawit menyumbang sebanyak 46 persen dari total deforestasi . Tertinggi di tahun 2011, dari total ekspansi sawit di tahun ini, sebanyak 70 persennya berasal dari penebangan hutan alam. 

 

/0 Comments/by

Konflik Tenorial Desa Sobo, SIAR Siapkan Data Spasial

SIAR.OR.ID  Trenggalek – Aerial mapping dan integrasi data sosial pada penelitian yang dilakukan oleh 2 orang dari  SIAR yang didukung oleh GIZ diterapkan untuk mendapatkan data dan analisis spasial mengenai gambaran wilayah Desa Sobo secara lebih terperinci dan menyeluruh.  Melalui desain penelitian yang telah dirumuskan akan dianalisis tutupan lahan, sebaran indikatif Sertifikat Hak Milik (SHM), lahan garapan masyarakat pemegang SHM tersebut, serta potensi hamparan lahan untuk skema pengakuan hak kelola masyarakat.

Peta administrasi Sobo

 

Proses akuisisi data untuk pemetaan wilayah Desa Sobo dalam analisis konflik tenurial Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dilaksanakan selama 15 hari. Proses tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu sosialisasi kegiatan ke masyarakat, akuisisi data menggunakan WTA(Wahana Tanpa Awak), Pengukuran dan verifikasi  lapangan menggunakan GPS, serta proses deliniasi dan integrasi data melalui focus group discussion bersama masyarakat Desa Sobo.

 

 

Dalam kajian GN SDA – KPK yang dipublikasi pada 20 April 2016, KPK menemukan bahwa konflik lahan di KPH Kediri tepatnya di Desa Sobo, Desa Bogoran, Desa Watuagung, di Kabupaten Trenggalek memiliki potensi untuk diselesaikan dengan mengedepankan pemenuhan hak warga dalam mengelola dan mengakses hutan sekaligus memastikan berkurangnya laju deforestasi.

Peta sebaran indikatif SHM

 

Setidaknya ada 149 lembar SHM yang dimiliki oleh warga ketiga desa yang lokasinya diklaim sebagai wilayah hutan negara.   Di Desa Sobo sendiri ada 77 SHM dengan rincian 30 SHM di wilayah GG seluas 8,935 Ha dan 47 SHM dengan luas 35 ha berada di luar GG.  Total luas SHM yang dimiliki warga Sobo adalah yang terbesar jika dibandingkan dua desa yang lain. Pemegang SHM yang berasal dari Desa Sobo mengelola lahannya dengan bertanam cengkeh, dengan rata-rata penjualan pertahun mencapai 150-200 ton cengkeh kering atau senilai 18 miliar rupiah (tahun 2016).  Pembagian hasil penjualan 60% diperuntukkan untuk petani.  

 

Berdasarkan pertimbangan dua hal tersebut di atas, KPK telah mendorong pelaksanaan resolusi konflik di Desa Sobo dengan memfasilitasi berbagai studi dan berujung pada ditandatangninya surat kesepakatan penyelesaian konflik pada 3 Desember 2019.  Turut bertandatangan dalam kesepakatan tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KATR/BPN, Perhutani, Bupati Trenggalek, KPK dan Masyarakat Desa Sobo. 

Adapun kesimpulan penyelesaian konflik tenurial yang tertuang dalam kesepakatan adalah

1. Pelepasan hak masyarakat dilakukan setelah diperolehnya SK IPPHS/KULIN-KK (yang akan melibatkan masyarakat) dengan proses yang formal dan terbuka bagi seluruh masyarakat

2. Mempercepat proses inventarisasi subyek dan obyek lahan garapan masyarakat di Desa Sobo untuk IPPHS/KULIN-KK yang dikoordinir oleh Pemkab Trenggalek.

3.  KLHK menyiapkan SK IPPHS/KULIN-KK;

4.  ATR/BPN akan menyiapkan pelepasan hak.

5.  Menyusun timeframe pertemuan multipihak; (6) Semua proses diatas diharapkan sudah selesai pada Desember 2019.

 

/0 Comments/by

FOREST AND LAND FIRE CRISIS IN WEST KALIMANTAN

SIAR.OR.ID Kalbar – Terhitung sejak agustus hingga september 2019 Kalimantan barat di selimuti kabut asap yang begitu pekat. Kebakaran hutan dan lahan menjadi penyebab utamanya.

Kabut asap tidak hanya berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor lainnya seperti pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan analisis sebaran hotspot yang dilakukan oleh SIAR menggunakan data pantauan satelit NASA MODIS(1km) dan VIIRS(375m), puncaknya pada tanggal 20 september 2019, terdeteksi 733 titik panas (hotspot) yang tersebar di seluruh kalimantan barat.

https://www.youtube.com/watch?v=xg5sgJ9JmxM

Dari total sebaran hotspot tersebut, 300 titik merupakan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (Confidence >79%) yang terindikasi sebagai Titik api. Titik panas dengan kepercayaan tinggi tersebut tersebar di 8 dari 14 kabupaten/kota di KALBAR.

Ketapang merupakan kabupaten dengan sebaran hotspot terbanyak dengan 241 hotspot, kemudian disusul Kayong utara 22 hotspot, Sintang, 11 hotspot, Melawi 11 hotspot, Kubu Raya 7 hotspot, Sambas 2 hotspot, Landak dan Sekadau dengan masing-masing 1 hotspot.

Analisis sebaran titik api tersebut dengan perizinan industri ekstraktif di KALBAR menunjukan 80 titik api berada di wilayah Perkebunan Sawit, 56 titik pada konsesi Hutan Tanaman Industri(Pulp and paper) dan 24 titik pada konsesi IUPHHK-HA(HPH).
Siapakah yang bertanggung jawab dan akankan ini terus berlanjut tahun ke tahunnya?

/0 Comments/by

Tingkatkan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengoperasian Drone, GIZ Kaltim Gandeng SIAR

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan Wahana Tanpa Awak (WTA) atau yang sering dikenal dengan nama Drone tidak lagi hanya didominasi untuk kepentingan pertahanan, komersil maupun sekedar hobi mengabadikan momen tertentu dari udara. Drone saat ini mulai dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan dan monitoring berbagai sektor seperti hutan, kebun, minerba, kelautan, tata ruang. Khususnya untuk survei dan pemetaan, drone menjadi salah satu alternatif karena mampu menghasilkan data yang aktual, cepat dan akurat.  

Untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan pengoprsian serta melakukan pemetaan dan monitoring kawasan berbantuan Wahana Tanpa Awak (WTA) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) melaksanakan pelatihan Pemetaan dan Pemantauan Tutupan Lahan Menggunakan Teknologi Drone di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang berlangsung dari 19-23 Agustus 2019.

Proses pengenalan WTA jenis Fixed wing kepada peserta pelatihan
Foto: Eriz

Penyelenggara kegiatan ini adalah GIZ bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Berau dan dibantu oleh SIAR sebagai mitra pengembangan dan instuktur pelatihan.

Iwied Wahyulianto selaku tim GIZ Berau mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Berau dengan meningkatkan kapasitas anggota Satgas Informasi Geospasial (GTIG) dan organisasi masyarakat sipil yang bertanggung jawab atas tugas-tugas terkait perubahan penggunaan lahan dan perencanaan pengembangan perkebunan untuk dapat menghasilkan peta tutupan lahan menggunakan teknologi drone.

“ GIZ bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Berau dalam kesempatan ini kita memanfaatkan drone untuk monitoring berubahan tutupan lahan, sehingga aparatur pemerintah terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menantau perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kabupaten Berau,” kata Iwied.

Peserta pelatihan mengoprasikan WTA jenis Fixed wing yang dipandu langsung oleh instruktur
Foto: Eriz

Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini lanjut Iwied adalah memahami konsep pengumpulan data dengan menggunakan teknologi drone termasuk gambaran dasar tentang UAV / drone, merinci komponen peralatan, bimbingan teknis dan latihan pengumpulan data lapangan termasuk bagaimana merencanakan rute penerbangan, pilot otomatis, memproses data lapangan yang dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut, bimbingan teknis dan latihan analisis data RAW untuk beberapa tujuan seperti penghitungan pohon, pemantauan area perkebunan, bidang tanah dan menampilkan dan menyusun peta untuk menghasilkan informasi suatu lahan.

Sementara itu, Direktur SIAR Nusantara Erlangga Rezky Ananta mengatakan, Pemetaan menggunakan WTA/Drone dapat menghasilkan hingga 5000 hektar dalam satu hari kerja, pada resolusi sangat tinggi 10cm/pixel. Sedangkan untuk kegiatan pemantauan WTA/Drone dapat diterbangkan untuk melakukan dokumentasi dan verifikasi wilayah dengan total perjalanan hingga 70km. WTA/Drone merupakakan salah satu alat yang dapat membantu mempermudah dan meningkatkan efektivitas kegiatan pemetaan dan pemantauan, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan.

pengoprasain WTA jenis Fixed wing yang dilakukan oleh peserta pelatihan.
Foto: Eriz

“Dengan keunggulan tersebut, teknologi WTA/drone bisa dijadikan alternatif solusi untuk monitoring perubahan tutupan lahan. Tantangannya adalah masih terbatasnya sumberdaya manusia dalam penerapan teknologi ini dan sejauh mana masyarakat dapat terlibat,” kata Erlangga.

/0 Comments/by

Pedoman Penertiban STD-B

Kementrian Pertanian Direktorat Jendral  Perkebunan Mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dengan No 105/Kpts/Pi.400/2/2018. Dalam keputusan ini sebagai bentuk penegasan terkait Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Pendataan tersebut dalam rangka penyeragaman bentuk dan tatacara pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan oleh bupati/walikota perlu disusun pedoman penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Adapun yang melatar belakangi keluarnya keputusan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dengan No 105/Kpts/Pi.400/2/2018 adalah Rekomendasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sektor Perkebunan Sawit dan Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit untuk mempercepat inventarisasi data Pekebun dan mempercepat proses surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B).

Peta foto udara perkebunan sawit masyarakat di Kab Ketapang. Kec Air Upas dan Manis Mata

Perkebunan yang merupakan salah satu sub sektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan perkebunan berbagai tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada saat ini luas seluruh areal perkebunan di Indonesia mencakup 23,8 juta ha (statistik perkebunan angka tetap tahun 2015), dan sekitar 42% di antaranya merupakan usaha yang dilakukan oleh para Pekebun dengan luas areal kurang dari 25 hektar. Keberadaan Pekebun tersebut belum teridentifikasi secara komprehensif sesuai dengan data faktual, sehingga perlu mendapatkan perhatian pembinaan, antara lain melalui konsolidasi data dan registrasi.

Untuk memperoleh data tentang areal yang diusahakan oleh Pekebun yang luasnya kurang dari 25 ha, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sesuai ketentuan pasal 5 dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Pendaftaran Pekebun tidak termasuk kegiatan perizinan usaha, namun demikian bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran usaha di wilayah kerjanya mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui status, tingkat produktivitas, kepemilikan tanah, data teknis kebun dan berbagai informasi penting lainnya sesuai lampiran I Peraturan Menteri Pertanian yang bersangkutan. Beberapa Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya untuk mengkonsolidasikan data Pekebun dan mendaftarkan mereka. Di samping mengacu pada peraturan yang telah ada, contoh dan pengalaman yang sudah ada dari berbagai daerah itu menjadi petikan pelajaran bagi pengembangan panduan ini dengan harapan semua daerah akan mendorong langkah yang lebih pro-aktif untuk mengkonsolidasikan data Pekebun secara sistematis menuju penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Dengan demikian, keberadaan panduan ini, diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk sesuai kewenangannya secara aktif melakukan kegiatan pendaftaran dan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Panduan ini menjadi rujukan nasional bagi semua Pemerintah Daerah dalam proses mengkonsolidasikan data Pekebun secara lengkap dan menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD- B) secara tepat agar terjadi konsistensi dan harmonisasi data dan informasi Pekebun di tingkat nasional maupun di daerah yang bersangkutan. Pendaftaran ini diperlukan agar berbagai kegiatan pemberdayaan maupun program lainnya yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk Pekebun bisa terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara baik sesuai dengan kondisi faktual Pekebun.

Pengertian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun. Pada formulir Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) memuat berbagai keterangan yaitu keterangan pemilik mencakup nama, tempat/tanggal lahir, nomor KTP dan alamat, data kebun yang mencakup lokasi/titik koordinat kebun (desa/kecamatan), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektar/thn, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/campuran dengan tanaman), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral + gambut), tahun tanam dan usaha lain di lahan kebun.

B. Maksud dan Tujuan Keputusan Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) bagi Pekebun, dengan tujuan untuk: a. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan; b. membantu Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran; c. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun; d. membantu Kelembagaan Petani dan/Kelembagan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun; e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (good agriculture practices) di level Pekebun; f. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berlanjutan.

C. Ruang Lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi: a. tata cara penerbitan STD-B; b. pendanaan; c. insentif; d. pelaporan kemajuan; e. peralihan hak usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi perkebunan; f. pengelolaan informasi dan data.

D. Pengertian Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

c. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

d. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

e. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

f. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

g. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. h. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

Prinsip pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan STD-B yaitu: a. berkeadilan; b. perlindungan dan pemberdayaan; c. dilaksanakan secara mudah dan cepat; d. transparansi dan akuntabilitas;dan e. berkelanjutan.

Tata cara penerbitan STD-B yaitu: a. sosialisasi dan persiapan; b. pendataan; c. verifikasi; d. pemeriksaan lapangan dan pemetaan; dan e. penerbitan STD-B;

1. Sosialisasi dan Persiapan. Sosialisasi dan persiapan pendataan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya berbentuk workshop, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan akan menjelaskan pedoman penerbitan STD-B, alur proses pelaksanaan dan mekanisme pendatan lengkap dengan menjelaskan cara pengisian form pendataan kebun rakyat.

Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa kegiatan pendataan, pendaftaran, dan penerbitan STD-B bukan merupakan kegiatan pemberian izin usaha dan tidak dipungut biaya serta tugas pendaftaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan pemerintah. Selain itu, sosialisasi juga perlu mengajak Perusahaan Perkebunan agar secara aktif terlibat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat tersedianya data Pekebun yang menjadi bagian dalam mata rantai pasok Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan. Selanjutnya, dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan melaksanakan persiapan pendataan di daerah masing-masing.

Hasil Pendataan Kebun sawit mandiri yang dilakukan oleh SIAR di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Dalam rangka mendukung proses pendataan, bupati/walikota dapat memimpin sosialisasi kepada petugas kabupaten/kota yang menangani perkebunan, Camat/Kepala Desa/Lurah, kepala dusun setempat, perwakilan Organisasi Tani atau Gabungan Organisasi Tani (GAPOKTAN) serta Perkebunan Besar Swasta (PBS) untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pendataan dan pendaftaran.

Sejalan dengan proses sosialisasi maka langkah-langkah persiapan yang dilakukan bersamaan dengan atau segera setelah proses sosialisasi yaitu:

a. Peningkatan kapasitas Tim Pendataan STD-B Petugas dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan yang akan melaksanakan sosialisasi dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang pemetaan, penggunaan alat bantu yang digunakan, teknis budidaya perkebunan dan pemahaman terhadap ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, pertanahan dan kehutanan. Pembekalan tersebut dapat dilakukan oleh instansi terkait maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Tahapan pembekalan akan diatur oleh dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas dalam wilayah masing-masing.

b. Pembentukan Tim Pendataan Bupati/walikota membentuk Tim Pendataan yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan pendataan. Koordinator Tim Pendataan yaitu kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota beranggotakan kepala desa/lurah yang sekaligus menyelenggarakan proses pendataan secara teknis di lapangan. Selanjutnya Tim Pendataan membuat rencana kerja pendataan sesuai target yang diminta dan waktu beserta tahapannya. Dalam merancang rencana kerja tersebut, Tim Pendataan wajib mempertimbangkan masukan dari pemerintahan desa.

2. Pendataan Pendataan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pendataan di tingkat desa, yang terdiri dari: perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota menjadi supervisor bagi tim pendataan di tingkat desa.

Pendataan menggunakan pendekatan sensus yang mendata semua Pekebun rakyat tanpa membedakan lokasi dan status kebun dengan menggunakan form pendataan sebagaimana dimaksud dalam format 1. Form pendataan diisi dengan kode kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam format 2.

Langkah teknis pendataan bisa dilakukan melalui dua cara: (1) perangkat desa mengumpulkan semua Pekebun di satu tempat, kemudian kepada masing-masing Pekebun dibagikan form pendataan untuk untuk diisi dengan dipandu oleh tim pendataan, atau (2) tim pendataan mengunjungi tempat tinggal Pekebun mewawancarainya langsung sesuai dengan form pendataan.

Data-data yang sudah dikumpulkan oleh tim pendataan di tingkat desa dijadikan buku database kepemilikan usaha perkebunan pada wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Database tersebut menjadi pegangan bagi pemerintah desa untuk menyusun RTRW Desa dan program pembangunan desa.

Semua form pendataan yang sudah selesai diisi oleh tim pendataan diserahkan kepada petugas (supervisor) di dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota. Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota sudah menyiapkan sistem informasi database Pekebun rakyat dan STD-B. Isian yang ada di dalam form pendataan dimasukan ke dalam sistem tersebut. Sistem ini langsung terkoneksi dengan database pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Verifikasi

Data hasil survei yang telah diintegrasikan ke dalam database di masing- masing kabupaten/kota diverifikasi untuk menentukan lokasi kebun berada di dalam kawasan hutan, kawasan lindung, atau di luar kawasan- kawasan tersebut.

Dalam rangka mendukung proses verifikasi maka bupati/walikota membentuk Tim Verifikasi Data lintas sektoral yang terdiri dari: a. dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota, sekaligus sebagai koordinator Tim; b. balai pemantapan kawasan hutan; c. dinas yang melaksanakan urusan di bidang penataan ruang; d. badan perencanaan pembangunan daerah; e. kantor pertanahan; f. camat; g. kepala desa; h. organisasi masyarakat sipil.

Tim verifikasi bertugas: a. memvalidasi data dan informasi lahan Pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya; b. melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan; c. melaporkan hasil verifikasi kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan untuk diproses penerbitan STD-B.

Verifikasi dilakukan dengan membuat overlay antara peta daerah administrasi desa dengan peta kawasan hutan yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. \

Melalui proses verfikasi juga dilakukan klasifikasi Pekebun rakyat yang terdiri dari: klasifikasi berdasarkan luas area yang diusahakan (0-4 hektare, 4-10 hektare dan 10-25 hektare), klasifikasi berdasarkan status kepemilikan lahan (diusahakan sendiri atau diusahakan oleh orang lain), klasifikasi berdasarkan jenis tanah (gambut, mineral dan campuran).

Pekebun yang status kepemilikan dan lokasi lahannya sudah clean and clear (CnC) akan dijadikan target prioritas penerbitan STD-B.

4. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan

Data-data kebun rakyat yang sudah diverifikasi selanjutnya dilakukan pemetaan oleh tim verifikasi lintas sektoral. Pada tahap ini, tim verifikasi ditambahkan dengan perwakilan dari perangkat kecamatan dan perangkat desa, sesuai lokasi yang akan dipetakan. Pemetaan dilakukan sesuai dengan standar pemetaan BPN dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala peta adalah 1: 2.000 dengan membent.uk polygon.

Jika proses pemetaan melibatkan atau diinisiasi oleh pihak ketiga maka pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) pihak ketiga memuat perencanaan dengan pihak kabupaten/kota terkait lokasi dan metode pemetaan (standar BPN dan BIG), dan (2) berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kabupaten/kota melalui dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

5. Penerbitan STD-B

Data dan peta yang sudah dihasilkan, selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud dalam format 3. Data-data yang diperlukan untuk penerbitan STD-B diambil dari database yang telah tersedia, termasuk peta yang dilampirkan sebagai persyaratan dalam pendaftaran.

Setelah semua data yang diminta dalam formulir STD-B diisi dan dilampirkan peta, Bupati/Walikota menerbitkan STD-B, selambat- lambatnya 5 hari sejak semua formulir dinyatakan lengkap. Dalam hal penandatanganan STD-B, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kabupaten/Kota dianjurkan untuk membuat STD-B elektronik (e-STDB) untuk memudahkan pemutakhiran data dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, seperti hilang atau rusak, pada STD-B yang sudah diserahkan ke Pemerintah Desa dan Pekebun.

Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan menyerahkan STD-B yang sudah diterbitkan kepada pemerintah desa, selambat- lambatnya 5 hari sejak STD-B tersebut diterbitkan. Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan menyimpan arsip STD-B dalam bentuk catatan elektronik.

Salinan asli STD-B diserahkan Pemerintah Desa kepada Pekebun selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sejak STD-B diterima dari Dinas terkait. Pemerintah desa menjadikan salinan STD-B sebagai dokumen arsip kepemilikan usaha budidaya tanaman perkebunan di daerah administrasinya.

STDB berakhir dalam hal ini adalah

1. perubahan kepemilikan;

2. perubahan jenis tanaman;

 3. perubahan luas;

4. tanahnya musnah;dan/atau

5. tidak diusahakan sesuai peruntukannya

Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

3. Badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; atau

4. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendataan dan pendaftaran Pekebun merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah. Pekebun berhak mendapatkan layanan pendataan dan pendaftaran STD-B tanpa dikenakan biaya apapun. Insentif kepada Pekebun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah

Pelaporan kemajuan pelaksanaan STD-B oleh bupati/walikota disampaikan ke gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan STD-B dan permasalahannya.

Informasi dan data yang dihimpun oleh Tim Pendataan, inisiatif Pekebun, dan pihak independen disimpan dalam sistem informasi perkebunan. STD-B serta informasi dan data pendukung disimpan dalam sistem informasi perkebunan. Semua informasi dan data wajib dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

/0 Comments/by