Sawit Rakyat Tidak Masuk Anggaran Publik, Anang Nugroho: Kita Perjuangkan

SIAR.OR.ID Pontianak – Perkebunan sawit rakyat swadaya menjadi isu nasional yang terus disuarakan oleh masyarakat sipil untuk menuju tata kelola sawit yang adil dan berkelanjutan untuk petani sawit swadaya. Belum ada data dan informasi (by name, by address, by spatial) menjadikan pengembangan dan kebijakan industri sawit tidak merangkul petani-petani kecil secara baik, kontribusi petani swadaya terhadap produktivitas sawit nasional begitu besar. Untuk memenuhi data dan informasi (by name, by address, by spatial) hal yang harus dilakukan adalah pemetaan dan pendataan pekebun sawit rakyat swadaya.

Tanto Supranto dari KEHATI program SPOS Indonesia mengatakan, pendataan dan pemetaan sawit rakyat swadaya sedang dilakukan oleh beberapa mitra KEHATI di beberapa Provinsi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Timur dan Provinsi lainnya. “Hal ini dilakukan untuk mempercepat pendataan dan pemetaan sawit rakyat swadaya,” kata Tanto saat melakukan telekonferans via zoom beberapa waktu lalu.

Anang Nugroho Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas mengatakan, kita kehilangan narasi dimana seharusnya sawit rakyat ditempatkan. Akibatnya apa yang terjadi? sawit rakyat tidak masuk dalam anggaran publik. “Pada saat ini kami sedang menyusun RPJM 2020-2024, narasi atau terminology sawit rakyat harus kita perjuangkan dalam RPJM ini,” kata Anang saat telekonferans bersama mitra kerja KEHATI.

Namun dalam pelaksaan pemetaan dan pendataan yang dilakukan oleh mitra kerja KEHATI di beberapa daerah, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki pelayanan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan ada juga yang menempatkan sistem penerbitan STD-B dalam sistem pelayanan perizinan. Sehingga pekebun mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan STD-B.

Selain kendala regulasi penerbitan STD-B, hal lain adalah tidak adanya norma, standar, prinsip, kriteria (NSPK) yang menjadi acuan secara umum untuk melakukan proses pemetaan dan pendataan.

Wiko Saputra Peneliti SIAR mengatakan, tidak adanya norma dan standar umum yang dipegang dalam proses pemetaan dan pendataan sehingga kedepannya hal ini perlu adanya standar yang bisa disepakati bersama terkait pemetaan dan pendataan.

“Selain itu pula perlu adanya sistem yang terintegrasi dari pendataan, pemetaan dan penerbitan STD-B,” kata Wiko saat menyampaikan meterinya pada telekonferans beberapa waktu lalu.

Petakan Sawit Rakyat Swadaya di Manis Mata

SIAR.OR.ID Ketapang – Pemetaan dan pendataan sebaran sawit rakyat swadaya yang dilakukan di 4 desa di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang. Dalam kegiatan ini,  4 desa tersebut adalah desa Asam Besar, Danau Buntar, Bukit Gajah dan Lembah Mukti. Proses pemetaan dilakukan menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) dengan hasil citra orthomosaic 1:100 cm/pixcel. Dengan hasil demikian dapat memudahkan melihat objek serta sebaran sawit rakyat swadaya yang tersebar di 4 desa

Mamang Robertus sekalu kepada desa Asam Besar menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan yang dilakukan. Menurutnya sudah sepatutnya sebaran sawit rakyat swadaya di data dan masuk dalam proleknas yang harus dibahas dengan serius. ” diakui atau tidak kehadiran petani sawit swadaya menyumbang produksi sawit Indonesia secara keseluruhan. Sebab, di setiap wilayah yang di bebani oleh korporasi perkebunan kelapa sawit selalu di sekitarannya sebaran sawit masyarat ada,” kata Mamang.

Mamang menjelaskan bahwa petani sawit swadaya sangat rentan terhadap legalitas lahan yang dikelolanya. walau secara adat dan sepengatahuan warga sekitar, lahan itu miliknya. Namun ketika dihadapkan pada persoalan hukum dan peraturan pemerintah masyarakat tak punya legalitas yang dapat dijadikan bukti. maka, untuk menyelesaikan persoalan tersebut Mamang berinisiatif untuk melakukan pengukuran lahan petani sawit swadaya agar legalitas lahan dan hak atas tanah dapat dikelola dan dimanfaatkan masyarakat secara mandiri.

“Hingga saat ini untuk desa Asam Besar proses pengukuran sudah dikalukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tinggal menunggu penerbitan sertifikat,” kata Mamang.

dari haril pemetaan dan pendataan  sebaran sawit rakyat swadaya di Kecamatan Manis Mata yang terdiri dari 4 desa, total luasan sawit rakyat swadaya yang dapat di cover seluas 1.625,17 hektar dengan jumlah persil 1.390. 

Dengan rincian sebagai beriku

No

Kabupaten/Kecamatan

Desa

Koperasi/ Bumdes

Luas areal akuisisi (orthophoto)

Formulir

diisi

Data atribut terisi (Parsel)

Luas persil (Ha)

1

Manis Mata

Asam Besar

BumDes

8.412,99

136

233

366,04

2

Manis Mata

Danau Buntar

Koperasi MJL

5.627,14

128

102

323,70

3.

Manis Mata

Lembah Mukti (SP 10)

Koperasi Karya Jaya

1.293,56

200

442

449,73

4

Manis Mata

Bukit Gajah (SP 7)

Koperasi Budhi Asih

3.108,42

489

613

485,70

TOTAL

18.442,11

1.053

1.390

1.625,17

Table: Hasil Pendataan sawit rakyat swadaya di Kec Manis Mata. Sumber SIAR 2020

Tahapan pertama yang dilakukan dalam identifikasi dan pendataan adalah dengan membagikan formulir kuesioner kepada para pemilik kebun sawit. Formulir kuesioner terdiri dari  data kepemilikan kebun, status lahan, produktivitas, rantai pasok, dan manajemen pengelolaan perkebunan berdasarkan Prinsip dan Kriteria (PnC) RSPO. Formulir kuesioner ini  diadopsi dari formulir Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian dan kemudian dikombinasikan dengan 4 (empat) PnC RSPO sebagai dasar analisis kriteria praktik dan pengelolaan perkebunan sawit swadaya. Setelah kusioner diisi tahapan selanjutnya adalah operator GIS akan didampingi oleh masyarakat dalam memverifikasi batas-batas kepemilikan di orthomosaic hasil pemetaan menggunakan WTA. 

Foto: Salah satu masyarakat yang menunjukan batas kebun miliknya ke Operator GIS

 

Pentingnya Pemetaan Kebun Sawit Masyarakat

Proses Pemetaan Sawit Rakyat Swadaya

SIAR.OR.ID Pontianak  –  Pemetaan dan pendataan sawit rakyat swadaya dipandang sangat penting dikarenakan pemerintah belum ada data valid (by name by address) mengenai sawit rakyat. Selain itu pula, belum ada data berbasis spasial keberadaan sawit rakyat dengan resolusi tinggi (1:100) dan masih banyak sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan dan perlu instrumen penyelesaiannya  (Perpes 88/2017). Ditambah lagi, banyak sawit rakyat yang sudah tua dan perlu peremajaan sehingga data perkebunan sawit swadaya menjadi penting untuk mengakomodir kepentingan petani sawit swadaya. Intervensi kebijakan yang dapat didorong untuk legalitas lahan dan terverifikasinya tamanan sawit rakyat swadaya dengan mendorong dinas perkebunan untuk menerbitkan STD-B

Hambatan dalam melakukan pemetaan pendataan dan penerbitan STD-B adalah tidak adanya norma, standar, prinsip dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan secara umum untuk pendataan pemetaan dan penerbitan STDB, minimnya program dan pembiayaan dari pemerintah, banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki pelayanan penerbitan STD-B dan ada juga yang menempatkan sistem penerbitan STD-B dalam sistem perizinan (PTSP). Sehingga pekebun mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan STD-B, kemudian hambatan lain tidak adanya sistem yang terintegrasi dari pemetaan, pendataan dan penerbitan STD-B.

Manfaat pemetaan, pendataan dan penerbitan STD-B adalah agar terjadi konsistensi dan harmonisasi data pekebun baik di pusat dan daerah, dapat digunakan sebagai kelangkapan persyaratan untuk memproses perolehan sertifikasi perkebunan berkelanjutan, dapat digunakan sebagai data dasar dalam proses sertifikasi tanah di luar kawasan hutan, serta dapat digunakan sebagai data pendukung untuk program reforma agraria baik terhadap sawit eksisting di dalam Kawasan hutan maupun di tanah terlantar, manfaat lainya dapat digunakan sebagai salah satu data pendukung penyusunan tata ruang wilayah.

Pengelolaan data dan informasi serta pemutakhiran data dapat dilakukan untuk melihat perkembangan perubahan pengolahaan perkebunan sawit rakyat dengan adanya pendataan dan pemetaan sawit rakyat yang terintegrasi akan memudahkan dilakukan pemutakhiran data, pemutakhiran data dilakukan secara periodik sekali dalam tiga tahun untuk mendata perkembangan pembukaan lahan baru oleh perkebunan sawit rakyat maupun alih fungsi lahan perkebunan sawit rakyat, pemerintah membangun e-STDB dan system informasi kebun rakyat yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Luas Tutupan Hutan Berkurang dan Laju Deforestasi di Kabupaten Landak

SIAR.OR.ID Landak – Sejak tahun 1990 hingga 2018 luas tutupan hutan alam di kabupaten Landak, Kalimantan Barat menunjukan tren yang terus menurun. Pada tahun 1990 Kabupaten Landak memiliki tutupan hutan seluas 188,792 ha atau sekitar 23 % dari wilayah kabupaten. Luas hutan terus menurun di tahun 2000, proporsi tutupan hutan terhadap luas kabupaten menjadi sekitar 21 % dan terus menurun di tahun 2011 menjadi 17 %.  Hingga tahun 2018 tersisa sekitar 11 % tutupan hutan yang mengcover wilayah kabupaten Landak. Dalam tiga dekade terakhir lebih dari setengah luas hutan alam di kab. Landak hilang dan berubah wajah, di tahun 2018 hanya sekitar 90,703 ha hutan alam tersisa.

Foto: Perkebunan kelapa sawit yang bergandengan dengan cagar alam di Mandor

Berdasarkan luasan tersebut, pada tahun 2018 sebaran hutan alam lebih banyak berada di kawasan hutan. Sekitar 82 %  atau seluas 74.009 ha tutupan hutan alam berada di kawasan hutan dan 18 % sisanya seluas 16.694 ha berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain/APL). Di kawasan hutan, berdasarkan fungsinya hutan alam terluas berada di kawasan suaka alam dengan peruntukan cagar alam yaitu seluas 37.743 ha atau 42 % dari total luas hutan alam di kab. Landak. Hutan lindung (HL) merupakan kawasan hutan dengan tutupan hutan terluas kedua yaitu 19.793 ha atau (22%), diikuti hutan produksi tetap seluas 14.671 ha (16%) dan hutan produksi terbatas seluas 1.802 ha

Berbanding terbalik dengan tren tutupan hutan, luas perkebunan sawit di kab. Landak menunjukan tren yang terus naik setiap tahun. Angka luas perkebunan sawit tercatat seluas 22.161 ha di tahun 2000 dan terus naik hingga tahun 2018 seluas 106.352 ha. Hampir 80 persen atau seluas ekspansi perkebunan sawit terjadi setelah tahun 2000. Di tahun 2000-2015 tutupan hutan alam masih lebih luas dibanding perkebunan sawit, namun sejak tahun 2016, seiring dengan cepatnya ekspansi perkebunan sawit dan semakin berkurangnya luas hutan menjadikan perkebunan sawit lebih luas dari hutan alam.

Laju deforestasi 1990 – 2018 di Kabupaten Landak

Sejak tahun 1990 sampai dengan 2018 telah terjadi deforestasi seluas 100.806 ha di kab. Landak, Kalimantan Barat. Dalam tiga dekade terakhir, deforestasi pada periode 2011-2018 menjadi yang tertinggi diantara dua periode sebelumnya yaitu seluas 49.396 ha atau sekitar 49 % dari total luas deforestasi. Sementara tahun 2000-2011 menjadi periode dengan angka deforestasi tertinggi kedua dengan luas deforestasi mencapai 36.697 ha atau sekitar 36 %. Tahun 1990-2000 menjadi periode dengan angka deforestasi terendah yaitu seluas 14.713 ha atau sekitar 14 %.

Tren laju deforestasi secara keseluruhan menunjukan adanya empat titik puncak dalam 3 dekade. Masing-masing satu titik puncak terjadi di periode 1990-2000 (periode 1) dan 2000-2011 (periode 2), sementara dua titik puncak terjadi di periode 2011-2018 (periode 3). Pada periode 1 puncak deforestasi terjadi antara 1990-1996 yaitu seluas 10.857 ha, kemudian turun menjadi 3.856 ha di tahun 1996-2000. Selanjutnya di periode 2, puncak deforestasi terjadi antara tahun 2006-2009 yaitu seluas 15,392 ha. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2003-2006 dan 2000-2003 masing-masing 1.998 ha dan 9.527 ha dan turun di tahun 2009-2011 seluas 9.780 ha. Angka pucak deforestasi pada periode 2 lebih besar dibanding total deforestasi periode 1 dan terjadi peningkatan dua kali lipat total deforestasi di periode 2 dibanding periode 1.

menjadi puncak tertinggi kejadian deforestasi dalam 3 dekade terakhir antara tahun 2012-2013 seluas 18.456 ha. Selanjutnya angka deforestasi turun di tahun 2013-2014 menjadi 1.092 ha, kemudian kembali naik di tahun 2014-2015 seluas 7.633 ha dan terus naik mencapai puncak kedua seluas 8.140 ha di 2015-2016 dan kembali turun di 2016-2017 menjadi 2.775 ha. Total deforestasi di periode 3 naik menjadi 3 kali lipat dibanding periode 1 dan sekaligus menjadi periode dengan total deforestasi tertinggi diantara 2 periode sebelumnya.

Deforestasi dan Ekspansi Sawit

Ekspansi perkebunan sawit dimulai sejak tahun 2008 dengan laju ekspansi yang terus naik setiap tahun hingga puncaknya di tahun 2011 dan mulai turun di tahun-tahun beriutnya. Dalam 10 tahun terakhir (2008-2018) ekpansi perkebunan sawit menyumbang sebanyak 46 persen dari total deforestasi . Tertinggi di tahun 2011, dari total ekspansi sawit di tahun ini, sebanyak 70 persennya berasal dari penebangan hutan alam. 

 

SIAR Petakan Kebun Sawit Masyarakat Bersama SPKS Paser

SIAR.OR.ID, Kalimantan Timur – SIAR kembali melakukan pemetaan menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) di Kalimantan Timur tepatnya di desa Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini  yang dipetakan SIAR adalah kebun petani kelapa sawit mandiri yang ada di 5 desa.  Pemetaan ini terlaksana dikarenakan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ingin mendata kebun petani mandiri yang ada di Kecamatan Long Ikis terutama di 5 desa, terkait produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat.

Menurut Syaiful Anwar staff lapangan SPKS Paser, hingga saat ini terkait peta sebaran kelapa sawit masyarakat belum ada. Maka dari itu data areal pekebun sawit mandiri sangat kita butuhkan.

“Sebab data dan peta areal kebun ini menjadi salah satu syarat apabila ingin bermitra dengan perusahan. Maka dari itu kita SPKS Paser sangat menbutuhkan data tersebut agar bisa mendorong perusahaan mau bermitra dengan petani. Selama ini petani menjual buah sawit mereka lewat tengkulak-tengkulak dengan harga dibawah standar yang ditetapkan Disbun,” kata Syaiful.

Akuisisi data perkebunan Kepala Sawit Masyarakat Menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) Bersama SPKS Paser. Foto: Fathul Birri

Total luasan areal yang dipetakan dari 5 desa itu kurang lebih 4000 hektar. Selain untuk mendorong kebijakan supaya perusahaan mau bermitra dengan mansyarakat banyak hal lain yang dapat dilakukan apabila peta areal kebun masyarakat sudah ada. “ salah satu diantaranya kita dapat mendorong Disbun untuk melakukan pen STD-B kebun-kebun petani yang ada di Kecamatan Long Ikis ini,” kata Syaiful.  

Estimasi pemetaan kebun sawit masyarakat di lima desa satu kecamatan kurang lebih 7 hari dengan hambatan cuaca mendung dan kondisi lain yang menghambat pekerjaan dilapangan.

Petakan Sawit Masyarakat dan Kenalkan WTA Kepada KUD

SIAR.OR.ID Ketapang  –  Pendataan dan pemetaan sawit masyarakat di Kabupaten Ketapang Kecamatan Air Upas dan Manis Mata masuk dalam tahap pendataan kepemilikan lahan. Pengambilan foto udara menggunakan fixed wing sudah dilakukan dengan hasil gambar resulusi tinggi. Dalam kegiatan pengambilan foto udara beberapa waktu lalu SIAR Nusantara menggandeng beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di kecamatan Air Upas dan Manis Mata.

Ketua Koperasi Unit Desa Yusuf Efendi menyambut baik kegiatan pemetaan dan pendataan yang dilakukan.Dia mengatakan, kegiatan ini sangat membantu masyarakat terkait wilayah kelola perkebunan sawit yang di kelola oleh Koperasi Unit Desa.

“ Kami menyambut baik kegiatan ini, apalagi kegiatan ini terkait perkebunan sawit masyarakat. Banyak sekali manfaat yang masyarakat dapatkan apabila kebunnya sudah ada peta, setidaknya masyarakat lebih merasa memiliki lahan, selain ada sertifikat, peta juga dapat memperkuat kepemilikan lahan kelolanya,” kata Yusuf.

Proses pemetaan dan pendataan menggunakan drone, selain untuk memenuhi syarat untuk pengajuan Surat Tanda Daftar Budidaya agenda lainnya adalah mengenalkan kepada masyarakat tentang teknologi dan pengetahuan dalam bidang pemetaan menggunakan drone yang dapat mengifesiensikan waktu dan biaya. Sehingga masyarakat yang ada di Kecamatan Air Upas dan Manis Mata lebih kenal dan bisa mengetahui teknologi dan perkembangan dalam bidang pemetaan wilayah.

Setidaknya ada 11 Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di Kecamatan Air Upas dan Manis Mata yang SIAR gandeng dalam kegiatan pemetaan dan pendataan kebun sawit masyarakat. Kedepannya data hasil pemetaan kebun mandiri masyarakat ini akan diserahkan ke pemilik lahan dan dinas perkebunan Kabupaten Ketapang. Hal ini lakakukan sebagai serpon keputusan Direktur Jendral Perkebunan No : 105/Kpts/PI 400/2/2018 Tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usahan Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) yang telah diatur oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

 

2 Kecamatan di Ketapang, Sawit Masyarakatnya di Petakan

SIAR.OR.ID Ketapang –  Pendataan dan Pemetaan sawit masyarakat kembali dilakukan oleh SIAR Nusantara. Kali ini, pendataan dan pemetaan  dilakukan di Kabupetan Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di dua Kecamatan yakni Kecamatan Air Upas dan Manis Mata. Dari hasil pantauan dilapangan, sebaran sawit masyarakat cukup luas di dua Kecamatan tersebut. data yang sudah terambil total luasan yang SIAR petakan kurang lebih 20.000 ha belum keseluruhan sawit masyarakat yang ada di Kecamatan Air Upas dan Manis Mata.

Proses pendataan dan pemataan yang dilakukan ini merupakan salah satu langkah merespon keputusan Direktur Jendral Perkebunan No : 105/Kpts/PI 400/2/2018 Tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usahan Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) yang telah diatur oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam hal ini, peran dan fungsi Stakeholder sangat diperlukan dalam proses pedataan dan pemetaan kebun sawit masyarakat. Dalam melakukan pendataan dan pemetaan ini, kami menggadeng Pemerintahan Kabupaten Ketapang, yang mana ketika data perkebutan sawit masyarakat ini sudah mendapatkan Surat Tanda Daftar Usahan Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) maka data sawit masyarakat akan menjadi data Kabupaten Ketapang.

Proses pertama untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Usahan Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) sudah selesai dilakukan. Yakni pengambilan foto udara menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA), langkah selanjutnya adalah pendataan kepemilikan lahan perorangan dari hasil foto udara yang telah dijadikan peta. Setelah pendataan kepemilikan lahan selesai, tentu tindaklanjutnya kami serahkan ke pemerintahan Kabupaten Ketapang untuk mengesahkan  Surat Tanda Daftar Usahan Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) untuk petani-petani sawit mandiri.

Petakan Hutan Adat di Klaso

SIAR.OR.ID Papua – Dalam kebijakan Reforma Agraria hutan adat masuk dalam perhutanan sosial. masyarakat adat tidak hanya mendapat akses pengelolaan, tetapi juga mendapat hak milik terhadap lahan dalam bentuk sertifikat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar memiliki, menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan atas tanah dan hutan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk juga masyarakat adat.

Terkait hal itu, SIAR Nusantara menurunkan tim pemetaan yang menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) untuk mengambil foto udara beresolusi tinggi. Pemetaan hutan adat itu  dilakukan di hutan adat Marga MOI  Distrik Klaso Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Luasan lahan yang dipetaan kurang lebih 15000 ha yang terdiri dari 7 desa diantaranta adalah Kampung Klaso, kampung Miskum, Kampung Siwis, Kampung Kalmugun, Kampung Sbaga, Kampung Klasik dan Kampung Malawili.

Hasil yang diharapkan kedepannya dengan adanya peta dengan hasil foto udara beresolusi tinggi ini dapat digunakan untuk mengakomodir kepentingan masayarak dalam penetapan kawasan adatnya. Karena hutan adat pengelolaanya berbasis masyarakat, maka hak yang diberikan akan relatif mencegah terjadinya penebangan liar (illegal logging) sebab masyarakat merasa memiliki dan tentu akan menjaganya.

BIG Mengatur Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

SIAR.OR.ID – Dengan keluarnya peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial, penertiban peraturan per undang- undang standar spesifikasi teknis untuk mewujudkan ketelitian peta yang berdaya guna. Keluarnya peraturan kepala BIG ini mempertegas  Undang-Undang No 26 Tahun 2007 penataan ruang, Undang-undang No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial , menyusul lagi Peraturan  Pemerintah No 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2014 pelaksana UU No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial kemudian keluar lagi Peraturan Presiden  No 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial.

Badan Informasi Geospasial memandang dalam penetapan peta dasar standar dan ketelitian suatu pedoman teknis sehingga menghasilkan perhitungan yang akurat, handal dan terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disepakati para pihak. Untuk mempertegas UU, PP, Perperes Kepala Badan Informasi Geospesial mengeluarkan peraturan dasar pedoman dan teknis ketelitian peta dasar. Dalam peraturan kepala BIG ini setidaknya ada beberapa pasal tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar.

Pasal 1 menyebutkan peraturan kepala BIG yang mengatur pedoman teknis mengenai syarat dan ketentuan dalam standar dan ketelitian  peta dasar. Dalam pasal 2 menjelaskan maksud pasal 1 tentang syarat dan ketentuan dalam standar ketelitian peta dasar. Syarat dalam ketelitian geometri dan ketelitian abstrak/semantik.

Hal lain lebih lanjut, mengenai syarat dan ketentuan dalam standar ketelitian peta dasar sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan kepala BIG. Dalam peraturan kepala BIG menyebutkan bahwa pedoman teknis ketelitian peta dasar dimutahirkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta kemampuan nasional yang ada dengan menyesuaikan standar spesifikasi yang berlaku secara Nasioanl dan Internasional.

Untuk mendapatkan Peta Dasar yang teliti dan berdaya guna, ada beberapa istilah atau tahapan perencanaan yang harus dijalani ketika melakukan uji akurasi dalam menetukan peta. Tahapan itu diantaranya adalah Mean Square Error (RMSE), Circular Error 90% (CE90), Linnear Error 90% ( LE90), Error Matrix/Confasion matrix, Confidence Level 95% (CL95)

1. Mean Square Error (RMSE) adalah ketelitian peta dan nilai yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara posisi dan atribut. Sebuah objek di peta dengan posisi dan atribut sebenarnya. Selain kesesuain antara posisi dan atribut hal lain adalah akar kaudarat dari rata-rata kaudrat selisih antara nilai koordinat data dan nilai koordinat dari sumber independent yang akuradinya lebih tinggi.

2. Circelur Error 90% (CE90) adalah ukuran ketelitian geometrik horizontal yg didefinisikan sebagai radius lingkaran yang menunjukan bahwa 90% kesalahan atau perbedaan posisi horizontal objek di peta dengan posisi yang dianggap sebenarnya tidak lebih besar dari radius tersebut.

3. Linnear Error 90% ( LE90) adalah ukuran ketelitian geometrik vertikal ( ketinggian) yaitu nilai jarak yang menunjukan bahwa 90% kesalahan atau perbedaan nilai ketinggian objek di peta dengan nilai ketinggian sebenarnya tidak lebih besar dari pada nilai jarak tersebut.

4. Error Matrix/Confasion matrix adalah penelitian akurasi menggunakan suatu matrix kontingensi yaitu sebuah matrix bujur sangkar yang memuat hubungan antara sampel terklarifikasi dan hasil uji lapangan (Ground Truth). Ketelitian keseluruhan (Overall Accuracy)  adalah perbandingan  jumlah total sampel hasil klarifikasi dengan jumlah sampel referensi.

5. Confidence Level 95% (CL95) adalah ukuran ketentuan geometrik horizontal dan vertikal yang didefinisikan sebagai nilai probalitas dimana nilai sebenarnya dari pengukuran akan terletak dalam tingkat kepercayaan 95% yang tergantung pada distribusi statistik yang diasumsikan dari data dan hitungan secara berbeda untuk kualitas 1 dimensi dan 2 dimensi.

Ketentuan peta dasar meliputi ketelitian geometri adalah nilai yang menggambarkan ketidakpastian koordinat posisi suatu objek pada peta dibandingkan dengan koordinat posisi objek yang dianggap posisi sebenarnya. Kompenen ketelitian giometri, terdiri atas akurasi horizontal dan akurasi verikal.
Ketelitian  atribut/semantik adalah nilai yang menggambarkan tingkat kesesuaian atribut antara suatu objek di peta dengan Dengan atribut sebenarnya. Ketelitian geometri peta dasar menurut UU No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospesial Peta Dasar Terdiri atas
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia( LPI)
3. Peta Lingkungan Laut Indonesia (LLH)

Dalam peraturan kepala BIG menyebutkan bahwa pedoman teknis ketelitian peta dasar dimutahirkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta kempuan nasional yang ada dengan menyesuaikan standar spesifikasi yang berlaku secara Nasional dan Internasional. Untuk menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi tersebut Badan Informasi Geospesial menggandeng SIAR Nusantara untuk melakukan Uji Akurasi Peta Dasar dengan pemanfaatan Wahana Tanpa Awak (WTA). Tahapan dalam uji akurasi ini tentu menggunakan metode yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospesial No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.

Uji Akurasi telah dilaksanakan di Berau, Provinsi Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Untuk saat ini Tim uji akurasi sedang menyesuaikan data yang di dapat dari lapangan untuk menentukan tingkat berhasilan dan berapa jumlah error dari hasil tersebut. Setalah data uji akurasi selesai di olah tim SIAR dan BIG akan mempubliksi hasil itu dengan bentuk Jurnal Uji Akurasi menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA).