Konflik Tenorial Desa Sobo, SIAR Siapkan Data Spasial

Aerial mapping dan integrasi data sosial pada penelitian yang dilakukan oleh 2 orang dari  SIAR yang didukung oleh GIZ diterapkan untuk mendapatkan data dan analisis spasial mengenai gambaran wilayah Desa Sobo secara lebih terperinci dan menyeluruh.  Melalui desain penelitian yang telah dirumuskan akan dianalisis tutupan lahan, sebaran indikatif Sertifikat Hak Milik (SHM), lahan garapan masyarakat pemegang SHM tersebut, serta potensi hamparan lahan untuk skema pengakuan hak kelola masyarakat.

Peta administrasi Sobo

 

Proses akuisisi data untuk pemetaan wilayah Desa Sobo dalam analisis konflik tenurial Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dilaksanakan selama 15 hari. Proses tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu sosialisasi kegiatan ke masyarakat, akuisisi data menggunakan WTA(Wahana Tanpa Awak), Pengukuran dan verifikasi  lapangan menggunakan GPS, serta proses deliniasi dan integrasi data melalui focus group discussion bersama masyarakat Desa Sobo.

 

 

Dalam kajian GN SDA – KPK yang dipublikasi pada 20 April 2016, KPK menemukan bahwa konflik lahan di KPH Kediri tepatnya di Desa Sobo, Desa Bogoran, Desa Watuagung, di Kabupaten Trenggalek memiliki potensi untuk diselesaikan dengan mengedepankan pemenuhan hak warga dalam mengelola dan mengakses hutan sekaligus memastikan berkurangnya laju deforestasi.

Peta sebaran indikatif SHM

 

Setidaknya ada 149 lembar SHM yang dimiliki oleh warga ketiga desa yang lokasinya diklaim sebagai wilayah hutan negara.   Di Desa Sobo sendiri ada 77 SHM dengan rincian 30 SHM di wilayah GG seluas 8,935 Ha dan 47 SHM dengan luas 35 ha berada di luar GG.  Total luas SHM yang dimiliki warga Sobo adalah yang terbesar jika dibandingkan dua desa yang lain. Pemegang SHM yang berasal dari Desa Sobo mengelola lahannya dengan bertanam cengkeh, dengan rata-rata penjualan pertahun mencapai 150-200 ton cengkeh kering atau senilai 18 miliar rupiah (tahun 2016).  Pembagian hasil penjualan 60% diperuntukkan untuk petani.  

 

Berdasarkan pertimbangan dua hal tersebut di atas, KPK telah mendorong pelaksanaan resolusi konflik di Desa Sobo dengan memfasilitasi berbagai studi dan berujung pada ditandatangninya surat kesepakatan penyelesaian konflik pada 3 Desember 2019.  Turut bertandatangan dalam kesepakatan tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KATR/BPN, Perhutani, Bupati Trenggalek, KPK dan Masyarakat Desa Sobo. 

Adapun kesimpulan penyelesaian konflik tenurial yang tertuang dalam kesepakatan adalah

1. Pelepasan hak masyarakat dilakukan setelah diperolehnya SK IPPHS/KULIN-KK (yang akan melibatkan masyarakat) dengan proses yang formal dan terbuka bagi seluruh masyarakat

2. Mempercepat proses inventarisasi subyek dan obyek lahan garapan masyarakat di Desa Sobo untuk IPPHS/KULIN-KK yang dikoordinir oleh Pemkab Trenggalek.

3.  KLHK menyiapkan SK IPPHS/KULIN-KK;

4.  ATR/BPN akan menyiapkan pelepasan hak.

5.  Menyusun timeframe pertemuan multipihak; (6) Semua proses diatas diharapkan sudah selesai pada Desember 2019.

 

FOREST AND LAND FIRE CRISIS IN WEST KALIMANTAN

Terhitung sejak agustus hingga september 2019 Kalimantan barat di selimuti kabut asap yang begitu pekat. Kebakaran hutan dan lahan menjadi penyebab utamanya.

Kabut asap tidak hanya berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor lainnya seperti pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan analisis sebaran hotspot yang dilakukan oleh SIAR menggunakan data pantauan satelit NASA MODIS(1km) dan VIIRS(375m), puncaknya pada tanggal 20 september 2019, terdeteksi 733 titik panas (hotspot) yang tersebar di seluruh kalimantan barat.

Dari total sebaran hotspot tersebut, 300 titik merupakan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (Confidence >79%) yang terindikasi sebagai Titik api. Titik panas dengan kepercayaan tinggi tersebut tersebar di 8 dari 14 kabupaten/kota di KALBAR.

Ketapang merupakan kabupaten dengan sebaran hotspot terbanyak dengan 241 hotspot, kemudian disusul Kayong utara 22 hotspot, Sintang, 11 hotspot, Melawi 11 hotspot, Kubu Raya 7 hotspot, Sambas 2 hotspot, Landak dan Sekadau dengan masing-masing 1 hotspot.

Analisis sebaran titik api tersebut dengan perizinan industri ekstraktif di KALBAR menunjukan 80 titik api berada di wilayah Perkebunan Sawit, 56 titik pada konsesi Hutan Tanaman Industri(Pulp and paper) dan 24 titik pada konsesi IUPHHK-HA(HPH).
Siapakah yang bertanggung jawab dan akankan ini terus berlanjut tahun ke tahunnya?